Pengertian Partisipasi Politik Warga Negara

Partisipasi merupakan aspek penting dari politik demokrasi. Dalam paham demokrasi, keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah pada dasarnya berasal dari rakyat dan memengaruhi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, warga negara berhak ikut serta menentukan keputusan politik tersebut. 

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan memengaruhi kehidupannya. Di sisi lain partisipasi nantinya akan menghasilkan input yang amat dibutuhkan dalam sistem politik demokrasi. 

Partisipasi dilakukan oleh warga negara biasa. Mengapa disebut warga negara biasa? Disebut demikian, sebab ada warga negara yang menyelenggarakan pemerintahan, yaitu pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebenarnya adalah orang-orang atau warga negara yang memiliki dan mendapat amanat serta kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Warga negara biasa adalah orang yang tidak memilild kewenangan atau tidak duduk dalam pemerintahan. Partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Ciri-ciri umum partisipasi politik adalah sebagai berikut. 

  • Partisipasi politik merupakan kegiatan atau perilaku luar individu yang dapat diamati. Sikap dan orientasi politik individu bukanlah partisipasi.
  • Kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku peinguat dan pelaksana keputusan politik. Contoh kegiatan adalah kegiatan mendukung, menolak, mengajukan alternatif, mengajukan kritik, dan saran.
  • Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang berhasil (efektif) memengaruhi kebijakan ataupun kegiatan yang gagal. Jadi, partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan warga negara yang berhasil saja tetapi juga meliputi kegiatan yang gagal.
  • Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara ataupun secara tidak langsung dengan melalui perantara. Jadi, partisipasi politik meliputi keduanya.
  • Kegiatan partisipasi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar (konstitusional) ataupun prosedur yang tidak wajar atau inkonstitusional. Prosedur konstitusional, misalnya dengan menyampaikan petisi, menulis surat, dialog, tatap muka. Prosedur inkonstitusional, misalnya dengan demonstrasi, unjuk rasa, mogok makan, dan mogok kerja.
  • Kegiatan partisipasi merupakan kehendak murni warga negara bukan suatu paksaan. Kegiatan memengaruhi pemerintah karena paksaan bukanlah partisipasi, tetapi lebih kepada mobilisasi.

Partisipasi politik warga negara menunjukkan partisipasi yang berbeda-beda. Ada warga negara yang terlibat aktif dalam politik, misalnya dengan menduduki jabatan pimpinan sebuah partai politik. Ada juga warga negara yang tidak aktif dalam politik, tetapi ia hanya ikut serta memberikan suara pada setiap kali ada pemilu. 

Keduanya sama-sama telah melakukan partisipasi politik tetapi jelas bahwa keduanya memiliki tingkatan partisipasi politik yang berbeda. Orang yang duduk dalam sebuah kepengurusan partai dianggap memiliki tingkat pahisipasi politik yang lebih tinggi daripada orang yang sekadar memberi suara dalam pemilu.

Terdapat berbagai tipologi dan tingkatan dalam partisipasi politik warga negara. Menurut Ramlan Surbakti dalam buku yang berjudul Memahami Ilmu Politik, partisipasi warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. 

Partisipasi aktif adalah kegiatan mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan altematif kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, meluruskan kebijakan, membayar pajak, memilih pemimpin pemerintahan. Partisipasi pasif adalah kegiatan yang menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja kebijakan dari pemerintah. 

Kategori partisipasi politik menurut Milbrath dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan rendah adalah sebagai. berikut:

a. Kegiatan gladiator meliputi
  • memegang jabatan publik atau partai,
  • menjadi caion pejabat,
  • menghimpun dana politik,
  • menjadi anggota aktif suatu partai, dan
  • menyisihkan waktu untuk kampanye politik. 

b. Kegiatan transisi meliputi
  • mengikuti rapat atau pegawai politik,
  • memberi dukungan dana partai atau calon, dan
  • jumpa pejabat publik atau pemimpin politik.

c. Kegiatan menonton meliputi
  • memakai simbol identitas partai/organisasi politik, 
  • mengajak orang untuk memilih, 
  • penyelenggarakan diskusi politik, 
  • memberi suara, dan 
  • mengekspose diri kepada dorongan politik.
 
Pengertian Partisipasi Politik Warga Negara

 d. Kegiatan apatis/masa bodoh Apabila digambarkan, kegiatan itu tampak sebagai berikut:
 
Mengapa partisipasi politik tiap orang berbeda? Ada orang yang sangat partisipatif dan ada juga orang yang masa bodoh dengan partisipasi.

Hal itu disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik seseorang.. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran politik, yaitu kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pengetahuan, minat dan perhatian orang tersebut terhadap masyarakat dan politik tempat hidupnya.

b. Kepercayaan politik, yaitu sikap dan kepercayaan orang tersebut terhadap pemerintahnya, apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. 

Berdasarkan dua faktor tersebut, terdapat empat tipe partisipasi politik, yaitu partisipasi politik aktif, apatis, pasif, dan radikal.
  • Partisipasi politik aktifjika memiliki kesadaran dan kepercayaan politik yang tinggi. Partisipasi politik apatis jika memiliki kesadaran dan keper-cayaan politik yang rendah.
  • Partisipasi politilc pasif jika memiliki kesadaran politik rendah, sedangkan kepercayaan politiknya tinggi.
  • Partisipasi politik militan radikal jika memiliki kesadaran politik tinggi, sedangkan kepercayaan politiknya rendah.
Dengan demikian, jika kita ingin menghasilkan partisipasi politik yang aktif dari warga negara perlu menumbuhkan kesadaran politik dan kepercayaan politik warga negara yang tinggi atau positif. Sebaliknya, suatu negara althn memunculkan partisipasi yang militan radikal jika pendidikan politiknya justru menghailkan kesadaran politik yang tinggi, tetapi kepercayaan politik yang rendah pada warga negara.


Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri