Sejarah Perang Diponegoro 1825-1830

Perang Diponegoro berlangsung hampir di seluruh Jawa antara tahun 1825-1830. Walaupun hanya berlangsung selama 5 tahun, perang tersebut merupakan pergolakan terbesar terakhir yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Setelah perang itu berakhir, diperkirakan dua ratus ribu orang gugur. Belum lagi terhitung jumlah rakyat yang mengalami penderitaan akibat perang, dan biaya yang dikeluarkan untuk memadamkan perang tersebut. 

Perang Diponegoro dilatari oleh keprihatinan Pangeran Diponegoro terhadap situasi penindasan yang dialami rakyat dan terhadap ketidakberdayaan keraton Yogyakarta menghadapi tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial Belanda. Kehidupan rakyat, di Pulau Jawa khususnya, betul-betul menyayat hati. Mereka terhimpit oleh sekian jenis pajak, seperti pajak tanah, pajak ternak, pajak pekarangan, dan pajak jumlah pintu. Di samping itu, masih ada pungutan di tempat pabean (tol), yang kebanyakan disewakan kepada orang-orang Cina. Semua lalu lintas dengan pengangkutan barang dikenakan pungutan.

Sampai-sampai, seorang ibu yang meng-gendong anaknya pun harus membayar juga. Betul-betul memprihatinkan! 

Menghadapi berbagai penindasan yang menimpa rakyat itu, aparat keraton Yogyakarta sama sekali tidak berbuat apa-apa. Pemerintah kolonial bahkan dapat berbuat semaunya dalam urusan intern keraton. Pemerintah, misalnya, dapat memberhentikan Hamengku Buwono II dan menggantikannya dengan Hamengku Buwono III. Yang menyedihkan, ada kecenderungan gaya hidup mewah di kalangan keraton. Mereka seolah tidak peduli dengan penderitaan yang dialami rakyat. Keadaan ini betul-betul menggusarkan hati Pangeran Diponegoro. 

Menjelang perang, kedudukan tertinggi keraton dipegang oleh Hamengku Buwono V. Karena masih kecil, dalam pemerintahan sang sultan dibantu oleh dewan perwalian, di mana P. Diponegoro termasuk salah satu anggotanya. Akan tetapi, walaupun pejabat tinggi, sang pangeran selalu disisihkan dari urusan pemerintahan. Pemerintahan lebih banyak ditangani oleh Patih Danurejo, yang banyak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Sementara itu, gaya hidup mewah di lingkungan keraton tetap saja berlangsung.

Di tengah suasana menyedihkan tersebut, P. Diponegoro mengundurkan diri dan lebih banyak tinggal di padepokarmya di Tegalrejo. Di situ ia memusatkan perhatian pada soal-soal agama dan pengetahuan mengenai adat. Sementara itu, suasana kian memanas, sejak pemerintah kolonial merencanakan membangun jalan, yang menerobos tanah P. Diponegoro dan makam leluhurnya. Sang pangeran dengan tegas menentang rencana itu. Sebagai unjuk protes, patok-patok untuk pernbuatan jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak. Untuk mencairkan ketegangan, pemerintah, kolonial melalui Residen Smissaert berupaya mengajak perundingan dengan perantaraan Pangeran Mangkubumi, salah seorang anggota dewan perwalian keraton. Karena bersikeras pada pendiriannya, Belanda mengancam tidak lagi menjamin keselamatan sang pangeran. 

Pada tanggal 20 Juli 1825, meriam Belanda meletus di Tegalrejo. Perang Diponegoro pun dimulai. Karena Tegalrejo diserbu tentara Belanda, Diponegoro dan para pengikutnya menyingkir ke Selarong, di sebelah barat Yogyakarta. Selanjutnya tempat ini dijadikan markas kedudukan. Beberapa kaum bangsawan yang tidak senang kepada Belanda menyatakan bergabung dengan Diponegoro. Barisan menjadi semakin kuat sejak bergabungnya Kyai Mcija dan Sentot Ali Basyah Prawirodirjo. Kemudian, diadakan pembagian pasukan untuk menyerang pos-pos Belanda di daerah Kedu, Bagelen, Yogyakarta, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sekitar Madiun. Di pihak Belanda, Gubernur Jenderal Van der Capellen menugaskan Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kock untuk mengatasi perlawanan. 

