Kebijakan Politik Jepang pada Awal Pendudukan

Setelah pemerintah militer Jepang berkuasa .di Indonesia, mereka membekukan semua organisasi pergerakan nasional yang sudah ada. Organisasi-organisasi baru pun segera dibentuk. Organisasi-organisasi yang terbentuk semuanya diarahkan untuk kepentingan militer Jepang. 

a. Gerakan Tiga A 
Gerakan Tiga A adalah organisasi yang mula-mula dibentuk dengan semboyan "Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia". Pembentukannya bertujuan meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang memiliki kelebihan dari bangsa Asia lainnya. Jepang mampu berlaku sebagai cahaya (penerang), pemimpin, dan pelindung bagi negara-negara Asia lainnya. 

Gerakan Tiga A ternyata tidak bertahan lama karena tidak mendapat simpati rakyat. Tindakan pemerintah militer Jepang jauh dari yang tersirat dalam , Gerakan Tiga A tersebut. Bahkan rakyat menilai militer jepang jauh lebih kejam dari Belanda. Seluruh kegiatan politik, sosial, ekonomi, maupun pertahanan hanyalah diperuntukkan bagi kepentingan perang Jepang melawan S.ekutu. 

b. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 
Guna menarik simpati rakyat, pemerintah militer Jepang menawarkan kerja sama dengan para pemimpin Indonesia. Oleh karena itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, dan Sutan Syahrir dibebaskan. Para pemimpin bangsa Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang dengan pertimbangan akan lebih menguntungkan daripada melawan. Lagipula dalam propaganda nya, Jepang menyatakan tidak akan menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya persetujuan kerja sama, dibentuklah organisasi baru bernama Putera (Pusat Tenaga Rakyat). Organisasi ini dipimpin oleh empat serangkai , yaitu Ir. Soekarno, Drs Moh Hatta, K.H. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. 

Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada 16 April 1945 dimaksudkan oleh Jepang agar pemimpin-pemimpinnya dapat membujuk kaum nasionalis sekuler dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya bagi kepentingan perang melawan Sekutu. Organisasi ini disusun dengan pimpinan pusatnya di Jakarta, sedangkan untuk tiap daerah terdapat pimpinan daerah yang ditunjuk dari pusat. Organisasi-organisasi profesi yang menjadi anggota Putera antara lain Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Telegraf, dan Radio, Isteri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar-pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. 

Keberadaan Putera sebagai organisasi resmi pemerintah disebarluaskan melalui surat kabar dan radio sehingga dapat menjangkau desa-desa. Jepang sangat berhati-hati terhadap aktivitas Putera. Agar aktivitas Putera tidak membahayakan pemerintah, maka kepada organisasi itu hanya diberikan beberapa kegiatan. Walaupun Putera sebagai organisasi pemerintah, hampir tidak ada bantuan kepada organisasi itu. Para pemimpin organisasi harus mengusahakan sendiri dana untuk kegiatannya tanpa mengharapkan banyak dari pemerintah. Namun, dengan segala kekurangannya Putera dapat dimanfaatkan oleh para pemimpinnya untuk mempersiapkan rakyat secara mental. Dengan media massa surat kabar dan radio, para pemimpin bangsa Indonesia dapat berkomunikasi dengan rakyat secara lebih leluasa. Oleh karena itu, lambat laun pemerintah Jepang menganggap Putera lebih menguntungkan Indonesia ciaripada Jepang.

c. Jawa Hokokai 
Dengan alasan bahwa Putera lebih menguntungkan Indonesia, pemerintah militer Jepang membentuk organisasi baru yaitu Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Alasan pembentukan Jawa Hokokai adalah agar rakyat Indonesia dihimpun tenaganya lahir batin untuk digalang ikebaktiannya sesuai dengan hokoseisyen (semangat kebaktian). Di dalam tradisi Jepang ada tiga dasar utama, yaitu rela mengorbankan ; diri, mempertebal persa-habatan, dan me-ngerjakan sesuatu harus menghasilkan bukti. Melalui Jawa Hokokai, tiga hal inilah yang k., dituntut dari rakyat. Pemimpin organisasi ini berada di tangan gunseikan (kepala peme-rintahan militer) dan di tiap daerah dipimpin oleh syucokan (gubernur/residen). Setelah organisasi ini terbentuk, kaum nasionalis bangsa Indonesia mulai disisihkan dan kegiatan mereka dilarang. Sebagai organisasi sentral yang terkendali, Jawa Hokokai terdiri dari berbagai macam hokokai profesi di antaranya Izi Hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), dan Keimin Bunko Syidosyo (Pusat Budaya). Dalam kegiatannya, Hokokai adalah pelaksana pengerahan atau mobilisasi barang yang berguna untuk kepentingan perang, seperti emas, permata, dan besi. 

d. Chuo Sangi-In 
Jepang yang semula memenangkan Perang Pasifik secara gemilang pada permulaan perang ternyata mulai melemah memasuki awal tahun 1943 . Mereka mengalami kekalahan beruntun di berbagai medan pertempuran. Oleh karena itu, usaha-usaha baru dilaksanakan untuk menarik simpati lebih banyak dari bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang sangat mengharapkan dukungan rakyat bila Sekutu menyerang kedudukannya di Indonesia.

