Jenis Sektor Usaha Formal di Indonesia

Negara kita menganut sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan itu terdapat pilar-pilar ekonomi sebagai penyangganya. Pilar-pilar ekonomi sebagai penyangga sistem demokrasi ekonomi dapat dikelompokkan ke dalam sektor usaha formal dan sektor usaha informal. Kedua sektor usaha itu akan kita bahas secara berurutan. 

Suatu kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam sektor usaha formal jika kegiatan itu memiliki izin usaha dan memiliki bentuk organisasi perusahaan yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, negara mengakui hak milik perorangan. Begitu juga kegiatan ekonomi swasta didorong untuk tumbuh dan berkembang agar dapat ikut serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Ingat, kesejahteraan rakyat bukan kemakmuran individu atau perorangan. 

Sektor usaha formal dalam sistem ekonomi kerakyataan meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan Koperasi. Berikut ini akan kita bahas satu per satu.

A. Badan Usaha Milik Negara

Karena dimiliki oleh negara, perusahaan yang berbentuk BUMN juga sering disebut Perusahaan Negara. Dalam BUMN, negara merupakan pemilik modal mayoritas, atau bahkan semua modal perusahaan yang bersangkutan dimiliki oleh negara. Mungkin kalian bertanya, mengapa negara harus juga mengurus perusahaan yang berbentuk BUMN? Negara kita perlu memiliki perusahaan dalam bentuk BUMN agar perusahaan itu dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. 

B. Tujuan BUMN

  1. Agar negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, cabang produksi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat luas tidak dimonopoli atau disalahgunakan oleh perorangan atau kelompok tertentu. 
  2. Agar negara dapat meningkatkan pendapatannya. Dengan pendapatan yang semakin meningkat, negara akan lebih mampu membiayai pembangunan nasional di berbagai bidang. Kalau pembangunan berjalan, kemakmuran masyarakat akan dapat terwujud.
  3. Agar negara dapat menangani sektor-sektor usaha yang tidak atau belum menarik bagi sektor usaha swasta.
  4. Untuk proyek pembangunan yang belum sanggup memberikan keuntungan yang besar, sektor usaha swasta tentu tidak tertarik untuk melakukan investasi di dalamnya. Membuka jalan-jalan baru di Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, dan sebagainya tentu tidak akan menarik bagi sektor usaha swasta. Untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, BUMN melakukan pembangunan jalan di pulau-pulau tersebut. 
  5. Agar negara dapat menyediakan lapangan kerja. Supaya dapat beroperasi dengan baik, BUMN tentu memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Lowongan kerja itu akan menguntungkan bagi para pencari ketja. Kalau para pencari kerja segera mendapatkan pekerjaan, pendapatan mereka juga akan meningkat. Oleh karena itu, pendirian BUMN dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. 

C. Tiga Jenis BUMN

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Desember 1967, BUMN dibedakan menjadi tiga jenis perusahaan, yang memiliki fungsi usaha yang berbeda-beda. 

1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 

Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Modal negara yang disetorkan ke Perusahaan Jawatan biasanya diambilkan dari anggaran departemen pemerintah yang terkait. Perusahaan jawatan tidak dikendalikan oleh direksi, melainkan dikendalikan atau dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus sebagai pegawai negeri dari departemen pemerintah yang terkait. 

  • Ciri-ciri Perusahaan Jawatan
Perusahaan Jawatan melakukan pelayanan kepada masyarakat, luas yang juga bersifat pengabdian. Artinya, meskipun dasar operasi perusahaannya juga prinsip efisiensi ekonomi, tetapi Perjan tidak semata-mata mengejar keuntungan. 

  1. Perusahaan Jawatan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri departemen yang terkait. Jadi, untuk melakukan kegiatannya Perjan tidak dipimpin oleh suatu direksi.
  2. Semua pimpinan dan karyawan Perjan berstatus pegawai negeri.
  3. Semua pimpinan dan karyawan Perjan mendapatkan pengawasan langsung dari departemen yang terkait sebagaimana layaknya pegawai negeri lainnya.
  4. Perusahaan Jawatan mendapatkan subsidi dan fasilitas dari negara. 

Dulu negara kita memiliki Perusahaan Jawatan, seperti PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api), DA1VIRI, Jawatan Pegadaian. Namun untuk saat ini bentuk Perusahaan Jawatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saat ini semua Perusahaan jawatan telah diubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum. 

2. Perusahaan Umum (Perum)

Sebagai salah satu bentuk BUMN, Perusahaan Umum (Perum) juga bertugas melayani kepentingan masyarakat luas dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. Untuk melakukan operasinya, Perum dipimpin oleh dewan direksi.

