Kriteria Pemungutan Pajak

Pajak memang sumber pendapatan negara yang amat penting. Meskipun demikian, pemungutan pajak perlu menggunakan kriteria agar dengan pemungutan pajak itu tercipta prinsip-prinsip pemungutan yang relatif adil. Prinsip itu perlu dipegang teguh agar para pembayar pajak tidak merasa terbebani pajak secara tidak adil. Guritno Mangkoesoebroto, dalam bukunya Ekonomi Publik merinci kriteria sistem pajak yang baik.

  • Distribusi beban pajak harus adil 
Artinya, setiap orang harus membayar sesuai dengan bagiannya yang wajar. Untuk menjamin keadilan dalam pajak, kita sering mendengar adanya sistem tarif pajak yang progresif dan degresif. Tarif pajak progresif berarti besarnya pungutan pajak disesuaikan dengan besarnya penghasilan yang dimiliki. 

Semakin besar penghasilan seseorang semakin tinggi persentase tarif pajaknya. Tarif pajak degresif berarti memerhatikan siapa yang memanfaatkan lebih banyak dari objek yang dipajaki. Artinya, semakin banyak orang yang memanfaatkan barang dan atau jasa yang dipajaki, ia harus membayar pajak lebih besar. 

Misalnya, orang yang bermobil saja yang sering menggunakan jalan bebas hambatan. Oleh sebab itu, pemilik mobil harus membayar pajak yang lebih mahal jika dibandingkan dengan pemilik sepeda motor yang jarang menggunakan jalan bebas hambatan. 

  • Beban lebih pajak harus seminimal mungkin
Artinya, pajak tidak boleh memberatkan bagi wajib pajak sehingga menghambat usaha ekonominya.
 
  • Pajak-pajak haruslah memperbaild ketidakefisienan yang terjadi di sektor ekonomi swasta
Artinya, dengan pajak itu sektor ekonomi swasta harus terdorong untuk bekerja lebih efisien.
 
Kriteria Pemungutan Pajak

  • Pajak harus mampu melakukan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
Artinya, dengan diterapkannya kebijakan perpajakan, ekonomi nasional harus stabil dan berkembang dengan baik. Contoh: pajak bea masuk barang impor dapat digunakan untuk melindungi industri baru dalam negeri. Dengan pajak itu, industri baru yang dilindungi dapat berkembang, sehingga stabilisasi ekonomi dapat terjadi.
 
  • Sistem pajak harus dimengerti oleh wajib pajak
Artinya, sistem pajak jangan sampai mempersulit wajib pajak dalam membayarnya.
 
  • Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya haruslah sesedikit mungkin
Hal itu untuk menjamin agar proses pembayaran pajak tidak bertele-tele. Selain itu, pajak yang diterima oleh pemerintah harus lebih besar dari biaya pelaksanaan pemungutan pajak.
 
  • Memiliki kepastian
Artinya, sistem pajak harus menjamin kepastian mengenai cara, prosedur, maupun jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
 
  • Dapat dilaksanakan
Artinya, sistem pajak harus dapat dilaksanakan karena sifatnya yang sederhana dan mudah dilakukan oleh instansi pemungut ajak. Pajak yang rumit perhitungannya atau membuat orang harus menghabiskan waktu untuk mengurusinya akan dihindari orang.
 
  • Dapat diterima
Artinya, wajib pajak dapat menerima kewajiban membayar pajak dengan penuh kesadaran.



Daftar Pustaka: Erlangga