Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia Dalam Bidang Politik dan Sosial

1. Masa Herman Willem Daendels 
Pada masa kekuasaan Daendels, pemerintah Belanda mengambil kebijakan memperkuat angkatan bersenjatanya. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi besarnya ancaman Inggris terhadap Pulau Jawa. Dalam mengimbangi kekuatan Inggris, Pemerintah Belanda melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

• Merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara. 
• Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 
• Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi. Untuk menyukseskan kebijakan ini, pemerintah Belanda tidak segan-segan memecat pejabat-pejabat pemerintah maupun kerajaan Indonesia yang menentang, seperti Sultan Banten dan Sultan Cirebon. 

2. Masa Thomas Stamford Raffles 
Pengaruh politik Inggris pada masa Raffles tidak begitu loas karena masa pemerintahannya yang singkat. Pengaruh politik Raffles hanya terasa di Pulau Jawa. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (landraad). 

3. Masa Pemerintahan Hindia Belanda 
Setelah menerima kembali Indonesia dari tangan Inggris, pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk inemperluas pengaruh dan kekuasaannya ke seluruh wilayah Indonesia. 

Di Sumatera, Belanda pertama kali mempersiapkan diri merebut Lampung. Akan tetapi, rencana tersebut t elah diketahui oleh Raden Intan, penguasa Lampung. Akibatnya, pasukan Belanda yang dikirim ke Lampung dapat dibinasakan. Sepeninggal Raden Intan, Lampung diperintah oleh anaknya, Imba Kusuma atau Raden Intan IL Pada masa pemerintahannya, Lampung terus-menerus diserang oleh Belanda, tetapi gagal. Di bawah pimpinan Elout, Lampung pun kembali diserang. Kali ini, jumlah tentara Belanda diperbesar dan senjatanya diperlengkap. Di pihak lain, Raden Intan II kurang waspada. Akibatnya, Raden Intan II berhasil ditangkap dan dibuang ke Timor. Akhirnya, Lampung dapat dikuasai oleh Belanda. 

Di Kalimantan, Belanda ikut campur terhadap masalah mtern Kerajaan Banjar agar bisa menguasai Kalimantan. Saat itu, penguasa Banjar adalah Sultan Adam. Sultan Adam berputera Tamjid Illah dan Hidayatullah. Sultan Adam juga masih mempunyai seorang adik, yaitu Prabu Anom. Ketiganya bersaing untuk menjadi pengganti Sultan Adam. Adapun yang paling berhak adalah Hidayatullah karena lahir dari permaisuri. Karena merasa akan kalah dalam persaingan menjadi putera mahkota, Tamjid Rlah bersekutu dengan Belanda. Tamjid Illah melawan Hidayatullah yang didukung rakyat. Hidayatullah akhirnya ditangkap oleh Belanda, lalu dibuang ke Cianjur. Penggantinya adalah Raden Antasari yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda sehingga seluruh Kalimantan Selatan jatuh ke tangan Belanda. 

Di Sulawesi, pada tahun 1824, Van der Capellen, penguasa Belanda di Indonesia, mengirim tentaranya. Tentara yang dikirim Van der Capellen dapat dipukul mundur oleh penguasa Kerajaan Bone dan Ternate. Kemudian, Belanda pun mengirim pasukannya kembali di bawah pimpinan Jenderal Van Geen. Namun, pasukan ini segera ditarik mundur karena berkobarnya Perang Diponegoro di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Hal ini membuat perhatian Belanda tersita. Setelah Perang Dipenogoro berakhir, Belanda kembali mengirim pasukannva ke Sulawesi. Belanda berhasil mengalahkan Kerajaan Bone sehingga seluruh Sulawesi menjadi jajahan Belanda. 

Di Nusa Tenggara, Belanda menyerang Bali sebanyak tiga kali sejak tahun 1846. Namun, mereka gagal menundukkan raja-raja Bali. Tahun 1849, di bawah pimpinan Jenderal Michiels, Belanda menyerang kembali kerajaan-kerajaan Bali dengan kekuatan yang sangat besar. Penyerangan ini membuat Belanda berhasil menguasai benteng Jagaraga. Perang ini dikenal sebagai Perang Jagaraga. Setelah itu, Bali pun dapat dikuasai. Setelah Bali dikuasai, Belanda ingin menyerang Lombok yang kaya beras dan ternak. Dalam pertempuran di Benteng Cakranegara, Jenderal Van Ham tewas. Oleh karena tentara Belanda jauh lebih banyak dan bersenjata modern, Lombok pun dapat jatuh ke tangan Belanda. 


Kebijakan Bidang Sosial 
Budaya Di bidang sosial dan budaya, kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Hal ini disebabkan fokus perhatian pemerintah kolonial hanya mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada kebijakan dalam bidang sosial budaya, kebijakan itu cenderung mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. 

Pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan, seperti Horsfield, Crawford, dan Mackensie, untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di Indonesia. Pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi, untuk memajukan kebudayaannya. Di samping itu, Raffles pun menerbitkan buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817.

Daftar Pustaka : ERLANGGA