Kehidupan Masyarakat pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Nasionalisasi Ekonomi

Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada masa Demokrasi Terpimpin tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi, tetapi sebaliknya perekonomian nasional makin kacau. Harga barang dan tarif terus meningkat hingga 400 persen yang mengakibatkan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhannya. 

Oleh karena itu, setahun setelah Dekon diluncurkan dan ternyata tidak berhasil, DPR GR meminta penjelasan pemerintah pada bulan Mei 1964. Dari penjelasan yang diperoleh, pemerintah mengakui kegagalan itu. Adapun alasannya antara lain pemerintah gagal memperoleh bantuan dari badan keuangan Intemasional IMF (Dana Moneter Intemasional), serta pemutusan hubungan dengan Malaysia dan Singapura karena aksi Dwikora.

2. Pergolakan Politik di Berbagai Daerah

Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, ternyata tidak memuaskan sebagian orang. Pergolakan politik terjadi di berbagai daerah.

a. Pemberontakan PKI Madiun  
Hasil Perundingan Renville merugikan Republik Indonesia karena wilayahnya yang semakin menyempit menyebabkan kabinet Amir Syarifuddin jatuh. Dalam situasi itu, PKI berhasil menanamkan pengaruhnya terhadap Amir Syarifuddin sehingga ia berpihak kepada Muso, seorang tokoh Partai Komunis yang baru kembali dari Uni Soviet. 

Amir Syarifuddin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR). Keadaan pemerintahan serta politik saat itu sangat kacau, ditambah blokade ekonomi yang sangat ketat oleh Belanda sebagai akibat Persetujuan Renville. 

Keadaan itu dimanfaatkan Muso dan PKI-nya yang bekerja sama dengan Amir Syarifuddin untuk mengadakan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Partai Komunis pada saat itu menjadi kuat dengan dukungan Amir Syarifuddin sebagai pimpinan Partai Sosialis yang masih banyak pendukungnya. 

Dengan adanya dukungan itu, PKI merasa mampu mengambil alih kekuasaan. Untuk menjajagi lawan-lawannya, PKI berusaha memancing bentrok fisik sehingga terjadi kerusuhan-kerusuhan ditambah dengan usaha mereka untuk memperburuk keadaan ekonomi dengan cara menghasut kaum buruh untuk melakukan pemogokan. 

Muso dan Amir Syarifuddin serta kawan-kawannya mulai melancarkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Kabinet Hatta. Bahkan Soekarno-Hatta dikecamnya sebagai kolaborator yang harus dihukum. Mereka juga mengecam Persetujuan Renville, padahal arsiteknya adalah Amir Syarifuddin sendiri.

Program rekonstruksi dan rasionalisasi dalam tubuh angkatan bersenjata oleh Kabinet Hatta mendapat tantangan yang hebat dari PKI. Program tersebut bertujuan untuk menghemat biaya, penyederhanaan, serta penertiban organisasi angkatan bersenjata. Dengan program ini, diharapkan sebanyak 100.000 orang akan kembali ke pekerjaan asalnya sehingga sangat membantu pemerintah. 

Program ini menimpa sebagian besar anggota PKI. Pertentangan politik semakin meningkat setelah terjadi insiden bersenjata di Surakarta antara pendukung FDR dan Kelompok Tan Malaka tergabung dalam Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) berhadapan dengan pasukan TNI yang hijrah. 

Insiden bersenjata yang terjadi di Surakarta kemudian dilkuti dengan insiden yang sama di daerah-daerah sekitarnya memang direncanakan PKI untuk mengalihkan perhatian TNI dan pemerintah. Sementara itu, daerah Madiun dijadikan basis atau pusat kekuatan PKI untuk rencana selanjutnya, yakni merebut kekuasaan.

Pada tanggal 18 September 1948, gerakan PKI mencapai puncaknya dengan diproklamasikannya Negara Soviet Republik Indonesia oleh Kolonel Soemarsono di Madiun, didukung oleh beberapa batalyon. Kaum pemberontak dalam aksinya mengadakan penculikan dan pembunuhan secara keji terhadap tokoh-tokoh golongan yang dianggap musuh, seperti pejabat-pejabat pemerintah, para perwira TNI, tokoh-tokoh partai, alim ulama, dan lain-lain. 

Tindakan PKI ini dilakukan justru saat bangsa Indonesia sedang bergulat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara dari tekanan kolonial Belanda. Oleh karena itu, pemberontakan PKI Muso di Madiun dapat diibaratkan sebagai musuh dalam selimut yang menusuk republik dari belakang. TNI yang sedang menghadapi Belanda harus pula menghadapi pemberontakan PKI.

Jenderal Soedirman kemudian memerintahkan kepada Kolonel Gatot Subroto dari Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menumpas pemberontak tersebut. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun dapat dikuasai TNI dan polisi. Muso berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin ditangkap dan dihukum mati.

b. Darul Islam/Tentara lslam Indonesi'a (DI/T11)

Penarikan mundur pasukan Tentara Republik Indonesia ke wilayah Republik Indonesia sesuai Garis van Mook dalam Perundingan Renville menimbulkan protes dari berbagai pihak. Protes dilakukan antara lain oleh dua partai besar, yaitu PNI dan Masyumi. Protes yang sama dilancarkan pula oleh Tentara Republik Indonesia. 

Menurut mereka, dengan disetujuinya Garis van Mook berarti bangsa Indonesia dipaksa mengalah terhadap Belanda. Hal ini merupakan penghinaan terhadap Tentara Republik Indonesia. Selain itu, mereka juga merasa keberatan karena tidak sedikit anggota tentara bersama keluarganya harus menempuh perjalanan jauh.

Salah seorang anggota pasukan Siliwangi yang menentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Ia bersama pengikutnya menolak hijr dan melarikan diri masuk ke hutan. Kelompok Kartosoewirjo ini menamakan dirinya Darul Islam / Tentara Islam Indonesia. 

Darul Islam tidak lagi mengakui Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 7 Agustus 1949 DI/ TII memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Dalam aksinya di daerah Jawa Barat, kelompok Kartosoewirjo melakukan teror yang menimbulkan korban jiwa tidak sedikit. 

Penumpasan terhadap gerakan ini pun dilancarkan. Dalam usaha memberantas gerombolan DI/ TII, pasukan Siliwangi menggunakan siasat Pagar Betis dengan mengikutsertakan rakyat melalui Operasi Bratayudha. Pada akhirnya, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.

Selain di Jawa Barat, DI/ TII juga melancarkan gerakan di Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Tengah bagian utara pemimpinnya adalah Amir Fatah, sedangkan di bagian selatan dipimpin oleh Kyai Sumolangu. Gerombolan DI/ TII di Daerah Jawa Tengah itu berhasil dihancurkan oleh Batalyon Diponegoro pada tahun 1957 dengan Operasi Benteng Nasional.

Pemberontakan DI/TII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereuh. Pada tanggal 20 September 1953 ia memproklamasikan Daerah Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah Kartosoewirjo. Tindakan Daud Bereuh dikarenakan penurunan status Daerah Istimewa Aceh dan perimbangan alokasi dana pembangunan daerah. 

Penyelesaian gerakan dan aksi-aksi DI / TII di daerah ini dilakukan dengan kombinasi operasi-operasi militer dan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan pada tanggal 17-28 Desember 1962 mendapat dukungan dari tokoh-tokoh daerah setempat. Musyawarah itu membawa hasil nyata dengan pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh.

Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia, sebagai bagian dari DI / TII Jawa Barat. Pada tanggal 7 Agustus 1953, ia bersama pengikutnya masuk hutan. Untuk menumpas gerombolan Kahar Muzakar, diadakan serangkaian operasi militer, tetapi pemberontakan tidak segera berakhir. Baru pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati sehingga berakhirlah gangguan keamanan di Sulawesi Selatan.

c. Pemberontakan APRA di Bandung  
Pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sejak awal telah memperlihatkan gejala-gejala pertentangan. Kalangan Tentara Republik Indonesia sendiri tidak suka anggota-anggota bekas KNIL, KL, dilebur dalam APRIS. Sebaliknya, pihak KNIL menuntut agar bekas-bekas kesatuannya ditetapkan menjadi alat negara bagian. Ketegangan-ketegangan di tubuh APRIS diperuncing dengan adanya pertentangan politik antara golongan federalis dengan golongan unitaris.