Pada tanggal 8 Januari 1943, Perdana Menteri Tojo mengumumkan secara resmi bahwa Filipina dan Burma akan memperoleh kemerdekaannya tahun itu juga, sedangkan mengenai Indonesia tidak disinggung sama sekali. Pengumuman Perdana Menteri Tojo mengenai kemerdekaan Filipina dan Burma itu ditanggapi oleh penjahat Jepang di Indonesia dengan menyalahkan Tokyo. Menurut mereka pernyatan itu dapat menyinggung perasaan kaum nasionalis khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Tojo menganggap perlu mengirim Menteri Urusan Asia Timur Raya Aoki ke Jakarta awal bulan Mei 1943. 

Aoki adalah menteri Jepang pertama yang datang di Indonesia. Dalam kunjungannya yang singkat, ia mengadakan pertemuan dengan empat serangkai. Dalam pertemuan itu, Moh. Hatta yang bertindak sebagai juru bicara untuk empat serangkai menanyakan mengapa Indonesia tidak diberi kemerdekaan. Diusulkan pula oleh Moh. Hatta agar diizinkan pengibaran bendera nasional Indonesia, serta memberitahukan pula bahwa pemerintahan pada saat itu tidak efektif. Usul itu disampaikan berhubung saat itu wilayah Indonesia terbagi tiga wilayah kekuasaan. Aoki saat itu hanya menjawab bahwa ia tidak dapat mengambil keputusan apa pun. Namun, ia berjanji akan membicarakan keinginan bangsa Indonesia itu kepada Perdana Menteri Tojo. 

Sehubungan dengan pertemuan tokoh-tokoh empat serangkai dengan Menteri Aoki itulah maka pada tanggal 7 Juli 1943 Tojo datang di Jakarta. Dalam pidatonya di Lapangan Ikada pada hari itu juga, ia menyampaikan agar bangsa Indonesia mempertahankan tanah airnya bersama-sama dengan tentara Jepang. Disampaikan pula bahwa tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia akan turut serta dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, juga sebagai penasihat-penasihat pada departemen dan jabatan tinggi lainnya. Sebagai realisasi dari pidato Tojo itu, pada bulan Oktober 1943, Prof. Husein Jayadiningrat diangkat sebagai Kepala Departemen Urusan Agama. Ini merupakan jabatan tertinggi pertama yang dijabat orang Indonesia. 

Pada bulan November 1943, Mas Sutardjo Kartohadikusumo diangkat menjadi Shucokan Jakarta (Kepala Karesidenan) dan R.M.T.A Surio sebagai Bojonegoro Shucokan. Sebelumnya pada bulan September, telah diangkat tujuh orang penasihat (Sanyo) pada pemerintah militer Jepang. Di antaranya Ir. Soekarno pada Somubu (Departemen Urusan Umum), Mr Suwandi, dr. Abdul Rasyid pada Naimubu (Departemen Dalam Negeri), Prof. Dr. Soepomo pada Shihobo (Departemen Kehakiman), Muhtar bin Prabu Mangunegoro pada Kotaubu (Departemen Propaganda), dan Prawoto Soemadilogo pada Sangyobu (Depar-temen Perekonomian). Sehubungan dengan turut sertanya tokoh-tokoh pergerakan rkasional dalam pemerintahan militer Jepang itulah, pada tanggal 5 September 1943, Saiko Shikikan mengeluarkan Osamu Seirei No.36 dan 37 tentang pembentukan Chuo Sangi -In dan Shu Sangi-Kai. Chuo Sangi -In adalah dewan pertimbangan pusat yang berada langsung di bawah Saiko Shikikan. 

Badan ini bertugas menyampaikan usul dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah militer Jepang, mengenai pemerintahan dan politik. Sejak dibentuk, bangsa Indonesia mengharapkan Chuo Sangi-In yang serupa dengan badan Volksraad pada zaman kolonial Belanda, akan dimanfaatkan secara bebas untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, ternyata sedikit pun tidak terlaksana karena tetap adanya campur tangan dari zimukyoku (badan sekretariat khusus) yang bertugas menyaring terlebih dahulu hal-hal yang akan diajukan kepada pemerintah Jepang. Dengan demikian, anggota-anggota Chuo Sangi-In hanya ibarat robot yang dikendalikan. Walaupun demikian, dengan segala keterbatasannya, anggota-anggota Chuo Sangi-In telah berusaha keras menyampaikan usul-usul yang tidak terlepas dari keinginan bangsa Indonesia. 



Daftar Pustaka : YUDHISTIRA