Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi, peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Maksud peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan menaati hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. 

Peran Organisasi Nonpartai

Peran organisasi nonpartai sangat besar dalam upaya pemberantsan korupsi di Indonesia. Selain sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah, organisasi ini juga memberikan penyadaran terhadap masyarakat tentang perlunya menghancurkan korupsi di Indonesia. Organisasi tersebut antara lain adalah: 

a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

b. perguruan tinggi, 

c. lembaga riset, 

d. organisasi kemasyarakatan (ormas), dan 

e. kelompok kepentingan. 

Peran Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Korupsi 

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 antara lain adalah sebagai berikut: 

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; 

d. hak memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh).hari; 

e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum; 

f. penghargaan pemerintah terhadap masyarakat. 


Peran Media Massa 

Media massa sungguh merupakan salah satu pemain penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Peran media massa dalam perneberantasan korupsi sangat besar, antara lain sebagai berikut: 

a. memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar mampu mengkritisi setiap kebijakan pemerintah sehingga rakyat mampu berpartisipasi dalam pemerintahan;

b. di samping itu, media massa memainkan peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tuntutan publik terhadap pemerintah, dan juga sebaliknya; 

c. peran yang dimainkan media massa ini diharapkan justru akan memperkuat masyarakat dan sekaligus menciptakan lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat, terbuka, dan bertanggung jawab kepada masvarakat; 

d. media massa juga dapat memainkan peran dalam merumuskan agenda publik yang tidak selalu menjadi perhatian para politisi; 

e. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legeslatif, dan yudikatif), peran ini dapat dilakukan, misalnya dengan membeberkan tindak pidana korusi secara besar-besaran sehingga pelaku mendapatkan sanksi sosial dari pemberitaaan tersebut.

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA