Pengertian Budaya Politik di Indonesia

Arti Budaya Politik

Kajian budaya politik secara khusus dapat dijumpai dalam kepustakaan ilmu politik. Sehubungan dengan hal tersebut maka terdapat beberapa definisi atau pengertian tentang budaya politik. Tetapi ada satu teori oleh Sidney Verba dan Almond (1992) yang paling bisa menjelaskan akan arti budaya politik. 

Mereka menyatakan bahwa budaya politik terdiri dari

1) sistem kepercayaan-kepercayaan empiris, 

2) simbol-simbol ekspresif nilai-nilai dalam tindakan politik yang terjadi, dan 

3) manifes dari orientasi subjektif pada politik yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Selain itu, Almond dan Powell, dikutip Yuwanto (1996), juga menyatakan bahwa konsep budaya politik dipilah menjadi tiga acuan, yaitu 

1) isi (hakikat) pokoknya,

2) jenis-jenis orientasi, dan 

3) hubungan sistematis di antara komponen-komponen. 

Analisa tentang budaya politik suatu bangsa akan selalu berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Misalnya dari acuan isi pokoknya, kita dapat berbicara mengenai sistem budaya, proses budaya, dan kebijakan budaya. 

Dari pengertian budaya politik oleh para ahli tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa budaya adalah suatu cerminan/kumpulan dari sikap, nilai, sistem kepercayaan, pola-pola orientasi (kognitif, afektif darAl opeema evaluatif), informasi, dan keterampilan tertentu dalam bidang politik. 

Orientasi Budaya Politik 

Orientasi budaya politik tidak terlepas dari pengertian budaya politik di atas. Menurut Nazaruddin SyamsudinE (1991), mengutip pendapat Almond, budaya politik adalah suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap politik dan ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik itu. Jadi, budayabl politik memadukan dua tingkat objek dan orientasi politik, yaitu sistem dan individu. 

Orientasi budaya politik terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif. Sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik dapat diukur dengan ketiga komponen tersebut. Contohnya, kita dapat menilai komponen kognitif orientasi terhadap sistem politik dari tingkat pengetahuan seseorang tentang.

a. jalannya sistem politik

b. tokoh-tokoh pemerintahan, 

c. kebijaksanaan/keputusan pemerintah, dan 

d. simbol-simbol sistem politik secara keseluruhan.

Komponen afektif meliputi aspek perasaan warga negara. Seorang individu mungkin mempunyai perasaan khusus terhadap suatu sistem politik. Perasaan tersebut dapat membuatnya menerima atau menolak suatu sistem politik secara keseluruhan. Sikap yang lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup memiliki pengaruh terhadap pembentukan perasaan individu yang bersangkutan. 

Sedangkan, komponen evaluatif orientasi politik ditentukan oleh evaluasi moral pada diri seseorang. Maka, norma-norma yang dianut menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Namun demikian, penilaianie merupakan hal subjektif, yaitu merupakan kemampuan subyektif untuk mengukur kehadiran sistem politik, bagian dan simbol, serta norma yang dimiliki masyarakat. 

Ketiga komponen kognitif, afektif, dan evaluatif tersebut bersifat simultan atau kesatuan. Misalnya, untuk mbentuk suatu penilaian tentang seorang pemimpin maka seorang warga negara tentu harus memiliki pengetahuan tentang si pemimpin. Sedangkan, pengetahuan tersebut tentu pula telah diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya ndiri atau sebaliknya mempengaruhi perasaan orang tersebut. Misalnya, masalah simbol politik, pengetahuan eorang terhadap simbol politik sering mempengaruhi perasaan orang tersebut terhadap sistem politik secara keseluruhan. 

Adapun yang juga menjadi kajian dari budaya politik adalah aspek sikap atau pandangan antarawarganegara.ada dua sikap atau pandangan menyangkut hal tersebut, yaitu 

a. rasa percaya (trust) yang membentuk kualitas politik kerja sama, dan 

b. permusuhan (hostility) yang membentuk kualitas politik konflik.  

Dalam sistem politik, kedua sikap atau pandangan tersebut (kerja sama dan konflik) menjadi instrumen pengukur berfungsinya budaya politik dalam pemeliharaan sistem politik. 


Daftar Pustaka : ERLANGGA