Kehidupan dan Kebijakan Pasca Revolusi Perancis

Revolusi Perancis dijiwai oleh semangat liberte (kebebasan), egalite (persamaan), danfraternite (persau-daraan). Setelah keamanan di seluruh Perancis dapat dikendalikan, Dewan Nasional Konstituante untuk sementara memegang kekuasaan atas Perancis, sampai pemerintahan yang baru disusun. 

Lalu mereka mengadakan sidang lanjutan untuk menentukan langkah-langkah se1anjutnya. Sidang-sidang ini dijiwai oleh semangat kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Dalam sidang-sidangnya, Dewan Nasional Konstituante antara lain menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Sistem pemerintahan monarki absolut dihapuskan.

Penghapusan sistem pemerintahan ini dijalankan secara tegas dan menyeluruh. Semua privilese maupun gelar-gelar kebang-sawanan dihapuskan. Sejak saat itu, orang saling menyapa citoyen, atau "bung" dalam bahasa kita. Sistem ekonomi lama pun (gilda), yang berciri monopoli, diganti dengan sistem ekonomi bebas. Privilese para pemuka gereja dihapuskan. Para rohaniwan diperlakukan seperti rakyat jelata,bahkan ada harta milik gereja yang dianggap berlebihan disita untuk negara.

2. Pemerintahan yang baru disusun.

Pemerintahan ini sama sekali berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dasar dari pemerintahan yang baru adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini terdiri dari beberapa fasal yang berintikan pengakuan akan keluhuran hak asasi manusia. Manusia dilahirkan secara bebas dan mempunyai hak yang sama. Hak ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Kemudian dinyatakan juga, dalam pemerintahan kedaulatan bersumber pada rakyat. 

3. Konstitusi Perancis disahkan pada tanggal 14 Juli 1790.

Undang-undang dasar ini tidak menghapuskan kerajaan, melainkan menempatkan kerajaan di bawah Konstitusi Perancis. Tampaklah di sini pada masa awal setelah revolusi, pemerintahan Perancis berbentuk monarki konstitusional.

Setelah konstitusi disahkan, bubarlah Dewan Nasional Konstituante. Kedudukannya digantikan oleh lembaga pemerintahan yang disebut Legislatif. Pada masa lembaga ini menjalankan tugasnya, timbullali kerusuhan besar dan berkepanjangan di Perancis. Hal apakah yang menyebabkan kerusuhan ini? Kita tentu masih ingat, golongan ketiga sebelum Revolusi Perancis terdiri dari kaum borjuis.

Kehidupan dan Kebijakan Pasca Revolusi Perancis

Kaum yang kebanyakan terdiri dari para pemilik modal ini semakin sejahtera hidupnya setelah revolusi, Namun, tidaklah demikian dengan rakyat jelata. Mereka tetap dililit oleh kemis-kinan. Maka dari itu, perjuangan revolusi tetap harus diteruskan, agar kebebasan, persamaan, dan/persaudaraan benar-benar tercipta di Perancis.

Dalam perjuangannya, rakyat jelata membentuk organisasi politik atau partai yang dinamakan Montagnard. Partai ini menuntut Perancis menjadi negara berbentuk republik. Mereka tidak meng hendaki raja. Di lain pihak, kaum borjuis pun membentuk partai bernama Gironde. Mereka menghendaki pemerintahan Perancis yang berciri monarki konsti-tusional.

Timbullah ketegangan antara Girondin melawan Montagnard. Ketegangan tersebut memuncak dalam pemerintahan teror (1793-1794) yang menelan banyak korban jiwa. Ketika itu Legislatif ditangani Partai Montagnard di bawah pimpinan Robespierre. Ratusan kaum bangsawan, termasuk Louis XVI, dan j uga rakyat yang dianggap melawan revolusi dipenggal dengan pisau guilotin.

Kerusuhan masih berlangsung saat Partai Girondin mengambil alih kekuasaan di Legislatif. Perancis di ambang kehancuran! Pada saat yang gawat tersebut, tampillah Napoleon Bonaparte pada tahun 1802. Dalam tempo cepat, ia mengembalikan keamanan di seluruh Perancis.

Meskipun akhirnya ia menjadi diktator militer (kaisar), Perancis dapat menikmati stabilitas berkat adanya hukum dan pemerintahan yang kuat serta tertib. Setelah Napoleon dibuang ke Saint Helena, Perancis kembali menjadi republik.


Daftar Pustaka: Erlangga