Pengambilan Keputusan dalam Demokrasi Pancasila

Sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, tidak akan terjadi dominasi mayoritas maupun tirani minoritas sebab pengertian mayoritas dan minoritas tidak selaras dengan semangat dan kegotong-royongan. 

Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila tidak tergantung kepada suara yang mendukung terhadap keputusan, tetapi didasarkan kepada pandangan atau pendapat semua pihak terjhadap masalah tersebut. Jadi, pengambilan keputusan didasarkan kepada rasional dan semangat kekeluargaan. 

Model-model pengambilan keputusan tersebut tidak hanya dapat diketemukan di negara-negara tertentu, tetapi dapat juga kita temukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, apakah di rumah, di sekolah, atau di masyarakat, termasuk di kelas. Kalian bisa mengamati bagaimana model-model pengambilan keputusan yang ada di lingkungan sekitar.

Pelaksanan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan terkait dengan penentuan sikap, perilaku, dan tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap sesuatu hal. Pengambilan keputusan terkait erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, waktu bangun tidur, kita sudah dituntut untuk mengambil keputusan bangun atau tidur lagi. Demikian halnya waktu akan tidur malam hari, nonton TV dulu atau langsung tidur. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengambil keputusan, apakah keputusan itu terkait dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ada seseorang atau kelompok yang cepat dalam mengambil keputusan, tetapi ada pula yang lambat. Ada individu atau kelompok yang langsung mengambil keputusan, tetapi ada yang terlebih dahulu meminta pendapat orang lain, ada pula yang mengabaikan pendapat orang lain. Ada tiga kriteria untuk mengidentifikasi suatu keputusan yaitu sebagai berikut. 

a. Kriteria manfaat (utilitarian), yaitu keputusan yang diambil semata-mata atas dasar hasil atau konsekuensi mereka. Utilitanisme adalah sesuatu keputusan yang diambil sedemikian rupa untuk memberikan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. 

b. Fokus pada hak, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan atas hak dasar yang harus dilindungi pada individu. Artinya keputusan yang diambil hendaknya berdasarkan kepada penghormatan terhadap HAM. 

c. Fokuskan pada keadilan, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan atas prinsip-prinsip keadilan. Pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara berbeda jauh dengan pengambilan keputusan dalam kegiatan individual, karena pengambilan keputusan dalam bidang politik melibatkan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Begitu pula dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat di bawah ini. 


a. Pengambilan Keputusan dalam Masyarakat Demokratis yang Liberal 
Hal ini sangat bergantung pada aspirasi dan dukungan terhadap keputusan tersebut. Misalnya saja keputusan untuk menaikkan pajak. Apabila anggota parlemen setuju untuk pajaknya dinaikkan, keputusan itulah yang diambil. 

b. Pengambilan Keputusan dalam Negara Liberal 
Dalam negara liberal pengambilan keputusan dikenal dengan istilah one man one vote. Artinya, suatu keputusan, dapat menjadi acuan. Jadi, pengambilan keputusan ditentukan oleh jumlah suara terbanyak (orang) yang mendukung terhadap keputusan tersebut. 

c. Pengambilan Keputusan dalam Negara Otoriter 
Pengambilan keputusan dalam suatu negara yang otoriter sangat bergantung kepada individu yang menjadi penguasa di negara tersebut. Dialah yang menentukan bagaimana arah dan tujuan negara, tidak ada pelibatan dari pihak lain. Apalagi wakil rakyat dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat dikatakan kalau sudah menjadi kehendak penguasa tidak ada orang lain yang berani untuk menolaknya.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA