Definisi Pengertian Hubungan Internasional

Pengertian Hubungan Internasional dari Segi Sejarah Hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa di dunia. Dalam perkembangan sejarah, hubungan internasional tersebut mengalami perubahan atau perkembangan yang signifikan sejalan dengan perubahan dan kemajuan kemasyarakatan itu sendiri. Hubungan tersebut terkait antarbangsa, antarkelompok, antarsuku, dan antarindividu yang bersifat kesepakatan-kesepakatan longgar dan kebanyakan nonformal.

Sejak abad pertengahan, kecenderungan hubungan yang bersifat internasional semakin nyata sehingga benib dan asas hukum internasional semakin berkembang terutama di bidang perdagangan dan maritim. Hubungan tersebut pada waktu itu sering menggunakan kekuatan maupun penekanan dari satu suku kepada suku yari lain atau satu negara ke negara yang lainnya.

Masuknya pemikiran di bidang sosial kemasyarakatan sertapenemuan-penemuan baru menyebabkan tatai nilai/susunan dan hubungan kemasyarakatan, sikap maupun pemikiran mengalami perkembangan, perubaharij serta kemajuan. 

Dalam proses yang cukup panjang pula, ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan: hubungan antar negara mengalami banyak kemajuan dan perbaikan. Dalam proses menuju hubungan antar bangsa yang lebih berkeadilan/bersamaan, sering terjadi konflik/perang besar antarnegara.

Perkembangan/perubahan hubungan internasional secara garis besar mencakup hubungan ataupun kerjasama! demi kesejahteraan bersama dan hubungan ataupun kerjasama demi menghindari kehancuran maupun; kerusakan yang ada.

A. Hubungan Internasional sebagai Suatu Disiplin Ilmu

Hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu dipengaruhi oleh paling tidak delapan disiplin ilmu, yaitu
  • Hukum internasional,
  • Ilmu kemiliteran,
  • Organisasi internasional,
  • Pemerintahan kolonial
  • Hubungan luar negeri,
  • Sejarah diplomasi,
  • Politik internasional, dan
  • Perdagangan internasional.

Sedangkan hubungan internasional dalam arti formal adalah hubungan internasional resmi. Hal ini terkait dengan praktik hubungan internasional yang dipercayakan/dijalankan oleh Departemen Luar Negeri. Dengan demikian, politik luar negeri suatu negara merupakan lanjutan" dari politik dalam negeri. Hubungan internasional, secara harfiah menurut Suwardi Wiraatmadja mengutip pendapat Trygve Mathisen, mempunyai beberapa arti:

  • Suatu bidang spesialisasi yang meliputi aspek-aspek internasional dari beberapa cabang ilmu pengetahuan.
  • Sejarah baru dari politik internasional.
  • Semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.
  • Suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. 

B. Hubungan InternasionaI dan Organisasi Internasional

Secara simultan Suwardi menyatakan bahwa hubungan internasional lebih luas dari politik internasional, politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang lebih sempit, yaitu berpokok atau titik berat pada diplomasi dan hubungan antarnegara dan satuan politik lainnya. Sedangkan, hubungan internasional lebih sesuai untuk mencakup segala macam hubungan antarbangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia .

C. Pentingnya Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

Hubungan internasional secara khusus diwakili oleh politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan substansi ihubungan luar negeri, sedangkan diplomasi secara khusus adalah proses lewat mana kebijaksanaan dilakukan. Dengan !demilcian, departemen luar negeri memegang peranan penting dalam praktik politik luar negeri suatu negara. 

Peranan penting departemen luar negeri tersebut terkait dengan tugasnya dalam hubungan internasional, yaitu mengembangkan jaringan dengan negara-negara lain. Perluasan jaringan dan komunikasi atas dasar kepentingan idan manfaat bersama akan menumbuhkan saling pengertian yang mendalam. Pada akhirnya, diharapkan timbul dan mekarnya solidaritas internasional. 

Pada hakikatnya, semua negara mempunyai identitas dan cita-cita nasional. Sejauh mana cita-cita nasional tersebut dapat terpenuhi merupakan perjuangan dan tantangan negara dan bangsa yang bersangkutan. Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, hubungan dengan negara lain merupakan salah satu keharusan. Agar cita-cita/ tujuan, identitas, serta kemauan baik negara dapat dimengerti oleh negara dan bangsa lain, dibutuhkan kebijaksanaan uluar negeri/politik luar negeri yang tepat.

Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dan tindakan-tindakannya sangat besar pengaruhnya pada politik luar negeri suatu negara. Tetapi, bagaimanapun juga pelaksanaan politik luar negeri usuatu negara akan tetap memperhatikan faktor-faktor keamanan, kemerdekaan, ideologi negara, kesejahteraan nu masyarakat, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, politik luar negeri merupakan satu "persimpangan jalan" yang dapat nmempertemukan semua kepentingan negara-negara yang ada. Untuk itu, kemampuan dan ketangguhan serta kemampuan berdiplomasi sangat penting.

Justru yang akan banyak tampil adalah pejabat-pejabat yang ada di Udepartemen luar negeri. Hal ini menyangkut bagaimana berdiplomasi dalam rangka mengembangkan hubungan  dengan negara-negara/organisasi lain.

