Penanganan terhadap Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penanganan terhadap pelanggar HAM sepanjang tidak diatur lain dalam UU maka untuk mengadili pelanggar berat berlaku hukum acara pidana. Adapun prosesnya melalui 4 tahap sebagai berikut.

Penyelidikan oleh KOMNAS HAM


a. Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat, KOMNAS HAM dapat membentuk tim ad hoc yang beranggotakan KOMNAS HAM dan unsur masyarakat.

b. Hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik (Jaksa Agung). Penyidikan oleh penyidik, yaitu

Jaksa Agung Untuk keperluan penyidikan

Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Jaksa Agung, sebagai penyidik, berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan.

c. Penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat penangkapan kepada tersangka.

d.Tembusan surat penangkapan diberikan kepada keluarga.

e.Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti.

Diajukan ke pengadilan

a. Hakim pengadilan HAM berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

b) Untuk memutus perkara HAM berat, dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 orang, terdiri dari

2 hakim pada pengadilan setempat dan 3 hakim ad hoc serta ketua majelis hakim berasal dari pengadilan HAM setempat.

c) Saksi pelanggaran berat berhak mendapatkan perlindungan.

d) Korban berhak atas kompensasi (dari negara), restitusi, dan rehabilitasi (pengembalian nama baik).

Ketentuan pidana

 Hukuman terhadap pelanggaran HAIVI berat bisa berupa

a) hukuman mati,

b) penjara seumur hidup, dan

c) hukuman penjara (lamanya berkisar antara 5 hingga 25 tahun, coba bandingkan dengan sanksi yang termuat dalam pasal 10 KUHP).


Daftar Pustaka : YUDHISTIRA