Sejarah Berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

Pada tanggal 17 Desember 1927, atas prakarsa dari tokoh-tokoh PNI dibentuklah Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI adalah wadah berhimpunnya organisasi-organisasi sosial politik dengan anggota PNI, Budi Utomo, Pasundan, Sarekat Sumatra, Perkumpulan Kaum Betawi, dan Indonesia Studi Club Surabaya. Tujuan pembentukan PPPKI adalah sebagai berikut: 

1) menyamakan persepsi dan menentukan aksi kebangsaan, memperkuat diri dengan penataan kembali organisasi, serta meningkatkan kerja sama antar anggota; 

2) menghindari perselisihan atau pertentangan antar anggota yang dapat melemahkan perjuangan. 

Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia ternyata lebih dihargai pemerintah kolonial Belanda. Hal ini terbukti dari beberapa tuntutan yang disampaikan PPPKI kepada pemerintah ternyata tidak ada reaksi yang bersifat menentang maupun melarang, di antaranya yang disampaikan adalah sebagai berikut: 

1) menentang pasal-pasal karet dalam Hukum Pidana Hindia Belanda, 

2) menuntut kebebasan mengeluarkan pendapat, 

3) menuntut pembebasan tokoh-tokoh pergerakan yang dibuang ke Digul, 

4) menyerahkan suatu memorandum kepada Ketua Konfrensi Perburuhan Internasional tentang Poenale Sanctie, 

5) menghimpun dana propaganda perjuangan di luar negeri yang dipercayakan kepada Perhimpunan Indonesia (PI), dan 6) membentuk panitia untuk tugas pengajaran kebangsaan. Dari hal-hal yang disampaikan kepada pemerintah itu, PPPKI terlihat benar-benar telah bersifat nasionalis karena memiliki kelebihan-kelebihan dari organisasi-organisasi sebelumnya. Namun, PPPKI juga memiliki kelemahan-kelamahan antara lain sebagai berikut. 

1) Organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung di dalam PPPKI tidak memiliki asas dan dasar yang sama. Ada yang berasaskan kebangsaan, agama, dan kedaerahan.

2) Sikapnya terhadap pemerintah kolonial Belanda juga tidak sama. Ada yang bersikap nonkooperatif dan ada pula yang bersikap kooperatif. 


Selain kelemahan-kelemahan itu, ditambah dengan masih adanya pertentangan-pertentangan di dalam PPPKI, maka Moh. Hatta menyebut PPPKI sebagai persatean dan bukan persatuan. Menanggapi sikap dari Moh Hatta, Soekarno berusaha keras memberi pengertian kepada anggota-anggota PPPKI agar menjauhkan pertentangan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam perjuangannya. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi PPPKI terus berlangsung. Di antaranya dari PSII yang memprotes PPPKI karena memberi selamat atas Kongres Muhammadiyah dan menentang peminjaman uang dari Bank Nasional dengan alasan riba atau bunga uang. Untuk mengatasi dan menghindarkan perpecahan, juga agar menarik anggota baru, maka diadakan pembaharuan terhadap PPPKI. Namanya diganti menjadi Persatuan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia (PPPKI). Setiap tahun diadakan Kongres Indonesia Raya yang dapat dihadiri juga oleh bukan anggota dengan hak memberikan suara. Kesulitan baru timbul ketika Partindo dilarang mengadakan rapat-rapat. Untuk menjaga agar PPPKI tetap dapat bergerak, maka Partindo terpaksa keluar dari PPPKI, yang mengakibatkan PPPKI mengalami kemunduran. 

Daftar Pustaka : YUDHISTIRA