Peranan Pemerintah Dalam Mengatasi Ketenagakerjaan

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan. Beberapa peran pemerintah dalam ketenagakerjaan: 

1. Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan 
Pemerintah melalui lembaga Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan lembaga-lembaga terkait lainnya mengeluarkan Undang-Undang, keputusan, dan regulasi-regulasi lainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Seluruh tenaga kerja dan pihak-pihak yang menggunakan tenaga kerja wajib mematuhi peraturan-peraturan ini. Peraturan-peraturan ini mencakup banyak hal seperti usia minimum untuk bekerja, dan keselamatan kerja. Pemerintah juga memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan ini. Tanpa pengawasan yang baik, akan banyak terdapat pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan. Misalnya, pemakaian tenaga kerja di bawah umur, tempat kerja yang tidak aman, dan pembayaran upah yang di bawah upah minimum. 

Di bawah ini adalah contoh beberapa undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan:

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 
Dalam menghadapi era globalisasi, Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang produktif dan berkualitas tinggi. Untuk itu, pemerintah memberikan program-program pendidikan dan pelatihan seperti berikut ini. 

a. Menyelenggarakan pelatihan untuk pencari kerja. 
b. Menyelenggarakan pelatihan manajemen di seluruh provinsi. 
c. Menyelenggarakan pelatihan pemagangan dengan mengirimkan tenaga kerja terpilih ke luar negeri dan dalam negeri. 
d. Meningkatkan prasarana pelatihan untuk pencari kerja dan pegawai pengawas ketenagakerjaan. 
e. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk pegawai pengawas ketenagakerjaan. 

3. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja dalam di dalam negeri 
Salah satu program utama pemerintah untuk mencapai tujuan ini adalah transmigrasi. Transmigrasi yang terlaksana dengan baik adalah cara efektif untuk memeratakan penyebaran sumber daya manusia. Selain transmigrasi, program-program pemerintah yang lain adalah sebagai berikut. 

a. Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha baru. 
b. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional. 
c. Melaksanakan pelatihan keterampilan seperti pelatihan magang, teknisi, pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti para penyandang cacat dan lanjut usia. 

4. Memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja luar negeri 
Penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah salah satu cara untuk menekan pengangguran dengan memanfaatkan pasar kerja luar negeri. Selain itu, program ini juga salah satu sumber devisa negara yang cukup besar.

Bank Indonesia mencatat bahwa TKI amat penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk tahun 2006 saja, devisa yang dihasilkan TKI bisa mencapai 6,5 miliar dollar AS. Nilai ini bisa menjadi 10 miliar jika pendapatan TKI illegal ikut dihitung. 

Berbagai langkah dilakukan untuk menunjang program pengiriman TKI seperti berikut ini. 
a. Menyiapkan dan mensosialisasikan peraturan perundangan yang terkait dengan program pengiriman TKI ke luar negeri. 
b. Menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan. 
c. Meningkatkan pelayanan terhadap para TKI. 


5. Perlindungan tenaga kerja 
Indonesia telah meratifikasi seluruh konsep dasar ILO (International Labor Organization) atau Organisasi Buruh Internasional. Konsep dasar ini berkenaan dengan perlindungan hak-hak asasi mendasar manusia. Beberapa program yang dilaksanakan pemerintah untuk melindungi tenaga kerja adalah sebagai berikut. 

a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan di seluruh Indonesia. 
b. Mensosialisasikan standar pengupahan. 

6. Membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional 
Hubungan kerja yang harmonis akan berguna tidak saja untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan negara. Kondisi ini dapat menjadi daya tarik bagi penanaman modal dalam dan luar negeri. Penanaman modal yang tinggi akan membantu munculnya lapangan kerja baru. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membina hubungan industrial yang harmonis adalah: 

a. Menyempurnakan Undang-undang dan petunjuk teknis yang menyangkut ketenagakerjaan serta mensosialisasikannya kepara para pelaku industri. 
b. Mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. 
c. Membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, seperti antara pihak pengusaha dan pegawai.

7. Memonitor pelaksanaan ketenagakerjaan 
Pemerintah harus mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Terlebih karena sejak tahun 2000, kewenangan pengawasan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Beberapa langkah yang diambil pemerintah untuk memonitor ketenagakerjaan adalah berikut ini. a. Menyelenggarakan pelatihan pegawai pengawas ketenagaker-jaan. b. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendeteksi pelanggaraan ketenagakerjaan. 

8. Menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal 
Program-program yang mendukung sistem ketenagakerjaan yang ideal adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur negara. 
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
c. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha dan masyarakat. 

Peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan terus berkembang seiring dengan perkembangan negara. Selain itu, masalah-masalah ketenagakerjaan adalah suatu permasalah yang kompleks karena berkaitan dengan banyak sektor lainnya.

Misalnya stabilitas politik, keamanan dan sosial negara, kebijakan para pemimpin negara, situasi politik dan ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Perubahan di satu sektor bisa memengaruhi sektor-sektor lainnya dan pada akhirnya tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan sektor-sektor lainnya untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Daftar Pustaka : Erlangga