Pada bulan Januari 1950, Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) mengadakan pemberontakan di bawah pinipinan Reymond Westerling di Bandung. Mereka menyampaikan ultimatum kepada pemerintah agar diterima sebagai tentara inti "Negara Pasundan". 

Karena ultimatum itu tidak segera mendapat jawaban dari Pemerintah RIS, pasukan Westerling melancarkan aksi teror. Untuk menghancurkan gerombolan Westerling, pemerintah segera mengirim kesatuan-kesatuan APRIS dari Jakarta tanggal 23 Januari 1950 ke Bandung. Tanpa kesulitan APRIS berhasil menceraiberaikan gerombolan itu.

Anggota gerombolan APRA banyak yang ditembak mati. Setelah Bandung bersih dari kaum pemberontak, pengejaran dilakukan terhadap anggota pemberontak yang melarikan diri. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 24 Januari 1950, dalam pertempuran di Pacet, APRIS berhasil menghancurkan sisa-sisa kaum pemberontak. 

Westerling sendiri berhasil melarikan diri ke Jakarta dengan rencana akan membunuh Sultan Hamengkoeboewono IX (Menteri Pertahanan), Mr. A. Budiardjo (Sekjen Kementrian Pertahanan), dan Kolonel T.B. Simatupang (Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang). 

Rencana jahat Westerling itu berhasil diketahui sehingga dapat digagalkan. Dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda, ia melarikan diri ke Belanda. Setelah diadakan pengusutan, ternyata otak pelaku pemberontakan itu adalah Sultan Hamid II dari Kalimantan. Sultan Hamid II segera ditangkap, juga beberapa orang tokoh Negara Pasundan.
 
d. Pemberontakan Andi Azis di Makasar

Andi Azis, seorang bekas anggota KNIL berpangkat Letnan, menjabat sebagai Ajudan Wali Negara "Negara Indonesia Timur". Pada tanggal 30 Maret 1950, ia bersama satu kompi anak buahnya diterima sebagai anggota APRIS. . Andi Azis dinaikan pangkatnya menjadi Kapten. Namun, baru beberapa hari dilantik, ia menyerang markas APRIS di Makasar. Pejabat Panglima Teritorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Achmad Yusuf Mokoginta, bersama seluruh stafnya ditawan.

Beberapa hal yang dituntut oleh Andi Azis dan pengikutnya, antara lain "Negara Indonesia Timur" harus tetap berdiri, jaminan keamanan di daerah itu hanya oleh APRIS bekas anggota KNIL. Oleh sebab itu, ia menentang masuknya anggota APRIS yang akan didatangkan dari Pulau Jawa di bawah pimpinan Mayor Worang. 

Dalam menanggapi tuntutan Andi Azis itu, semula pemerintah RIS bermaksud menyelesaikannya dengan musyawarah di Jakarta. Namun, hal itu ditolak. Pemerintah akhirnya mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang untuk menumpasnya. Pada bulan April 1950, Andi Azis menyerahkan diri. Walaupun demilcian, pemberontakan masih saja berlangsung beberapa bulan.

e. Republik Maluku Selatan (RMS)

Setelah pemberontakan Andi Azis di Makasar mengalami kegagalan, salah seorang tokohnya melarikan diri ke Ambon disertai sejumlah anggota pasukan KNIL. Tokoh itu bernama Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 25 April 1950, Soumokil memproklamasikan berdirinya Negara Republik Maluku Selatan (RMS) yang memusatkan kekuatannya di Ambon dan Pulau 5eram. Ia menyatakan bahwa Republik Maluku Selatan merupakan negara yang berdiri sendiri, terlepas dari Republik Indonesia Serikat (RIS).

Pemerintah berusaha mengadakan musyawarah dengan mengirim Dr. Leimena untuk menyelesaikan masalah RMS yang ingin lepas. dari RIS tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas dengan operasi penumpasan yang dipimpin Kolonel Alex Kawilarang. Pasukan didaratkan di Laha pada tanggal 14 Juli 1950. 

Kehidupan Masyarakat pada Masa Demokrasi Terpimpin

Satu per satu pulau-pulau termasuk Pulau Seram berhasil direbut. Sasaran penyerangan kemudian langsung ke Ambon. Dalam pertempuran jarak dekat di Benteng Nieuw Victoria tanggal 8 November 1950, gugur beberapa pahlawan, di antaranya Letnan Kolonel Slamet Riyadi, Letnan Kolonel S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Sisa-sisa RMS melarikan diri ke hutan rimba di Pulau Seram. Selama beberapa tahun mereka masih merupakan gerombolan pengacau keamanan di daerah itu.

