Ciri Khas Demokrasi Pancasila di Indonesia

Ciri khas dari demokrasi Pancasila adalah aspek kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa tujuan hidup berkelompok dalam suatu negara dengan sistem politik demokrasi Pancasila selalu bersikap lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada kesejahteraan perseorangan, lebih mendahulukan penunaian kewajiban daripada penuntutan hak pribadi, lebih mengutamakan perpaduan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak orang lain. 

Ada beberapa aspek yang bisa dijadikan indikator apresiasi demokrasi Pancasila dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari antara lain sebagai berikut. 

Pengambilan Keputusan

Apabila pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok (bukan individu) dan dilakukan secara musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan tersebut dikategorikan sebagai implementasi demokrasi Pancasila. 

Penentuan Pemimpin

Apabila setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan terlibat dalam penentuan pemimpin apakah itu dilakukan secara langsung maupun perwakilan, maka hal tersebut dikategorikan demokrasi. Namun apabila mekanisme penentuan pemimpin seperti tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan bernapaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu disebut dengan implementasi demokrasi Pancasila.


Perumusan Tujuan

Perumusan tujuan dilakukan oleh seluruh warga negara atau yang mewakili dalam suatu musyawarah dan mufakat (jadi tidak dilakukan secara individual), maka dapat dikategorikan sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Demikian halnya dengan tujuan yang dirumuskan hendaknya merupakan kepentingan sebagian besar warga negara / rakyat dan bukan kepentingan sekelompok warga negara. 

Komunikasi

Komunikasi dikategorikan sebagai praktik demokrasi Pancasila bilamana suasana komunikasi antara semua pihak berlangsung secara bebas, terbuka, dan bertanggung jawab, serta selalu dinaungi oleh nilai kemanusiaan sebagai nilai budaya masyarakat dalam berkomunikasi. Penghargaan dan pengakuan akan adanya perbedaan pendapat, penghormatan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk berbicara dan mengutarakan pendapat merupakan kunci pokok dari implementasi demokrasi. 

Partisipasi

Apabila ada kebebasan bagi warga negara untuk terlibat dalam setiap kegiatan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta jaminan adanya kesempatan yang sama untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kehidupan, maka dikategorikan sebagai demokrasi Pancasila. 

Kelima aspek ini bisa dipergunakan untuk mengapresiasikan sistem politik demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selain itu perlu juga dipahami bahwa implementasi aspek-aspek tersebut hendaknya mendapatkan jaminan hukum dari negara dalam ketetapan perundang-undangan sehingga bersifat konstitusional. Selain konstitusional (berdasarkan atas hukum) implementasi demokrasi hendaknya selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA