Kehidupan Masyarakat Indonesia dibawah Kekuasaan Barat

A Masa Kolonial Inggris 
Kolonialisme Inggris di Indonesia berlangsung selama lima tahun, di bawah pemerintahan Raffles. Selama masa pemerintahan singkat itu, Raffles menerapkan kebijakan Sistem Pajak-Tanah (Landrent-System).

Sisi Positif: meningkatkan kesejahteraan rakyat 
Kebijakan Sistem Pajak-Tanah pada dasarnya bermaksud menguntungkan rakyat. 
• Rakyat bebas mengusahakan tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya. 
• Rakyat membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa perlu khawatir terhadap pungutan liar atau pemerasan. 
• Rakyat akan tergerak untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya karena akan meningkatkan kesejahteraannya. 

Tujuan menguntungkan Sistem Pajak-Tanah hanya mungkin tercapai dalam kondisi masvarakat vang mengakui demokrasi liberal seperti di negara asalnya, Inggris. Kondisi seperti itu belum terdapat di Indonesia pada awal abad ke-19. 

Sisi Negatif: menambah penderitaan rakyat 
Penerapan Sistem Pajak-Tanah dianggap akan mengurangi keuntungan yang selama ini direguk para pemilik tanah. Itulah sebabnya, kebijakan pemerintahan Raffles banyak mendapat tentangan kalangan bangsawan pribumi. Namun, pemerintah kolonial pun tidak sudi merugi. Pihak yang harus menanggung akibat konflik itu adalah rakyat. 

Gagalnya penerapan Sistem Pajak-Tanah membawa penderitaan rakyat, antara lain sebagai berikut. 
• Rakyat harus memenuhi keuntungan dua pihak sekaligus, yakni bangsawan dan pemerintah kolonial. 
• Pemerintah kolonial "terpaksa" memberlakukan kembali wajib kerja untuk mengusahakan tanaman komoditas ekspor, seperti kopi dan kayu jati. 
• Pemerintah kolonial memberlakukan kembali sejumlah pungutan semasa VOC.


B. Masa Kolonial Belanda 
Berkuasanya kembali pemerintah kolonial Hindia meninggalkan daftar panjang penderitaan bagi rakyat Indonesia. Uniknya, penderitaan itu juga turut disumbangkan oleh para penguasa (bangsawan) pribumi, yang mengabdi pada kepentingan pemerintah colonial. 

Era Cultuurstelsel
Cultuurstelsel diberlakukan oleh pemerintahan van den Bosch untuk menyehatkan keuangan Negeri Belanda sesegera mungkin. Untuk itu, pemerintah secara ketat mengawasi dan mengendalikan pengusahaan tanaman berkualitas ekspor di Indonesia. 

Sisi Positif: melatih menjadi petani-pengusaha yang makmur 
Apabila Cultuurstelsel dilaksanakan sesuai dengan isi aturannya, rakyat Indonesia akan memperoleh keuntungan sebagai berikut. 
• Rakyat tetap dapat mengusahakan sebagian besar lahannya untuk tanaman pangan karena hanya seperlima lahan yang digunakan untuk tanaman wajib. Apalagi waktu yang digunakan untuk tanaman pangan lebih banyak dari-pada tanaman wajib. 
• Rakyat dilatih untuk berbisnis dengan mengusahakan tanaman yang diinginkan pasar secara profesional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya sebagai petani sekaligus pengusaha. Kelebihan hasil panen dari yang diwajibkan akan dibayar oleh pemerintah 
• Ketentuan Cultuurstelsel lebih ringan dari aturan wajib tanam sebelumnya, seperti verplichte leverantien dan Preanger-stelsel. 

Sisi Negatif : memeras hasil bumi dan memeras tenaga rakyat 
Cultuurstelsel yang isinya bagus itu, ternyata mengalami penyimpangan luar biasa. Yang memprihatinkan, penyimpangan itu banyak dilakukan oleh para

Penguasa (bangsawan) pribumi, yang sesama bangsa Indonesia. Atas dasar penyimpangan inilah, Cultuurstelsel dibahasa Indonesiakan sebagai Sistem Tanam Pemerintah kolonial pun turut serta dalam penyimpangan itu, dengan memberlakukan Cultuurprocenten (Hadiah Tanaman). Peraturan itu mendorong para periguasa pribumi, sebagai pengawas pelaksanaan Cultuurstelsel, untuk sebanyak mungkin menyetor hasil panen, untuk mendapat imbalan. 

Bentuk penyimpangan Cultuurstelsel antara lain sebagai berikut. 
• Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktu untuk menggarap tanaman wajib, sehingga tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang. 
• Rakyat yang tidak memiliki tanah harus beketja melebihi waktu yang di-tentukan. Jatah tanah untuk tanaman wajib melebihi seperlima dari lahan garapan. Apalagi tanah itu harus lahan yang subur. Akibatnya, tanaman pangan hanya bisa ditanam di lahan sempit yang kurang subur. 
• Lahan yang disediakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. 
• Kelebihan hasil panen tidak dibayar, sedangkan kegagalan panen tetap menjadi tanggung jawab rakyat. 

Akibat paling parah dari penyimpangan itu adalah bencana kelaparan dan kematian massal. Bencana itu misalnya terjadi di Cirebon dan Demak. Populasi penduduk di kedua tempat itu menurun drastis akibat pengungsian besar-besaran ataupun kematian massal. 
Era Undang-Undang Agraria 1870
Pengaruh Undang-Undang Agraria Tahun 1870 

Sisi Positif: meningkatkan kehidupan ekonomi 
• Rakyat Indonesia diperkenalkan pada betapa pentingnya peranan lalu-lintas uang (modal) dalam kehidupan ekonomi. 
• Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi jumlah produksi semasa berlakunya Sistem Tanam Paksa. Ketika itu, Indonesia menjadi penghasil kina nomor satu di dunia. 
• Rakyat Indonesia ikut merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi (jalan, jembatan, dan rel kereta api) yang dibangun pemerintah kolonial untuk perkebunan. 
Kehidupan rakyat Indonesia semakin baik dengan dibangunnya fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah kolonial. Anggaran untuk pembangunan fasilitas itu diperoleh dari saldo keuntungan ekspor produksi perkebunan.

Sisi Negatif: eksploitasi sumber daya dan tenaga
• Pemberlakuan Undang-Undang Agraria Tahun 1870 merupakan bentuk eksploitasi sumber dava alam Indonesia dengan cara baru. Jadi, tidak jauh berbeda dengan Sistem Tanam Paksa, di mana pihak yang merasakan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam Indonesia adalah pihak asing, sementara rakyat Indonesia tetap menderita. 
• Kehidupan rakyat Indonesia dipersulit oleh membanjirnya barang-barang impor. Kedatangan barang-barang itu mematikan usaha kecil penduduk pribumi karena kalah bersaing. 
Akibat berlakunya ekonomi uang, banyak orang yang terpikat menjadi kuli kontrak di perkebunan (merasakan dapat upah). Semakin bertambahnya jumlah buruh perkebunan berakibat semakin kecilnya tingkat upah. Keadaan itu di-perburuk oleh jatuhnya harga kopi dan gula di pasar internasional, pada tahun 1885. Bahkan, 2 tahun kemudian harga tembakau pun menyusul jatuh. 
Dengan demikian, secara umum pemberlakuan Undang-Undang Agraria Tahun 1870 tidak menjadikan rakyat Indonesia lebih sejahtera. Seperti masa Sistem Tanam Paksa, penanaman modal asing hanyalah membuka kesempatan untuk mengeksploitasi sumber daya dan tenaga rakyat Indonesia secara lebih besar lagi.

C. Perbedaan Pengaruh Kolonial 
Di setiap daerah, kolonialisme memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Keadaan tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut ini. 

Perbedaan Kepentingan Kolonial di tiap daerah 
Parbedaan keadaan alam Di daerah yang memiliki hasil bumi yang diperlukan oleh bangsa Eropa, ansalnya Maluku yang menghasilkan rempah-rempah, kaum kolonial Eropa akan berusaha menanamkan kekuasaannya dengan lebih besar. Jika menguasai penghasil barang dagangan utama, mereka dapat menjualnya dengan lebih murah dan lebih menguntungkan. 

Perbedaan posisi 
Daerah yang letaknya strategis pada jalur pelayaran dan perdagangan akan mendapat perhatian lebih dari kaum kolonial. Jika mereka dapat menguasai daerah-daerah ini, jalur pengantaran barang dari Maluku menuju Eropa dan pasar internasional lainnya akan dapat dijamin. Di tempat-tempat inilah kaum kolonial membangun pelabuhan dan benteng-benteng.

Kedua perbedaan ini menentukan strategis tidaknya daerah tersebut dan perlu tidaknya daerah tersebut dikuasai oleh kaum kolonial. Di daerah yang penting nilainya bagi kaum kolonial, pengaruh kolonial akan lebih besar. Sistem perekonomian, sistem pemerintahan, gaya arsitektur bangsa barat, bahkan budaya dan kebiasaan masyarakat jajahan akan lebih mudah ditemukan atau terlihat lebih kental di daerah yang lama dikuasai oleh kaum kolonial. 

Perbedaan pendekatan kaum kolonial 
Kaum kolonial yang melakukan pendekatan dengan cara membuat perjanjian dengan penguasa setempat akan dapat lebih diterima daripada yang memperoleh pengaruh dengan jalan kekerasan. Cara mereka mengeksploitasi masyarakat setempat dan hasil buminya juga menentukan hal ini. Memaksa atau tidaknya penyebaran agama yang dilakukan oleh bangsa barat juga berpengaruh pada tingkat simpati masyarakat setempat terhadap mereka. 

Kekuatan penguasa daerah setempat 
Jika penguasa daerah setempat cukup kuat, maka ketika kaum kolonial menlai menunjukkan keinginannya menguasai daerah tersebut, akan muncul periawanan. Para penguasa daerah setempat merasa terancam oleh bangsa Eropa karena kendali perdagangan, pendapatan, dan keamanan yang selama ini mereka pegang bisa sewaktu-waktu dirampas oleh bangsa barat. Besarnya perlawanan akan memperkecil pengaruh kolonial di daerah tersebut.

Daftar Pustaka : Erlangga