Dilihat dari segi modal, Perum mendapatkan modal dari kekayaan negara yang memang disisihkan untuk pengoperasian perusahaan itu. Contoh perusahaan yang dapat dikelompokkan menjadi Perum adalah: 

  1. Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Persero);
  2. Perumka (Perusahaan Umum Kereta Api) — Perusahaan ini pernah berbentuk Perjan, sekarang berganti menjadi PT KAI (Kereta Api Indonesia)
  3. Perum Pegadaian - Perusahaan ini juga pernah berbentuk Perjan;
  4. Perum Damri. 

  • Ciri-ciri Perusahaan Umum
  1. Perusahaan Umum memiliki orientasi untuk mencari keuntungan. 
  2. Perusahaan Umum memiliki status badan hukum. 
  3. Perusahaan Umum dipimpin oleh dewan direksi. 
  4. Pimpinan perusahaan dan para karyawannya berstatus pegawai negeri. 
  5. Pada umumnya, Perusahaan Umum memiliki usaha dalam bidang jasa yang vital bagi masyarakat.
  6. Perusahaan Umum bertanggung jawab, kepada menteri. 
  7. Memiliki nama dan kekayaan tersendiri. 

3. Perusahaan Perseroan (Persero) 

Sesuai dengan namanya, Persero lebih mementingkan keuntungan di dalam menjalankan usahanya jika dibandingkan dengan BUMN yang berbentuk Perjan maupun Perum. Dalam menjalankan usahanya, Persero dipimpin oleh direksi.

Selain itu, sebagian besar atau bahkan seluruh modalnya dikuasai oleh negara (pemerintah). Lain halnya dengan Perjan dan Perum, Persero tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara. Oleh karena itu, karyawan-karyawannya pun berstatus sebagai pegawai swasta atau bukan pegawai negeri. Beberapa contoh perusahaan yang berbentuk Persero antara lain: 

  • PT PAL;
  • PT Garuda Indonesia;
  • PT Telkom;
  • PT Pos Indonesia;
  • PT Pelni;
  • PT PLN (Perusahaan Listrik Negara);
  • PT BNI;
  • PT Aneka Tambang;
  • PT Jasa Marga;
  • PT Industri Sandang. 

Ciri-Ciri Persero: 
Tujuan utama Persero adalah mencari laba yang sebesar-besarnya, di samping harus memberikan layanan yang baik kepada masyarakat secara luas:

  • Persero berstatus badan hukum yang berbentuk PT.
  • Sebagian besar atau seluruh modal Persero dimiliki negara.
  • Persero dipimpin oleh direksi.
  • Persero tidak memiliki fasilitas negara.
  • Pegawai Persero berstatus sebagai karyawan swasta.
  • Saham Persero sebagian besar atau seluruhnya dipegang oleh pemerintah.

D. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  

Di negara kita, pemerintah daerah juga diberi kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUlVD), yang kemudian lazim disebut Perusahaan Daerah. 

Perusahaan Daerah, sesuai dengan namanya, dikendalikan oleh pemerintah daerah. Modal Perusahaan Daerah sebagian besar atau bahkan seluruhnya dikuasai oleh pemerintah daerah. Keberadaan perusahaan daerah diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA). Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan Daerah dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. 

Di samping bertujuan memupuk keuntungan, Perusahaan Daerah juga memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah di mana perusahaan itu berdomisili. Beberapa contoh Perusahaan Daerah: Bank Pembangunan Daerah (BPD), PD Pasar, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Ciri-Ciri Perusahaan Daerah antara lain sebagai berikut:
  • Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu direksi.
  • Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
  • Memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).
  • Direksi Perusahaan Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  • Pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus mendapatkan persetujuan DPRD.
  • Karyawan berstatus pegawai pemerintah daerah.

E. Badan Usaha Milik Swasta (BUYIS)  

Dalam sistem ekonomi kerakyatan, swasta juga diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang untuk ikut serta menciptakan kemakmuran masyarakat. Badan Usaha Milik Swasta merupakan salah satu pilar ekonomi kita di samping BUMN dan Koperasi. 

Saat ini, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memasuki banyak sekali sektor kehidupan. Contoh yang mudah kita iihat, dulu siaran televisi hanya dilakukan oleh TVRI. Sekarang ada Indosiar, RCTI, dan lain-lain. 

Tujuan terpenting perusahaan swasta adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pemilik. Tugas pemerintah adalah mengarahkan perusahaan swasta supaya juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. 

Di negara kita, perusahaan swasta ada yang dimiliki swasta nasional maupun swasta asing. Bahkan ada juga yang dimiliki oleh gabungan antara swasta nasional dan swasta asing. Perusahaan swasta memiliki berbagai bentuk. 