Pada permulaan perang, kemenangan demi kemenangan diraih oleh balatentara P. Diponegoro. Misalnya, pada tanggal 6 Agustus 1825, Pacitan dapat direbut; dan 22 hari kemudian giliran Purwodadi yang direbut. Demikian juga, pertahanan.

Belanda di Prambanan dan Plered dapat dipukul mundur. Pertempuran sengit antara lain terjadi di daerah Kedu, yakni di Desa Dinoyo. Pasukan Diponegoro menghadapi lawan yang cukup besar jumlahnya, yakni sekitar 2.000 orang. Dengan keberanian yang luar biasa, pasukan Belanda dapat didesak mundur. Dukungan rakyat yang luas terhadap perlawanan Diponegoro rupanya mempersulit pihak Belanda untuk mengatasi keadaan. Untuk mengimbangi kewibawaan sang pangeran, Belanda mengangkat kembali Hamengku Buwono II sebagai sultan. Namun strategi ini tanpa hasil, karena pemimpin ini sudah tidak berwibawa lagi di mata rakyat. Memasuki tahun 1827, pihak Belanda memperkuat diri dengan siasat Benteng Stelsel. Menurut siasat ini, benteng-benteng didirikan di daerah-daerah yang telah direbut. Antarbenteng dihubungkan dengan jalan sehingga komunikasi dan gerak pasukan dapat dilakukan dengan cepat. Untuk menjalankan siasat ini, didatangkanlah bala bantuan sekitar 3.000 prajurit dari Negeri Belanda. Siasat ini ternyata terbukti efektif, sehingga kegiatan pasukan Diponegoro dapat dibatasi antara Kali Progo dan Bogowonto. 


Selain itu, hubungan pasukan perlawanan antara daerah yang satu dengan daerah lain semakin dipersulit. Pada tahun 1828, Kyai Maja menyerah kepada Letjen de Kock. Keadaan ini jelas merupakan tamparan bagi perjuangan Diponegoro, mengingat ulama tersebut merupakan salah satu tulang punggung kekuatan pasukannya. Sementara itu, meskipun terdesak, pasukan Sentot Prawirodirjo masih meneruskan perlawanan di kawasan Banyumas dan sebelah barat Yogyakarta. Bahkan, pasukan ini sempat menyerang dan menghancurkan benteng Belanda di Nanggulan. Karena dianggap berbahaya, Belanda berusaha mendekati Sentot agar mau berunding. Setelah beberapa kali ditolak, Belanda menggunakan kerabat Sentot sendiri, yakni Pangeran Arib Prawirodiningrat,untuk membujuknya agar mau menyerah. Kalau setuju, Sentot tetap dijamin keselamatan dan keberadaannya sebagai pemimpin. Pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot bersama pasukannya memasuki Yogyakarta untuk menyerahkan diri. Sekali lagi P. Diponegoro mengalami pukulan berat. 

Menjelang akhir tahun 1829, kekuatan pasukan P. Diponegoro semakin melemah. Banyak pemimpin pasukan yang menyerah kepada Belanda. Untuk mempercepat selesainya perang, pemerintah kolonial menjajikan hadiah 20.000 ringgit bagi siapapun yang dapat menngkap P. Diponegoro. Namun sampai awal tahun 1830, sang pangeran belum berhasil diciduk. Pada bulan Pebruari tahun itu, terjalin kesepakatan antara Kolonel Cleerens dan P. Diponegoro untuk mengadakan perundingan di Magelang. Cleerens menjamin bahwa jika perundingan gagal, sang pangeran diperbolehkan kembali ke medan tempur. Karena percaya akan jaminan itu, pada bulan Maret, P. Diponegoro beserta pasukannya memasuki Magelang. 

Setelah sempat tertunda karena Bulan Ramadhan, perundingan dilangsungltan pada tanggal 28 Maret 1830 di tempat kediaman Residen Kedu. Sebelumnya, Letjen de Kock telah menginstruksikan untuk menangkap P. Diponegoro, apabila perundingan mengalami kegagalan. Ternyata perundingan memang gagal. Sang pangeran yang telah cukup merepotkan Belanda itu dapat ditawan. Ia kemudian dibawa ke Batavia untuk dibuang ke Manado. Empat tahun kemudian, ia dipindahkan ke Makassar (Ujung Pandang) sampai akhir hayatnya. 

Daftar Pustaka : ERLANGGA