Penegakan dan Tantangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia adalah sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Hak asasi manusia dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia. Kerusuhan, kekerasan, dan peperangan adalah tanda dari tindakan sewenang-wenang antarsesama manusia dengan tidak saling menghargai harkat dan martabatnya. 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Tekad dan komitmen kuat tadi dinyatakan dengan membuat berbagai peraturan perundangan yang menjamin HAM dan membentuk berbagai lembaga penegakan HAM. Penegakan HAM juga menjadi komitmen jangka panjang bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa salah satu arah pernbangunan adalah penegakan HAM dan pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM.

Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang dimaksud pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik yang disengaja atau tidak disengaja, kelalaian dengan cara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Korban pelanggaran itu akan dijamin dalam undang-undang dan mendapat penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah makin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagian telah diselesaikan, sedangkan yang lainnykmasih belum dapat diselesaikan. Terlebih di era reformasi ini kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia banyak sekali kita dengar dan lihat, misalnya melalui pemberitaan di media, baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara maupun oleh masyarakat. 

Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bukan berarti masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Terbukti sekarang ini banyak pelaku-pelaku pelanggar hukum menghadapi tuntutan hukum. Memang tidak mesti bahwa orang yang disangka pelaku pelanggaran hak asasi manusia akan dijatuhi hukuman. Hanya putusan pengadilanlah yang menyatakan bahwa mereka memang terbukti bersalah dan patut dijatuhi hukuman. Banyak dari mereka yang dinyatakan bebas setelah menjalani proses pengadilan. Misalnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pascajajak pendapat, beberapa anggota militer yang diadili dinyatakan bebas. Proses penegakan dan penyelesaian atas kasus pelanggaran

Hak asasi manusia sulit dan membutuhkan proses yang lama dan juga prinsip keadilan serta supremasi hukum harus benar-benar dijunjung tinggi. Yang diperlukan sekarang adalah langkah nyata secara bersama, baik dari negara maupun masyarakat untuk melakukan penegakan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Hal itu disebabkan telah menjadi komitmen kuat dari bangsa serta telah tersedianya seperangkat peraturan hukumnya.


Daftar Pustaka : PT.TIGA SERANGKAI MANDIRI