Jadi, pentingnya politik luar negeri satu negara dalam hubungan internasional ditunjukkan dalam peranannya bagai penyambung kehendak nasional ke dunia internasional, pembela dan pengabdi kepentingan nasional, dan pemelihara persatuan dan kesatuan terhadap dunia internasional. Landasan politik luar negeri Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Landasan

Landasan idiil adalah Pancasila dan pembukaan UUD 1945, sedangkan landasan operasionalnya adalah TAP MPR yang dijabarkan lebih lanjut di dalam Repelita, UU, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menlu.
 
2. Tujuan

Termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain untuk
  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
  • Memajukan kesejahteraan umum dan kemajuan bangsa, dan
  • Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.

3. Sifat

Anti penjajahan dalam segala bentuk dan manifestasinya
 
4. Fasilitas yang terkait
  • Letak geografis yang strategis
  • Potensi kekayaan alam
  • Jumlah penduduk yang banyak
  • Kesatuan ideologi yang mantap

Dalam praktiknya, politik luar negeri dalam hubungan internasional suatu negara senantiasa serasi dengan kepentingan negara tersebut. Faktor atau keadaan politik dan kepentingan dalam negeri menjadi patokan dan pertimbangan utama.

Sehingga, politik luar negeri dengan politik dalam negeri tampak seperti dua sisi mata uang yang sama nilainya. Jadi, harus ada keseimbangan/persesuaian antara politik dalam negeri dan politik luar negeri agar kebijaksanaan menjadi mantap.

Kemerdekaan merupakan salah satu cita-cita dari sekian banyak cita-cita perjuangan pemimpin-pemimpin bangsa sejak zaman penjajahan. Menurut Mohammad Hatta, Indonesia merdeka dan berdaulat hanya syarat/landasan untuk mencapai susunan penghidupan yang adil, yang dapat menjamin kemakmuran rakyat. Jadi, kemerdekaanmerupalcan asas dari politik luar negeri negara. Sehubungan hal tersebut di atas, penjabaran tujuan politik luar negeri RI kemudian adalah demi:

  • Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara,
  • Memperoleh dari luar negeri barang-barang yang diperlukan untuk kemakmuran rakyat seperti barani kebutuhan sehari-hari dan kapital untuk rehabilitasi dan pembangunan,
  • Perdamaian internasional, dan
  • Persaudaraan segala bangsa.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, negara Indonesia menjalankan politik luar negeri yang garis besarnya, adalah:
  • Politik damai,
  • Bersahabat dengan segala bangsa atas dasar harga menghargai dan tidak mencampuri dalam negeri negara
  • Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan organisasi internasional,
  • Berusaha mempermudah jalannya pertukaran dan pembayaran internasional,
  • Membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional berdasar piagam PBB, dan
  • Berusaha dalam lingkungan PBB mencapai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.

D. Sarana-sarana Hubungan Internasional bagi Suatu Negara

Sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara sebagaimana diterangkan sebelumnya meliputi beberapa unsur.
 
Definisi Pengertian Hubungan Internasional

1. Korps Diplomatik
Dalam rangka membina hubungan dengan negara-negara lain secara politis maupun nonpolitis, negara mempunyai perwakilan di negara-negara tersebut, yaitu "Kedutaan Besar Republik Indonesia" (KBRI). KBRIt, dipimpin oleh seorang Duta Besar yang menurut Pasal 13 ayat 1 UUD 1945 diangkat oleh Presiden. 

Duta-duta Besar inilah yang pada akhirnya melaksanakan tugas-tugas politis dan nonpolitis tersebut di atasi Pelaksanaannya harus berada di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri sebagai pemimpin dari Departemeni Luar Negeri.

Dalam membina hubungan yang bersifat politis dengan negara lain, Duta Besar tadi dibantu oleh satu perangkad "Korps Diplomatik" yang terdiri dari kuasa usaha dan atase-atase. Sedangkan, dalam membina hubungani yang bersifat nonpolitis, Duta Besar tadi dibantu oleh "Korps Konsuler" yang terdiri dari Konsul Jenderal Konsul dan Wakil Konsul.

2. Organisasi dan Lembaga Internasional
Organisasi dan Lembaga Internasional adalah kesatuan dari negara-negara di dunia dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal ini dapat tertuang dalam deklarasi ataupun piagam kesepakatan bersama. Deklarasi dan piagam kesepakatan bersama tersebut merupakan arah dan tujuan dari kerjasama maupun perjanjian dari negara-negara anggota.

Organisasi dan lembaga internasional tersebut, bila kita kelompokkan, dapat dibedakan menjadi empat jenis organisasi:

  • Organisasi kawasan/regional Contoh: ASEAN, Asia Afrika (AA), MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), dan Liga Arab.
  • Organisasi pakta pertahanan Contoh: NATO (North Atlantic Treaty Organization) atau organisasi pertahanan atau pakta pertahanan negara-negara Atlantik Utara.
  • Organisasi perdagangan Contoh: OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), 

3. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

PBB merupakan organisasi bersifat lintas sektoral dan lintas regional/kawasan. Hal ini karena tujuan PBB mencakup masalah perdamaian dan keamanan internasional, mempererat tali persahabatan antar bangsa, mencapai kerjasama internasional, menyelesaikan sengketa internasional, dan menjadikan PBB sebagai pusat segala usaha dalam mewujudkan cita-cita bersama. 

Melalui keanggotaan dan perwakilan di organisasi-organisasi tersebut maka kerjasama dan hubungan dengan bangsa lain dapat berjalan. Sidang-sidang antar anggota akan memberikan kontribusi dalam peta kebutuhan masing-masing negara sehingga mampu dilakukan kerjasama secara teratur, tertib, dan damai.



Daftar Pustaka: Yudhistira