Dampak dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

A. Karakteristik Pemerintahan Tidak Transparan (Tertutup) 

Apabila ditinjau dari segi hukum, yaitu konstitusi maka secara umum semua memang tidak akan bisa membedakan pemerintahan suatu negara adalah tertutup. Hal ini karena secara umum negara di dunia sekarang adalah negara hukum dan menganut demokrasi dengan coraknya masing-masing. Namun, apabila dilihat dari perilaku dan kebijakan pemerintahannya maka dapat dianalisis apakah pemerintahan itu tertutup atau terbuka. 

Secara praktik, perilaku dan kebijakan pemerintahan adalah cenderung bersifat otoriter dan diktator. Adapun secara definitif, karakter pemerintahan tertutup tersebut adalah sebagai berikut:

  • Budaya politik secara personal dan kelembagaan negara cenderung elitis dan eksklusif.
  • Kekuasaan ekonomi terpusat pada golongan elite politik.
  • Penyelesaian politik cenderung secara kekerasan.
  • Kebijakan politik pemerintah cenderung bersifat mendikte.
  • Pengadilan tidak bebas dan bersifat memihak.
  • Kegiatan organisasi politik dibatasi.
  • Kebebasan pers sangat dikebiri.
  • Pengambilan kebijakan negara cenderung sentralistik atau Top Down.

Demikianlah beberapa karakteristik penyelenggaraan pemerintahan tertutup. Apabila dikaitkan dengan corak pemerintahan yang pernah ada di Indonesia, yaitu zaman Orde Lama dan Orde Baru maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia cenderung tertutup. 

Hal ini terkait dengan adanya pembatasan terhadap ruang gerak pilar-pilar demokrasi (kedaulatan rakyat), yaitu partai politik, pers, dan lembaga sosial (kelompok kepentingan dan kelompok penekan). 

B. Pemerintahan Tertutup dan Akibatnya

Berkaitan dengan hal di atas maka bila kita analisis pemerintahan Orde Baru secara formal bersifat konstitusional. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atas ipersetujuan DPR. 

Namun demikian, bila kita melihat perilaku politik dan kebijakannya kiranya dapat kita telaah lbahwa pemerintahan Orde Baru adalah cenderung sebagai pemerintahan tertutup. Karena semua yang dilakukan !senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan wakil rakyat. Namun, apabila dari praktiknya maka kiranya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa ketertutupan itu dapat dilihat dalam bidang atau kebijakan sebagai berikut:

1. Bidang Politik 

Dalam bidang ini, kondisi politik secara umum dapat dtgambarkan seperti berikut. 

Pengaruh budaya masyarakat yang sangat kental dengan corak paternalistik dan kultur neofeodalistiknya sangat kuat masuk dalam tatanan kehidupan politik yang dibangun. Hal ini mengakibatkan proses partisipasi dan budaya politik dalam sistem politik nasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Corak pemerintahan seperti ini berdampak kepada aspek-aspek sebagai berikut:

a. Sikap mental ketergantungan dari atas (elite politik), yaitu
  • terbiasa melakukan sesuatu dengan menunggu petunjuk atau perintah dari atas,
  • kurang berani mengambil inisiatif dan menghadapi risiko, IR
  • daya kreativitas tumpul karena takut salah, takut atasan tidak berkenan, dan
  • bangsa sulit menjadi dewasa dan maju.

b. Sikap mental (kultur) suka menyenangkan atasan yang berdampak pada
  • corak paternalistik dan neofeodalistik,
  • bawahan atau masyarakat cenderung berusaha untuk selalu menyenangkan atasannya,
  • tumbuh budaya Asal Bapak Senang, dan
  • banyak rekayasa dan kamuflase, antara yang dilaporkan dengan kenyataannya berbeda.

c. Sikap mental (kultur) mengesampingkan kritik apalagi oposisi, yaitu
  • pimpinan dipandang sebagai figur yang pertama,
  • gagasan yang paling benar diyakini muncul dari pimpinan, dan
  • korupsi, kolusi, dan nepotisme tumbuh subur.

d. Sikap mental (kultur) apatis, yaitu
  • segala sesuatu (keputusan atau kebijakan negara) selalu ditentukan dari atas,
  • usul atau kritik diabaikan dan dianggap salah,
  • rakyat bersikap diam dan acuh tak acuh terhadap pemerintahan, dan
  • munculnya golput (golongan putih/tidak memilih) dalam pemilihan umum.

Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan, berakibat pada:
  • krisis struktural dan sistemik, yaitu kurang fungsinya lembaga negara secara maksimal (DPR, MPR, DPA, BPK kurang produktif dan aspiratif), dan
  • pergerakan partai politik maupun dinamika masyarakat terkooptasi (melalui UU Pemilu, Partai Politik dan keanggotaan DPR dan MPR yang memungkinkan menguatkan eksekutif)

Dinamika tersebut berwujud pada aspek-aspek sebagai berikut:
  • UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang ABRI tidak memiliki hak pilih tapi mempunyai wakil di DPR MPR.
  • UU No. 16 Tahun 1969 ditetapkan untuk anggota MPR sepertiga anggota diangkat oleh Presiden . Untuk anggota DPR dari jumlah 460 orang, 100 orang di antaranya diangkat oleh Presiden dari unsur Golongan Karya, ABRI, dan bukan ABRI.
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1969 yang menggiring Pe g g ntuk awai Ne eri u menyalurkan aspirasi politiknya ke dalam Golongan Karya. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang melarang semua Pegawai Negeri Sipil, termasuk ABRI terlibat dalam berbagai kegiatan partai dan menuntut loyalitas tunggal terhadap pemerintah.
  • Dalam pemilu tahun 1971 Golkar meraih 62,8%, tahun 1977 memperoleh 62,1%, tahun 1982 meraih 64,3%, dan tahun 1987 memperoleh 73,2%. Dalam pemilu tahun 1992 meraih 68,1% dan pada pemilu tahun 1997 meraih 70,2%. 

Dengan kemenangan mutlak suara Golkar di DPR maupun MPR, berarti memperkukuh posisi Presiden di lembaga itu. Mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan dan kebijhi, berdampak pada hal-hal sebagai berikut akan sehingga:

  • Kebijakan pemerintah kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis.
  • Peraturan Perundang-undangan bersifat memihak pemerintah pusat. UU No. 5 Tah Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam kebijakan meliputi un 1974 tentang  pengelolaan sumber kekayaan pembagian keuangan, penentuan pejabat daerah., dan Iain-lain dirasakan kurang tepat dan tidak adil,: sebab akan rnembuat rakyat merasa asing di daerahnya.
  • Rakyat bersifat pasif dan hanya sebagai objek pembangunan belaka. Banyaknya kebocoran dana yang dibawa dari daerah ke pusat, penentuan pejabat di daerah melalui rekayasa untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

2. Bidang Ekonomi

Penyelenggaraan perekonomian ditentukan secara monopolistik. Artinya, dilaksanakan oleh sekelompok orang penguasa dan untuk kepentingannya. Jadi, sesuai dengan pemerintahan oligarki atau otokrasi. Praktik menyimpang atau kebijakan yang keliru adalah sebagai berikut. 

  • Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan mendapatkan prioritas khusus yan berdamak timbulnya kesenjangan sosial. Kelemahan fundamental juga disebabkan pada pengabaian perekonomian kerakyatan yang bersandar pada basis sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai komparatif dan kompetitif. 
  • Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati. Hal ini mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi rapuh dan tidak kompetitif sehingga krisis moneter yang melanda Indonesia tidak dapat diatasi dengan baik. 
  • Pemerintah tidak mengambil berbagai langkah konkrit dan jelas untuk mengatasi jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ke tingkat terendah. Pembangunan industri tidak berbasis pada masyarakat atau potensi unggulan daerah. Tidak ada keterkaitan antara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi serta struktur industri yang lemah antara industri hulu dan hilir. Di samping itu, sebagian besar Iahan pertanian yang subur telah berubah fungsi menjadi lahan industri sehingga dari kondisi semula swasembada beras telah berubah menjadi pengimpor beras. 
  • Sistem perbankan tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap Bank Sentral terlalu kuat sehingga melemahkan ekonomi nasional. Hubungan erat antara penguasa dengan pemilik bank swasta telah menyebabkan pemberian fasilitas yang tidak terbuka akan merugikan masyarakat dan negara. Di samping itu, ketidakhati-hatian dan kecurangan dunia perbankan dalam mengelola dana memperparah kondisi ekonomi negara. 

Karena serangkaian praktik atau kebijakan demikian maka keberhasilan pembangunan yang telah dicapai selama tiga puluh dua tahun Orde Baru akhirnya mengalami kemerosotan yang memprihatinkan dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi yang lebih luas. Mengapa demikian? Sebab landasan ekonomi yang dianggap kuat ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal serta kesulitan-kesulitan makro dan mikro ekonomi yang ada. 

3. Bidang Agama dan Sosial Budaya

Kondisi kehidupan beragama dan sosial budaya di masa Orde Baru, khususnya setelah terjadinya krisis ekonomi, dapat disebutkan sebagai berikut:

  • Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berupa akhlak mulia dan moral serta etika masyarakat cenderung mengalami penurunan.
  • Krisis ekonomi membalikkan situasi, yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan, akhirnya menjadi bertambah besar kembali, pertumbuhan ekonomi nol atau rendah sekali yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran.
  • Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembilan bahan pokok dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Taraf hidup rakyat menurun dengan tajam, kualitas hasil didik tidak memberjkan harapan, dan jumlah peserta didik yang putus sekolah makin meningkat. 
  • Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun. Aksi brutal oleh sebagian warga masyarakat berupa penjarahan dan perampokan serta tindak kejahatan lainnya mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan alchlak mulia dan budi pekerti luhur yang bersumber dari norma dan ajaran agama serta nilai budaya bangsa.
     
  • Kelimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, di samping berkurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

4. Bidang Hukum

Di masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang rnenyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. 

Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, serta kurangnya perlindungun dan kepastian hukum bagi masyarakat Jarang dijumpai bahwa hukum ditegakkan dengan serius apabila akibatnya akan berisiko menyentuh golongan elite yang sedang berkuasa. Sekelumit contoh, siapa pembunuh Marsinah ataupun Udin, hingga akhir pemerintahan Orde Baru, bahkan sekarang belum terungkap tuntas. 

Di samping itu, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupalcan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan, serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihalC yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan penyelenggaraan pemerintahan tertutup di berbagai bidang juga berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah sebagai berikut:

a) Penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik yang pada hakikatnya didominasi oleh Presiden, Golonganz Karya, dan ABRI telah tertutup dari unsur masyarakat lain sehingga masyarakat merasa aspirasinya tidalC dapat disalurkan dengan baik (tersumbat). 

Akibatnya mereka acuh tak acuh dan tidak puas dengan keadaanth tetapi mereka tidak bisa dan tidak berani berbuat apa-apa untuk melakukan perubahan. Akhirnya, mereka memilih diam dan menahan seraya menunggu kesempatan tiba. 

Dampak dari Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

b) Sementara itu, penyelenggaraan perekonomian yang ditentukan oleh sekelompok elite penguasa di bawah: komando Presiden dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan dengan. kepandaian melobi penguasa, mereka mendapatkan banyak fasilitas dan kemudahan. 

Sedangkan yang tidak menjadi terpinggirkan. Dari praktik seperti itu kemudian melahirkan konglomerat di Indonesia yangj sekaligus pula melahirkan kecemburuan antarpelaku ekonomi di samping kesenjangan sosial yang tajam ditengah masyarakat. 

c) Soko guru perekonomian bergeser, bukan terletak di tangan koperasi yang pada hakikatnya seluruh rakyat,melainkan berada di tangan konglomerat tersebut. Belum lagi merebaknya praktik korupsi dan utang luar negeri yang dikatakan cukup aman ternyata mengkhawatirkan. Hal inilah yang membuat bangsa menjadi terpuruk dan harga dirinya jatuh di depan rnasyarakat internasional. Akibatnya, rakyat menjadi banyak yang tidak puas. 

d) Penyelenggaraan di bidang hukum yang dinilai oleh masyarakai kebanyakan, banyak berpihak pada pihak yang kuat. Para penegaknya bermoral rendah sehingga dalam masalah peradilan sampai ada kata sindirati KUHP yang mestinya singkatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diplesetkan menjadi "Kasih Uang Habis Perkara". 

Kemudian juga ada istilah calo perkara, mafia peradilan. Itu semua mencerminkan betapa buruknya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Akibatnya rakyat menjadi putus asa mempunyai perkara yang seharusnya diselesaikan di pengadilan, karena hasilnya sudah dapat ditebak akan dimenangkan pihak yang kuat, baik kuat kedudukannya, uangnya, maupun kuat hubungannya, dan lain lain. Itulah sebabnya masyarakat menjadi sulit dicegah untuk tidak main hakim sendiri, karena merekai menilai pengadilan belum mampu menciptakan rasa keadilan masyarakat. 

Kondisi politik yang demikian kemudian melahirkan perasaan tidak puas, sistem penyelenggaraan perekonomian yang banyak menguntungkan sekelompok kecil orang dan penegakan hukum yang buruk. Akhirnya, dengan dipicu adanya krisis moneter dan berlanjut menjadi krisis ekonomi, spontan sebagian besar rakyat yang sejak semula merasa kecewa dengan kondisi seperti di atas, Seakan-akan menjadi kehilangan kesabaran bahkan kehilangan akal sehatnya, kemudian tidak percaya lagi dengan pemerintah. 

Mereka menumpahkannya lewat demonstrasi, unjuk rasa besar-besaran, bahkan ada yang melakukan perusakan, penjarahan, dan aksi-aksi brutal lainnya. Mereka menuntut agar pucuk pimpinan pemerintah Orde Baru mundur dari jabatannya dan segera diadakan langkah-langkah perbaikan ekonomi di samping pembersihan praktik KKN. 

Presiden Soeharto yang merasa sudah tidak mendapatkan kepercayaan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang bersifat tertutup dan menandai lahirnya pemerintahan Reformasi. 

Demikian selayang pandang pemerintahan tertutup Orde Baru berikut akibatnya. Setelah tahu akibatnya demikian, semoga pemerintah sekarang dapat mengambil hikmah dari pemerintahan sebelumnya sehingga tidak mengulangi kesalahan masa lalu. 

Dengan demikian, ke depan bangsa ini tidak saling menggugat dan saling menyalahkan. Akan tetapi, tinggal melanjutkan dan mengembangkan apa-apa yang telah diletakkan sekarang sehingga akan cepat maju, kuat, dan mampu menjaga kelangsungan hidupnya.


Daftar Pustaka: Yudhistira