F. Koperasi

Pilar penyangga perekonomian kita yang lain, di samping BUMN dan BUMS, adalah Koperasi. Koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia masih termasuk dalam sektor usaha formal. Bahkan koperasi merupakan bentuk badan usaha yang paling cocok dan sesuai dengan semangat dan jiwa pasal 33 UUD 1945. 

Meskipun demikian, dalam kenyataannya koperasi belum dapat berperan secara optimal dalam sistem perekonomian kita. Itulah sebabnya pemerintah selalu berupaya mengembangkan koperasi secara terus menerus. 

Tujuan pengembangan itu ialah agar koperasi di Indonesia semakin maju dan semakin mandiri. Dibandingkan dengan BUMN dan BUMS, koperasi di Indonesia memang belum berada pada kondisi perkembangan yang optimal. Masih banyak hambatan yang dijumpai oleh koperasi kita saat ini, sehingga koperasi belum bisa berkembang secara cepat dan efisien. Hambatan Koperasi
 
  • Masih lemahnya permodalan
Kebanyakan koperasi di Indonesia beranggotakan orang-orang yang tidak cukup modal. Oleh karena itu, usaha koperasi sulit berkembang karena rendahnya tingkat modal yang
 
  • Tidak profesionalnya para pengurus koperasi
Para pengurus koperasi banyak yang tidak memiliki kecakapan bisnis. Akibatnya, muncul salah urus (mismanagement) pada koperasi.

  • Kurang kompaknya kerja sama antara pengurus, pengawas, dan anggota koperasi
Keadaan yang demikian dapat berakibat pada kurang efisiennya fungsi pengurus dan fungsi pengawas.
 
  • Pengelolaan koperasi kurangnya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis
Keadaan itu tidak jarang mengakibatkan koperasi dikelola seolah-olah sebagai badan sosial yang tidak mengutamakan keuntungan. Kerugian koperasi dibiarkan teijadi berlarut-larut tanpa ada usaha perbaikan pengelolaan. Padahal untuk dapat bersaing, koperasi harus dikelola dengan baik. 

Jenis Sektor Usaha Formal di Indonesia

G. Kemitraan BUMS, BUMN, dan Koperasi

Perlu ditekankan di sini bahwa BUMN, BUMS, dan Koperasi bukan merupakan badan usaha yang terpisah-pisah. Sebaliknya, mereka bekerja sama dalam semangat kemitraan. 

Dalam rangka pembangunan nasional, perluasan dan penataan dunia usaha perlu ditingkatkan guna menggairahkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. 

Kerja sama antara koperasi, usaha negara, dan usaha swasta perlu lebih ditingkatican dan dikembangkan. Badan usaha yang sudah berkembang dan berhasil harus didorong untuk membantu usaha ekonomi yang belum maju dalam meningkatkan kemampuan usaha ekonominya. Koperasi didorong untuk meningkatkan kerja sama antarkoperasi dan memperkukuh jaringan usahanya sehingga mampu berkembang menjadi usaha berskala besar yang lebih efisien dan produktif. 

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perkembangan perekonomian nasional harus ditata, disusun, dan bukannya dibiarkan dengan tersusun sendiri. Usaha nasional yang terdiri atas tiga sektor yaitu koperasi, usaha negara, dan usaha swasta harus terus dikembangkan agar menjadi kekuatan ekonomi nasional yang semakin tangguh melalui penciptaan iklim usaha dan pola perdagangan yang sehat, menyuburkan semangat dan kreativitas usaha serta mendorong efisiensi, produktivitas, dan daya saing atas negara lain. 

Sesuai dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, ketiga pelaku ekonomi tersebut dalam menjalankan kegiatan ekonominya supaya mendasarkan diri pada semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, ketiga sektor itu diharapkan saling bekerja sama dan menghidupi sehingga pad,a akhirnya dapat dicapai kedudukan yang relatif proporsional. 

Pelaku ekonomi yang kuat tidak dihalangi untuk memajukan dan mengembangkan usahanya, namun berkewajiban membantu yang lemah. Pelaku ekonomi yang lemah perlu dibantu dan didorong supaya bisa maju dengan lebih cepat, sehingga pada gilirannya ketiga pelaku ekonomi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara bersama-sama dan harmonis dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. 

Tata hubungan dan kerja sama serta kemitraan usaha antara berbagai unsur ekonomi nasional terutama antara pengusaha kuat dan lemah haruslah terus dibina dan dijalin dalam suasana saling membantu dan saling menguntungkan, sebagai suatu perwujudan kesatuan kekuatan ekonomi nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.


Daftar Pustaka: Erlangga