Bentuk dan Strategi Perjuangan Pergerakan Nasional

Bentuk perjuangan pergerakan nasional dibedakan berdasarkan sikap terhadap pemerin tah kolonial. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perjuangan, yaitu kooperasi dan nonkooperasi. Perbedaan kedua bentuk perjuangan adalah sebagai berikut:

A. Perjuangan Kooperasi

  • Kemerdekaan ekonomi merupakan syarat bagi kemerdekaan politik. Kemakmuran rakyat harus didahulukan sebelum berjuang untuk merdeka sebagai negara.
  • Kegiatan organisasi kebangsaan mengutamakan perbaikan di bidang ekonomi dan sosial, seperti pendidikan, pembangunan pedesaan, serta koperasi.
  • Organisasi kebangsaan bersifat lunak dan terbuka untuk kerja sama dengan pemerintah kolonial. Kerja sama itu antara lain berupa subsidi. 

B. Perjuangan Nonkooperasi

  • Kemerdekaan baik ekonomi maupun politik harus dicapai dengan usaha sendiri. Mengusahakan kemakmuran rakyat dalam situasi masih dijajah adalah mustahil.
  • Kegiatan organisasi kebangsaan mengutamakan bidang politik, melalui pendidikan politik dan pembentukan organisasi massa.
  • Organisasi kebangsaan bersifat radikal dan menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial dalam bentuk apapun.

Sampai tahun 1912, belum jelas bentuk perjuangan seperti apakah yang ditempuh oleh organisasi kebangsaan yang baru tumbuh. Barulah sejak berdirinya Indische Partij, tampak kecenderungan organisasi kebangsaan menempuh bentuk perjuangan nonkooperasi. Organisasi kebangsaan lain yang jelas sekali memperlihatkan sikap radikal itu adalah PI dan PNI.

Setelah gubernur jenderal De Jonge melakukan pengawasan ketat-bahkan pelarangan terhadap organisasi kebangsaan yang dianggap berbahaya, bentuk perjuangan beralih menjadi kooperasi. Bentuk perjuangan itu antara lain ditempuh melalui Volicsraad. Organisasi kebangsaan yang menempuh bentuk perjuangan itu antara lain PBI, Parindra, dan GAPI.

D. Masa Radikal

Setelah Perang Dunia I berakhir, perasaan anti kolonialisme dan anti imperialisme pada bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika semakin menonjol. Lebih-lebih setelah adanya seruan presiden Amenka Serikat tentang menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa. 

Partai-partai politik di Indonesia dan negeri Belanda juga terpengaruh oleh situasi demikian. Kematangan dalam perjuangan dan sikap keras yang diambil pemerintah kolonial menyebabkan sikap moderat makin ditinggalkan dan sikap radikal makin menonjol. Sikap radikal ini ditandai oleh taktik non-kooperasi dari pihak partai-partai politik dan berbagai organisasi pergerakan nasional. Artinya, dalam memperjuangkan cita-citanva mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, terutama di bidang politik. 

Semua hal yang diperlukan untuk mencapai cita-cita itu akan diusahakan sendiri, antara lain dengan memperkokoh persatuan nasional, memajukan pendidikan, meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial untuk kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Mereka juga tidak mau memasuki dewan-dewan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda baik di pusat maupun di daerah. 

Taktik non-kooperasi pada masa radikal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi: Sarekat Islam (SI), Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Proses radikalisasi ini bertambah kuat sejak tahun 1921, hal ini antara lain disebabkan oleh:
  • Timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan lariisis perusahaan g-ula sejak tahun 1918. 
  • Pergantian kepala pemerintahan dengan Gubernur Jendral Fock yang bersifat sangat reaksioner. Kebijakan politiknya sering mengabaikan kekuatan ralcyat yang sedang berkembang.

E. Masa Moderat

Masa radikal pergerakan nasional mulai berakhir sejak tahun 1930. Kemunduran itu bukan disebabkan kurang radikalnya pemimpin-pemimpin Indonesia, melainkan oleh sebab-sebab di luar kekuasaan mereka yaitu:
  • Krisis ekonomi dunia yang juga melanda Indonesia. Krisis tersebut mempengaruhi ekonomi Hindia Belanda yang justru menjadi tujuan utama penjajahan.
  • Tindakan pemerintah semakin keras terhadap partai politik, lebih-lebih tindakan Gubernur Jenderal de Jonge yang sangat konservatif dan reaksioner.
Secara nyata memang partai-partai tidak dilarang atau dimatikan sama sekali. Tetapi gerak-gerik mereka sangat dibatasi. Mula-mula dikeluarkan peraturan larangan berkumpul, kemudian sekolah swasta nasional dinilai sebagai sekolah liar. Sekolah Swasta Nasional banyak melahirkan bibit-bibit nasionalisme yang sangat berbahaya. 

