Fungsi Perwakilan Politis

Dalam membina hubungan dengan negara-negara lain dalam arti politis, Perwakilan RI (KBRI) yang berada di negara asing (luar negeri) dalam setiap tindakan politisnya harus selalu berpijak pada asas-asas politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia serta berorientasi kepada kepentingan-kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.

Selain itu, dalam peranan politisnya untuk menjalin hubungan dengan negara lain, KBRI juga tidak boleh melupakan aspek-aspek ideal dari kebijaksanaan hubungan luar negeri yang telah ditentukan dalameraturan perundang-undangan. Tapi pelaksanaannya sudah tentu harus selalu di  kaitkan dengan kondisi-kondisi yg sedang dihadapi. 

Dan apabila pelaksanaan aspek ideal tadi tidak bisa diparalelkan dengan aspek riil yang ada maka Duta Besar sebagai pemegang pimpinan tertinggi dari KBRI beserta perangkat Korps Diplomatiknya harus cepat bertindak dengan menggunakan diplomasi yang luwes dap fleksibel serta tidak kaku sehingga jalinan hubungan dengan negara lain tadi akan tetap berjalan dengan baik. Akan lebih baik lagi jika dalam keadaan demikian negara tadi akhirnya mau menerima kebijaksanaan luar negeri Indonesia.

Seperti yang telah ditentukan dalam GBHN/Pelita IV tentang hubungan luar negeri maupuneraturan perundang-undangan yang berlaku, KBRI harus selalu meningkatkan usaha dan peranan Indonesia untuk terus ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial juga ikut serta dalam menyelesaikan persoalan dunia yang mengancam perdamaian  dunia dengan demikian, akan terwujud tatanan dunia baru. 

Oleh karena itu, KBRI selalu dituntut peranannya untuk meningkatkan usaha-usaha penggalangan, pemupukan solidaritas, kesatuan sikap, dan kerjasama, terutama di antara negara-negara yang sedang berkembang. 

Selain itu, KBRI harus selalu mengikutiperkembangan gejolak dunia secara seksama sehinga akan diketahui pada waktunya jika terjadi kemungkinan-kemungkinan terhadap gejolak dunia tadi yang dapat mempengaruhij stabilitas nasional dan dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. 

Karena pelaksanaan politik luar negeri Indonesia ditentukan untuk lebih memperkokoh kerjasama dengani Gerakan Negara-negara Nonblok dan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN maka peranan KBRI juga harus dapat menjangkau negara-negara tersebut atas terutama peranannya untuk mengusahakan pemupukan solidaritas internasional, khususnya antara negara Indonesia dengan negara-negara tadi, termasuk pengembangan politik global untuk menjangkau hubungan-hubungan yang lebih efektif dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin, juga neara-neara yan ter dalam Organisasi Konperensi Islam (OKI). 

Selain itu, masalah-masalah global seperti krisis ekonomi dunia dan krisis nuklir yang semakin semarak seperti di Iran, Korea Utara, maupun negara-negara bekas Uni Soviet juga harus menjadi pusat perhatian dan pemikiran dari Departemen Luar Negeri, khususnya KBRI yang berada di negara-negara tersebut. 

Hal ini penting karena kedua masalah itu juga membawa pengaruh dan dampak bagi negara Indonesia sendiri. Krisis ekonomi dunia akan dapat membahayakan pembangunan nasional, sedangkan perlombaan senjata juga dapat membahayakan pembangunan nasional. Karena pembangunan yang berhasil tidak akan ada artinya dalam dunia yang diancam oleh peperangan yang mengakibatkan kemusnahan total.

Peristiwa-peristiwa regional dan internasional seperti di atas akan terus memberi warna pada perkembangan internasional pada tahun-tahun mendatang dan karena gejolaknya menyangkut kepentingan langsung Republik Indonesia maka Departemen Luar Negeri dalam masa ini dituntut untuk lebih intensif. 

