Perkembangan Organisasi Pergerakan Bersifat Etnik Kedaerahan dan Keagamaan di Indonesia

Perjuangan pergerakan kebangasaan Indonesia menuju kemerdekaan dilaksanakan tidak dengan seketika. Perjuangan tersebut ditempuh melalui proses yang panjang. Hal ini diawali dengan perjuangan kelompok-kelompok etnik kedaerahan, seperti Jong Java, Jong Sumatrenan Bond, dan Jong Ambon. Sifat-sifat kedaerahan dan agama pada saat pembentukan organisasi itu masih dapat terlihat. Seiring waktu, muncullah kaum terpelajar di Indonesia yang membawa perubahan cara pandang. Setelah adanya rasa nasionalisme, sifat kedaerahan dan agama segera ditinggalkan dan diganti dengan semangat nasionalisme.

Organisasi Pergerakan yang Bersifat Etnik-Kedaerahan

Ketika didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo pada dasarnya merupakan gerakan kaum muda. Pada waktu itu, tokoh Budi Utomo, yaitu Sutomo dan Goenawan Mangoenkoesoemo masih berstatus sebagai mahasiswa STOVIA. Setelah kongresnya yang pertama di Yogyakarta, Budi Utomo lebih dikuasai kaum tua. 

Hal ini menyebabkan golongan pemuda tidak puas dan ingin mempunyai organisasi kepemudaan sendiri. Oleh karena itu, sejumlah pemuda yang dipimpin R. Satiman Wirjosandjojo, Kadarman, dan Sunardi sepakat untuk mendirikan suatu perkumpulan pemuda yang anggotanya hanya anak-anak sekolah menengah. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1915 dan diberi nama Tri Koro Dharmo. Kendati keanggotaannya mencakup pemuda dari suku Jawa, Sunda, dan Madura, kenyataannya Tri Koro Dharmo masih berorientasi pada kepentingan golongan Jawa. Hal tersebut membuat para pemuda non-Jawa tidak puas. Seluruh anggota sepakat mengubah Tri Koro Dharmo menjadi Jong Java yang terjadi pada tahun 1918 di bawah pimpinan Soekiman Wirjosandjojo. 

Sementara itu, di beberapa daerah, terdapat beberapa perkumpulan pemuda. Salah satunya adalah Pelajar Sumatera di bawah pimpinan Moh. Hatta dan Moh. Yamin pada 9 Desember 1917 membentuk Jong Sumatranen Bond (JSB). Tujuan organisasi ini adalah memperkokoh ikatan antara pemuda pelajar Sumatera dengan meniadakan prasangka buruk antarsuku dan memperkokoh sikap saling menghargai. 

Organisasi Pergerakan yang Bersifat Keagamaan 


1. Sarekat Dagang Islam (SDI)
Tiga tahun setelah berdirinya Budi Utomo, didirikan pula Sarekat Dagang Islam (SDI) di Surakarta. Pendirinya adalah H. Samanhoedi. SDI memiliki ciri keislaman dan ekonomis. Tujuannya adalah melindungi dan menjamin kepentingan pedagang muslim terhadap ancaman dan persaingan dengan pedagang Cina. Setelah SDI dilarang, para mantan tokoh SDI mendirikan Sarekat Islam (SI). Tokoh-tokoh tersebut adalah Tirtoadjisoerjo dan H.O.S. Tjokroaminoto. Seperti SDI, basis SI adalah keislaman. SI bertujuan mengembangkan jiwa berdagang di kalangan kaum muslimin, melepas ketergantungan ekonomi dari bangsa asing, memberi bantuan bagi pedagang muslim yang kurang modal, memajukan pengajaran, dan berjuang mengangkat derajat rakyat bumiputera. Melalui tujuan ini dapat terlihat bahwa mulanya SI bukan organisasi politik.

Lambat laun SI pun bergerak dalam bidang politik. Dalam kongres SI tahun 1916, H.O.S. Tjokroaminoto mengatakan perlu adanya pemerintahan sendiri bagi rakyat. Sejak itu, SI mulai menlasuki wilayah politik walaupun perjuangannya masih terbatas pada kepentingan politik kaum muslim. 

Dalam perkembangannya, Sarekat Islam mengalami perpecahan. Tahun 1916, SI disusupi ideologi komunisme lewat cabangnya di Semarang yang dipimpin oleh Semaun dan Darsono. Kedua tokoh ini juga menjadi anggota ISDV (Indische Social Democratische Vereeniging). Akhirnya, SI pecah menjadi SI yang dipimpin Tjokroaminoto, H. Agus Salim, dan Abdul Muis (sering disebut SI Putih) dan SI yang sosialis/komunis pimpinan Semaun, Darsono, dan Tan Malaka (sering disebut SI Merah). Dalam kongresnya di Madiun, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pada tahun 1927, SI berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). SI sosialis kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat ini kemudian menjadi pendukung kuat Partai Komunis Indonesia (PKI). 

2. Muhammadiyah 
K.H. Ahmad Dahlan melihat segi lain yang harus diperbaharui dalam Islam, yaitu modernisasi serta pethurnian agama Islam dari unsur-unsur non-Islam. K.H. Ahmad Dahlan melihat Islam di Jawa telah bercampur dengan unsur-unsur non-Islam. Oleh sebab itu, perlu dimurnikan dan dimodernisasi agar tidak ketinggalan zaman. Hal-hal inilah yang membuat K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912. 

Modernisasi dan pemurnian agama oleh Muhammadiyah ditempuh dengan mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah tersebut bersifat modern agar tidak ketinggalan dari dunia Barat, namun masih bersifat islami. Artinya, ilmu pengetahuan modern harus dipadu dengan ajaran Islam yang murni. Selain mendirikan sekolah-sekolah, Muhammadiyah juga menyediakan pelayanan kepada umat seperti membangun rumah sakit, rumah yatim piatu, dan rumah bersalin. Oleh karena lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi; organisasi ini tidak menghadapi persoalan dengan pihak pemerintah kolonial. 

3. Nandatul Ulama (NU) 
Gerakan modernisasi yang dipelopori Muhammadiyah mendapat tantangan dari kelompok Islam lain yang lebih bersifat konservatif dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi lebih terbuka (akulturatif) dalam hal budaya lokal.Kelompok terakhir ini kemudian mendirikan Nandatul Ulama (NU) pada tahun 1926. Kelompok ini dipimpin oleh Kyai Haji Hasjim Asjari. Tujuan pendirian organisasi ini untuk mempertahankan kepentingan kaum muslim tradisional. Untuk itu, organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan usaha-usaha ekonomi. Organisasi ini dengan cepat mendapat sambutan dari rakyat Indonesia, khususnya di Jawa dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1942, organisasi NU telah mempunyai 120 cabang di Jawa dan Kalimantan Selatan. Sebagian besar anggota organisasi ini adalah para pedagang.


Daftar Pustaka : ERLANGGA