Untuk memberantasnya dikeluarkan Ordonansi Sekolah Liar, yang melarang kelanjutan sekolah tersebut. Di samping itu, anggota-anggota polisi rahasia memata-matai, melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai. Kadang-kadang sikap polisi itu sudah sangat berlebihan. 

Akibat kebijakan politik kolonial yang sangat menindas itu, partai-partai politik kehilangan kontak dengan rakyat. Lebih dari itu banyak media komunikasi massa yang diberangus. Karena keadaan vang tidak menentu semacam itu, akhirnya para pemimpin pergerakan nasional mengganti taktik perjuangan dari radikal non-kooperatif menjadi taktik moderat kooperatif. 

Bentuk dan Strategi Perjuangan Pergerakan Nasional

Organisasi-organisasi pergerakan nasional yang muncul pada masa moderat adalah Partai Indonesia Raya (Parindra), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), dan Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Golongan kooperatif ini mencoba memanfaatkan Volksraad untuk kepentingan rakyat. Beberapa partai dan organisasi nasional mempunyai wakil dalam Volksraad. 

Untuk memperkuat persatuan di antara wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk dalam Volksraad, pada tanggal 27 Januari 1930, Mohammad Husni Thamrin membentuk Fraksi Nasional. Seperti partai atau organisasi nasional lainnya, Fraksi Nasional menuntut adanya perubahan tata negara dan penghapusan terhadap diskriminasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Masalah politik, seperti penangkapan dan pembuangan semena-mena terhadap tokoh-tokoh pergerakan nasional diperdebatkan dalam Volksraad. Juga masalah sosial-budava, seperti Ordonansi Sekolah Liar, pertahanan, dan dampak depresi ekonomi terhadap rakvat diperdebatkan dalam sidang Volksraad. 

Kelumpuhan pergerakan nasional akibat politik penindasan pemerintah kolonial telah menumbuhkan ide Petisi Sutarjo. Petisi ini meminta diberikannya pemerintahan sendiri kepada Indonesia dalam jangka waktu sepuluh tahun. Sebagian besar petisi tersebut didukung oleh tokoh-tokoh nasionalis dan golongan dalam masyarakat. Golongan Arab, Indo, dan Cina mendukung petisi dengan harapan jika Indonesia berdiri sendiri, hak dan kepentingan mereka diakui dan dilindungi. Untuk memperkuat petisi, dijalankan beberapa aksi, seperti rapat-rapat umum di seluruh Indonesia yang di selenggarakan oleh Central Committee Petisi Sutarjo. 

Beberapa partai dan tokoh nasionalis yang sudah menyadari betapa konservatifnya kebijakan politik kolonial, menganggap usul petisi sebagai perbuatan sia-sia. Golongan kapitalis dan pers Belanda menganggap usul ini terlalu pagi dan diajukan tidak pada saat yang tepat. Walaupun mendapat kritik bermacam-macam, namun seluruh perhatian pergerakan nasional dipusatkan pada petisi ini. Tetapi petisi yang sangat lunak ini ditolak juga oleh pemerintah Belanda pada bulan Oktober 1938, dengan alasan belum waktunya. 

Kegagalan petisi makin meyakinkan tokoh-tokoh pergerakan nasional bahwa Volksraad bukanlah dewan perwakilan yang sesungguhnya. Di samping itu, partai-partai politik berusaha mengadakan penggabungan yang kemudian terjelma dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939. GAPI menuntut Indonesia berparlemen yang sesungguhnya. Sebagai realisasi dari usulan GAPI, kemudian dibentuk Komisi Visman oleh pemerintah dengan tugas menyelidiki hasrat dan keinginan golongan-golongan dalam masyarakat yang ada di Indonesia. 

Pada masa itu juga telah diperjuangkan pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad dan perubahan kata "Lnlander" menjadi orang Indonesia, kata "Nederlands-Indie" menjadi Indonesia. Diskriminasi berdasarkan warna kulit juga diperjuangkan untuk dihapuskan, tetapi semua itu ditolak oleh Belanda dengan janji akan dibicarakan sesudah Perang Pasifik.


Daftar Pustaka: Erlangga