Tugas operasionalnya akan menyangkut forum ASEAN, organisasi-Organisasi internasional, hubungan RI dengan negara-negara besar di kawasan Pasifik seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jepang, RRC, kepentingan Indonesia terhadap Asia Tenggara berikut masalah Indo-cina, dan Samudra Hindia sebagai wilayah damai, maupun jalur-jalur hubungan yang perlu dijalin dengan negara-negara tetangga seperti Brunai Darussalam, Selandia Baru, dan Australia juga dengan negara-negara di Asia Selatan, Timur Tengah, dan Eropa Barat yang akhirnya ini menunjukkan tanda-tanda keinginan untuk menjalin kerjasama di bidang politik dengan Indonesia. 

Hubungan Indonesia dengan negara-negara sosialis Eropa Timur tetap berjalan secara wajar. Mengingat semakin pentingnya unsur perairan bagi keperluan militer maupun pemanfaatan ekonomi maka perhatian penuh akan diberikan pada usaha untuk lebih memantapkan itnpengakuan internasional terhadap wawasan nusantara Indonesia dan pemikiran untuk menyatakan berlakunya rona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta pengamatan terhadap perkembangan gagasan-gagasan baru.

Selain hal-hal di atas, peranan lainnya dari Departemen Luar Negeri (KBRI) RI yang masih harus diintensifkan "dalam hubungan internasional antara negara Indonesia dengan negara-negara lain baik yang bersifat bilateral, regional, dan internasional adalah usaha-usaha yang lebih besar ke arah pemantapan ketahanan nasional dan peningkatan kerja sama regional menuju terwujudnya suatu ketahanan kawasan (region). 

Fungsi Perwakilan Politis

Demikianlah peranan KBRI yang secara keseluruhan juga merupakan peranan Departemen Luar Negeri RI di dalam usahanya untuk melaksanakan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain di bidang politis yang pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia itu sendiri. 

Oleh karena itu, peranan Departemen Luar Negeri sangat penting, terutama KBRInya itu sendiri sebagai badan pelaksana yang "berkuasa penuh atas negara Indonesia yang langsung menghadapi kondisi riil di negara mana ia berada.

Sehubungan dengan itu, seorang Duta Besar yang langsung memimpin KBRI tadi atau Kuasa Usahanya yang ithertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik bila Duta Besar tidak berada di wilayah kerjanya haruslah memiliki keahlian-keahlian dan pengalaman-pengalaman yang banyak di bidang hubungan internasional. Demikian pula, "atase-atasenya yang bertindak sebagai pembantu Duta Besar terutama Atase Pertahanannya harus juga orang yang memang benar-benar memiliki kualitas untuk itu. 

Karena KBRI dengan seperangkat Korps Diplomatiknya merupakan perwakilan dari Negara Republik Indonesia rjyang berada di negara lain atau ditugaskan dalam suatu organisasi Internasional seperti PBB, dalam tugasnya tersebut ia harus melindungi dan ikut mencapai kepentingan-kepentingan nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan di segala bidang. 

Di antara tugas-tugas penting yang diemban oleh KBRI beserta perangkat Korps Diplomatiknya, ada satu Utugas pula yang tidak boleh diabaikan dan justru jika hal tersebut sampai dilakukan maka negara lain sebagai negara penerima KBRI dengan Korps Diplomatiknya tadi akan mengatakan sebagai suatu pelanggaran kode etik "Korps Diplomatik dan mungkin negara ini akan mengusir keluar dari negaranya sehingga akibatnya persahabatan sudah terjalin dengan erat akan putus begitu saja dan kepentingan nasional Indonesia pun akan terganggu "dan terhambat adanya. 

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut adalah perbuatan campur tangan terhadap Eurusan dalam negeri dari negara penerima itu sendiri. Juga termasuk perbuatan spionase yang maksudnya ingin ::mengetahui rahasia negara dari negara yang bersangkutan. Peristiwa itu pernah terjadi dimana spionase Uni Soviet Elmencoba untuk mematai-matai rahasia negara Amerika Serikat sehingga Korps Diplomatik Uni Soviet pernah dari negara Paman Sam itu sendiri.


Daftar Pustaka: Yudhistira