Pengertian dan Bentuk Pemerintahan Tidak Transparan

Pemerintahan yang Tidak Transparan - Menurut Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penyelenggaraan adalah suatu proses atau cara menyelenggarakan sesuatu. Dalam hal ini adalah pemerintahan. Pemerintahan dapat berarti proses, cara atau perbuatan memerintah, atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Tertutup berarti tidak tampak, tidak terbuka, atau tidak untuk umum. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan tertutup adalah proses atau cara menyelenggarakan pemerintahan yang hanya diketahui oleh mereka yang memegang kekuasaan.

Bentuk Pemerintahan yang Cenderung Tidak Transparan

Berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan masa lalu maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk melahirkan pemerintahan tertutup dan akhirnya merugikan rakyat secara keseluruhan. sebagai berikut.

A. Monarki Absolut

Dalam monarki absolut atau kerajaan mutlak, raja mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Tiada satu badanpun dalam negara yang dapat membatasi atau menguasai tindakan-tindakan raja. Kehendak raja adalah kehendak negara. 

Kekuasaan yang demikian tidak terbatas sering menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam suatu negara yang demikian, seluruh negara tidak lain adalah alat raja semata. Pemerintahan demikian dalam praktiknya sangat mungkin tertutup karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan ditentukan sendiri oleh raja. Orang lain atau rakyat tidak dapat memberikan kritik,terutama usul perubahan terhadap keputusan raja. Berani mengkritik apalagi menolak keputusan raja, akan dianggap berani menentang negara. 

B. Tirani 

Dalam pemerintahan tirani kekuasaan pemerintah dipegang oleh seorang penguasa tunggal dan dijalankan untuk kepentingannya sendiri. Pemerintahan tirani merupakan imitasi bentuk pemerintahan monarki absolut. Bedanya, status kekuasaan raja bersifat hak waris dalam monarki absolut, sedangkan pemerintahan tirani karena politik. Dalam penyelesaian masalah politik sering digunakan tangan besi atau kekerasan seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, maupun ancaman kekerasan terhadap lawan-lawannya.

C. Otokrasi

Otokrasi Dalam pemerintahan otokrasi, pemerintahan dipegang oleh satu orang. Ada dua macam otokrasi, yaitu otokrasi kuno yang tidak mempunyai badan perwakilan rakyat, dan otokrasi modern yang telah mempunyai badan perwakilan rakyat. 

Pengertian dan Bentuk Pemerintahan Tidak Transparan

Pada negara otokrasi modern, lembaga perwakilan rakyat berfungsi hanya sebagai pelengkap (syarat formal) dari alat negara. Karena dewan perwakilan tersebut tidak mempunyai fungsi dan hak-hak sebagai lembaga negara yang representatif. Ia hanya sebagai badan formalitas dan legitimasi bagi tindakan penguasa. Pada negara modern, pemerintahan otokrasi ini dimanifestasikan dalam sistem satu partai.

D. Oligarki

Pada bentuk pemerintahan Oligarki, kekuasaan pemerintah (negara) dipegang oleh oleh beberapa orang saja. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan turunan dari Aristokrasi, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya Adapun beberapa bentuk pemerintahan yang cenderung untuk dapat melahirkan pemerintahan tertutup adalah dipegang oleh golongan bangsawan.

Pada prinsipnya A kesadaran golongan bangsawan terhadap kedudukan rakyat sangat besar sehingga pemerintahannya bersifat kerakyatan. Namun proses transformasi nilai dalam setiap generasi selalu mengalami degradasi sehingga terjadi penindasan terhadap rakyatnya.

Semuanya karena proses ikatan emosi, rasa senasib, dan seperjuangan menjadi hilang saat perkembangan zaman menjadi lain persoalan yang dihadapi oleh generasi berikutnya. Semula, pemerintahan untuk kepentingan rakyat karena sejarahnya begitu besar pengorbanan rakyat tersebut. Namun, kemudian kekuasaan tersebut digunakan untuk kepentingan golongan bangsawan itu sendiri. 

E. Diktator

Diktator adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara terpusat pada seorang diktator. Semua unsur negara harus tunduk kepada kemauan sang diktator/pemimpin negara. Jadi, pemerintahan diktator jelas tertutup terhadap masukan dan kritikan dari luar. 

Dalam praktiknya, pemerintahan diktator dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu diktator perorangan dan diktator golongan. Contoh diktator perorangan, misalnya Hitler di Jerman. Sedangkan diktator golongan misalnya di negara liberalis. Demikianlah beberapa contoh bentuk pemerintahan yang sangat potensial melahirkan praktik pemerintahan tertutup, dan akhirnya merugikan rakyat pada umumnya.


Daftar Pustaka: Yudhistira