Dr. Soumokil tertangkap hidup-hidup, kemudian diadili oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Ia dijatuhi pidanA mati, sedangkan Ir. Manusama, salah seorang tokoh RMS lainnya berhasil melarikan diri ke Belanda. Tokoh-tokoh lainnya yang juga berhasil ditangkap adalah Manuhutu (Presiden RMS), Wairisal (Perdana Menteri), dan Gaspers (Menteri Dalam Negeri) ditangkap di Pulau Seram.

f. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI/PERMESTA dilatarbelakangi oleh masalah-masalah ekonomi dan perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Pemberontakan PRRI / PERMESTA merupakan pemberontakan terberat yang harus dihadapi oleh pemerintah dan TNI. Gerakan PRRI/ PERMESTA didahului dengan pembentukan beberapa dewan, seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Manguni. Aksi gerakan PRRI/ PERMESTA dilanjutkan dengan pengambilalihan kekuasaan di daerah-daerah.

Pada tanggal 9 Januari 1958, tokoh-tokoh seperti Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, Kolonel Zulkifli Lubis dari pihak TNI dan M. Natsir, Syarif Usman, Burhannudin Harahap, Syafruddin Prawiranegara dari pihak sipil, mengadakan musyawarah di Sungai Dareh, Sumatra Barat. Pertemuan itu membicarakan pembentukan pemerintahan baru, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan rencana tersebut.

Pada keesokan harinya tanggal 10 Februari 1958, diadakan rapat raksaksa di Padang. Dalam pidatonya, Kolonel Achmad Husein memberi ultimatum kepada pemerintah pusat agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada Presiden selambat-lambatnya lima jam setelah ultimatum dikeluarkan. Drs. Moh. Hatta dan Hamengkoeboewono IX segera membentuk kabinet baru (Zaken Kabinet) dan presiden diminta agar kembali kepada kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional. 

Pada tanggal 11 Februari 1958, pemerintah secara tegas menolak ultimatum PRRI dan memecat dengan tidak hormat tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Ketegangan mencapai puncaknya pada tanggal 15 Februari 1958 dengan diproklamasikannya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Kolonel Achmad Husein termasuk salah seorang anggota kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya.

Pada tanggal 17 Februari 1958, Letnan Kolonel Sumual, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mengumumkan bahwa daerah itu memutuskan hubungan dengan Pemerintah Pusat dan mendukung sepenuhnya PRRI Sumatra Barat. Gerakan ini dikenal dengan nama PERMESTA. Dengan adanya pernyataan PERMESTA mendukung PRRI, pemerintah mengambil keputusan untuk segera menumpas gerakan-gerakan itu. 

Penumpasan pemberontakan PRRI dilancarkan melalui serangkaian operasi militer di antaranya Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani, Operasi Tegas di bawah pimpinan Kolonel Kaharuddin Nasution, Operasi Sapta Marga di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Djatikoesoemo, dan Operasi Sadar di bawah pimpinan Kolonel Ibnu Soetowo. Achmad Husein akhirnya menyerahkan diri dengan pengikutnya pada tanggal 12.Mei 1961.

Guna menumpas gerombolan PERMESTA, telah dilancarkan operasi-operasi Saptamarga I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soemarsono, Saptamarga II di bawah pimpinan Letnan Kolonel Agus P, Sapta Marga III di bawah pimpinan Letnan Kolonel Magenda, dan Sapta Marga IV di bawah pimpinan Letnan Kolonel R. Hendradiningrat. 

Operasi lainnya, yaitu Operasi Mena I di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pieters dengan daerah sasaran Jailolo, serta Operasi Mena 11 di bawah pimpinan Letnan Kolonel (KKO) Hunholz dengan sasaran Lapangan Terbang Morotai di sebelah utara Halmahera. Dengan adanya operasi-operasi itu maka pada pertengahan tahun 1961 keamanan di daerah Sulawesi dapat dipulihkan.


Daftar Pustaka: Yudhistira