Gabungan Politik Indonesia (GAPI)

Gagasan untuk membina kerja sama di antara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Menurut Muhammad Husni Thamrin, pembentukan federasi pada mulanya dianjurkan oleh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia (Bapeppi). Pembentukannya kurang lancar sehingga Parindra berinisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional. Alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. kegagalan Petisi Sutardjo; 

b. sikap pemerintah kolonial yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan kaum bumiputra; 

c. gawatnya situasi internasional sebagai akibat meningkatnya pengaruh fasisme.

Proses Terbentuknya Nasionalisme Indonesia dan Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Parindra melakukan pendekatan dan perundingan dengan PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa, dan Partai Katolik untuk membicarakan masa depan bumiputra. Pada tanggal 21 .Mei 1939 dalam rapat pendirian Konsentrasi Nasional di Batavia berhasil didirikan suatu organisasi tempat kerja sama partai-partai politik dan organisasi-organisasi pergerakan yang diberi nama Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Meskipun sudah terbentuk GAPI, setiap partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan di antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Tokoh-tokoh pergerakan yang ikut memimpin GAPI adalah M.H. Thamrin (Parindra), Mr. Amir Syarifudin (Gerindo), dan Abikusno Cokrosuyoso (PSII). Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasar pada 

a. hak untuk menentukan diri sendiri; 

b. persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia; 

c. kesatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. GAPI menuntut kepada pemerintah Belanda agar membentuk parlemen (DPR) yang sebenarnya, bukan parlemen seperti Volksraad yang sudah ada sejak tahun 1918. 

Untuk mendukung aksinya, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1939 di Batavia. Selain dihadiri oleh anggota-anggota GAPI, kongres itu juga dihadiri oleh organisasi-organisasi di luar GAPI. Adapun tujuan diadakannya Kongres Rakyat Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya. Sasaran pertama yang hendak dicapai adalah Indonesia berparlemen penuh. Kongres berhasil mengambil keputusan, antara lain 

a. disetujui tuntutan Indonesia berparlemen penuh; 

b. ditetapkan bendera Merah Putih sebagai bendera persatuan Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan, serta meningkatkan pemakaian bahasa Indonesia bagi penduduk bumiputra dan ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Dalam menanggapi tuntutan GAPI, pemerintah kolonial Belanda pada tangga114 September 1940 membentuk suatu komisi yang bertugas menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Komisi tersebut dikenal dengan nama Komisi Visman karena diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan Komisi Visman tidak mendapat sambutan yang baik dari anggota Volksraad. GAPI secara terang-terangan menyatakan tidak setuju terhadap pembentukan komisi tersebut. Ketidaksetujuan kalangan pergerakan umumnya berdasarkan pengalaman akan komisi yang sejenis pada tahun 1918 yang tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan nasib penduduk bumiputra. 


Untuk memperjelas tuntutan, GAPI .membentuk panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia merdeka. Hasil panitia disampaikan dalam pertemuan antara wakil GAPI dan Komisi Visman.

Daftar Pustaka : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri