Penanggung Jawab dalam Penegakan, Pemajuan, dan Perlindungan HAM di Indonesia

Perdebatan tentang siapa yang bertanggung jawab dalam penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sampai kini menjadi wacana yang tidak berkesudahan. Dalam kaitan dengan persoalan tersebut, paling tidak ada 2 pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa yang harus bertanggungjawab memajukan HAM adalah segara karena negara dibentuk sebagai wadah untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat, agar cukup oerdas dan sadar untuk menghargai dan menghormati HAM, perlu diberikan pendidikan yang berkaitan dengan HAM. Negara yang tidak memfasilitasi rakyat melalui pendidikan HAM berarti telah mengabaikan amanat rakyat. Pula, perlindungan HAM adalah tanggung jawab negara (state). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga aampak lebih mengedepankan tanggung jawab perlindungan (protection), pemajuan (promotion), penghOrmatan( respect), dan pemenuhan (fulfillment) HAM pada pemerintah.

Pandangan kedua menyatakan bahwa tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAIVI sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyar yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal. Bentuk pelanggaran HAM jenis ini antara lain: 

a. adanya penembakan rakyat oleh sipil bersenjata seperti dalam kasus penembakan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan beberapa tokoh lainnya; 

b. penganiayaan buruh atau budak oleh majikan seperti kasus Marsinah; 

c. para perampok yang mengambil harta serta membunuh korbannya; 

d. kasus Ambon berupa pembantaian dan pengusiran warga; 

e. kasus Poso

Masalah-masalah Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Perpres Nomor 7 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah mengemukakan tiga masalah upaya penegakan HAM di Indonesia, yaitu masih banyaknya pelanggaran HAIVI, impunitas, dan tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang. 

a. Masih banyaknya pelanggaran HAM Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan atau seseorang terhadap kelompok atau golongan atau orang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil dan mencari serta menyelesaikan berbagai pemecahan masalah secara objektif dan adil sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kasus konflik horizontal yang terjadi di Poso, Ambon, dan Sampit, Kalimantan Barat. 

b. Banyaknya pelanggar HAM yang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dihukum (impunitas) Impunitas ini telah meluas dan terjadi hampir di setiap kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi, pelanggaran HAIVI pada kasus Tanjung Priok, atau pelanggaran HAM pada kasus Timor Timur. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM. 

c. Tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, pengadilan, Kementrian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga Kepresidenan. Hal itu dikarenakan seluruh institusi tersebut terjebak dalam alasan prosedural hukum, politik birokrasi, tidak adanya good-will, dan aksi saling lempar tanggungjawab.


Daftar Pustaka : YUDHISTIRA