Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial Terhadap Rakyat Indonesia

Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomi 
Pada masa Herman Willem Daendels, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat) hingga Panarukan (Jawa Timur); membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya; serta membangun pangkalan di Merak dan Surabaya. Pembangunan fasilitas-fasilitas keamanan ini dilakukan dengan kerja rodi. Akibatnya, tidak sedikit rakyat Indonesia yang meninggal dunia dan menjadi korban dari kebijakan ini. Selain itu, kemiskinan dan kemelaratan timbul di mana-mana. Hal ini terjadi karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang, dan peternakan mereka sendiri. Seluruh waktunya dihabiskan untuk kerja rodi. 

Pada masa Thomas Stamford Raffles, pemerintah kolonial berusaha menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang menguntungkan rakyat dan pemerintah. Dalam kenyataannya, kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. 

Akibatnya, Raffles pun menerapkan kebijakan-kebijakan kerja rodi dan pemungutan paksa untuk mengisi kas pemerintahannya. Rakyat Indonesia akhirnya menderita juga seperti pada pemerintahan-pemerintahan kolonial sebelumnya. 

Pada masa berikutnya, pemerintah kolonial Belanda berusaha mengerahkan seluruh potensi rakyat Indonesia untuk membangun negara Belanda. Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan tanam paksa yang menurut konsepnya dilaksanakan secara sukarela. Artinya, rakyat Indonesia tidak akan dipaksa turut serta dalam kebijakan ini. Mereka boleh memilih ikut dalam kebijakan ini atau tetap melaksanakan kebijakan Landrent (sistem sewa tanah). Namun, dalam praktiknya, terjadi banyak penyimpangan. 

Akibat dari tanam paksa, uang pun mengalir ke negeri Belanda tidak kurang dari 900 juta gulden per tahun. Di sisi lain, rakyat Indonesia dibiarkan menderita dan miskin. Bahkan, beberapa daerah di Indonesia, seperti Demak, Purwodadi, dan Cirebon, mengalami kelaparan. Pada masa selanjutnya, akibat kritik dari kaum liberal, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka membuat para pengusaha dari berbagai negara menanamkan modalnya di Indonesia, baik di perkebunan kopi, tebu, kina, karet, maupun tembakau. Perkebunan dibangun dengan fasilitas berupa bendungan, saluran irigasi, jalan kereta api, dan sebagainya. 

Untuk mendukung kebijakan ini, dibutuhkan tenaga kerja yang kemudian diambil dari rakyat Indonesia dengan paksa. Untuk mendukung kebijakan itu, dibuatlah sistem kontrak sehingga rakyat Indonesia yang bekerja disebut kuli kontrak. Agar para kuli tersebut tidak lari dari perkebunan, para pengusaha diberi hak Poenale Sanctie yang merupakan hak untuk meminta kepada polisi agar menangkap dan mengembalikan kuli yang lari dari perkebunan. 

Harapan kaum liberal menciptakan kemakmuran rakyat Indonesia ternyata meleset. Suatu panitia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyelidiki kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian itu, diperoleh data bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa hidup dalam kemiskinan. 

Namun demikian, adanya perkebunan-perkebunan yang dibangun di Indonesia juga membawa dampak positif, selain dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Perhatikan tabel berikut ini!


Pengaruh terhadap Kehidupan Politik 
Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal, seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial. Hal ini mengakibatkan adanya pembagian hak-hak tertentu, seperti hak untuk memonopoli perdagangan kepada pemerintah kolonial. Dengan kenyataan seperti ini, kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara de jure (hukum), tetapi secara de facto (nyatanya) dikuasai oleh pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial tidak jarang mencampuri urusan politik suatu daerah secara langsung. Misalnya, dalam pergantian tahta, pengangkatan pejabat, dan penentuan kebijakan tertentu. Oleh karena campur tangan itu, tidak jarang penguasa harus kehilangan sebagian atau seluruh haknya atas suatu daerah. 

Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial 
Setelah kedatangan bangsa Barat, para penguasa dan pejabat lokal yang dulu sangat berkuasa hanya menjadi pegawai pemerintah kolonial. Oleh karena itu, derajat mereka seakan-akan turun di mata rakyat. Mereka dianggap sebagai pelayan yang hanya menguntungkan pemerintah Belanda dan bukannya penguasa. Dalam masyarakat, muncul suatu kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yakni kelompok masyarakat Eropa (kaum kolonial), kelompok masyarakat bangsawan, dan kelompok masyarakat jelata. Kelompok masyarakat Eropa menempati kelas teratas. Mereka memiliki hak-hak tertentu, misalya hak untuk dilayani. Kelas di bawahnya adalah kelompok masyarakat bangsawan. Kelompok ini terdiri dari keluarga istana dan pegawai pemerintah kolonial. Kelompok masyarakat jelata menempati kelas terendah. Mereka adalah masyarakat kebanyakan. 

Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya 
Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tertentu. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal. Muncul berbagai tradisi barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi dansa. Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Tradisi lokal juga ada yang berakulturasi dengan budaya Barat (Belanda), terutama di Jawa. Akulturasi (percampuran) kebudayaan ini membentuk sebuah kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indis.

Daftar Pustaka : ERLANGGA