Peran Golongan Terpelajar dalam Pergerakan Nasional

Golongan terpelajar yang tumbuh dan berkembang setelah proses pelaksanaan pendidikan Barat merupakan golongan di masyarakat Indonesia yang telah memiliki wawasan baru, yaitu nasionalisme Indonesia. Golongan cendekiawan atau terpelajar sadar bahwa dirinya dalam keadaan yang serba terbelakang. Mereka bangkit membentuk kekuatan sosial baru yang berjuang tidak hanya untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan, tetapi juga untuk kemerdekaan nasional.

Dalam rangka perjuangan untuk menghapuskan penjajahan, golongan terpelajar menyadari perlunya persatuan dan kesatuan seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita nasionalisme Indonesia harus ditumbuhkembangkan. Kemerdekaan tidak mungkin tercapai apabila persatuan dan kesatuan segenap lapisan rakyat tidak dapat diwujudkan.

Golongan terpelajar berusaha keras untuk mengubah pandangan lama yang bersifat kedaerahan dengan pandangan baru yang bersifat nasional. Golongan terpelajar meyakini bahwa cita-cita kemerdekaan baru dapat diwujudkan bila nasionalisme telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Nasionalisme Indonesia merupakan ikatan kekuatan yang kuat bagi semua suku untuk terciptanya persatuan nasional Indonesia. Golongan terpelajar menyadari pula untuk mempercepat proses lahirnya nasionalisme Indonesia perlu segera dibentuk organisasi yang memiliki keanggotaan luas sebagai wadah dan alat perjuangan.

Tokoh-tokoh pimpinan pergerakan nasional menyadari pula bahwa nasionalisme Indonesia dapat ditumbuhkembangkan secara lebih cepat melalui pendidikan. Dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut, organisasi-organisasi dan tokoh-tokoh nasional mendirikan sekolah-sekolah. Didirikannya sekolah dengan tujuan untuk mendidik kader pimpinan organisasi yang tangguh serta menanamican nasionalisme kepada anak didik.

Peran Golongan Profesional


Guru
Program pendidikan dari pemerintah kolonial mendapat tanggapan yang antusias dari rakyat Indonesia. Tetapi sangat disayangkan, tidak semua anak yang berminat dapat ditampung. Kondisi ini disebabkan masih terbatasnya jumlah dan daya tampung sekolah serta pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan pemerintah ini membuat pendidikan disalahartikan.

Sekolah tidak lagi dipahami sebagai ajang kegiatan belajar mengajar, melainkan sebagai sarana menaikkan status sosial. Dengan bersekolah orang bukan berharap makin menyadari tugas dan pengabdiannya bagi bangsa, tetapi ingin meningkatkan kedudukannya di tengah masyarakat.

Di tengah kerancuan tujuan menempuh pendidikan itu, tampil para pendidik bumiputera yang bertekad mendayagunakan pendidikan sebagai ajang penggemblengan para putera bangsa. Tekad itu mereka lakukan dengan mendirikan pergurunan kebangsaan. Sesuai dengan namanya, perguruan ini berupaya merangkul semua pemuda bumiputera tanpa membedakan dari kalangan manapun, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, Mohammad Syafei, dan E.F.E. Douwes Dekker. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1920, mendirikan Perguruan Taman Siswa.

Perguruan ini bertujuan mendidik angkatan muda bumiputera agar menjiwai kebangsaan Indonesia. Untuk itu dalam kegiatan belajar mengajar ditanamkan semangat anti penjajahan sekaligus kecintaan akan tanah air. Dengan tertanamnya jiwa kebangsaan itu, para pemuda bumiputera nantinya akan dapat diandalkan sebagai pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan.

Mohammad Syafei mendirikan INS (Indonesische Nederlandsche School) Kayu Tanam. Perguruan ini bertujuan mendidik para pemuda bumiputera untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa Indonesia. Untuk itu perguruan ini menanamkan tradisi semangat kerja, aktif-kreatif, dan mandiri. Tradisi amat dibutuhkan sebagai modal perjuangan menuju kemerdekaan sekaligus mengisi kemerdekaan nantinya.

Tidak ketinggalan, E.F.E. Douwes Dekker pun pada tahun 1924 mendirikan Ksatrian School. Tujuan dirikannya sekolah tersebut adalah menumbuhkan harga diri dan kepercayaan sebagai manusia merdeka di kalangan murid bumiputera. Untuk itu, landasan proses belajar mengajar adalah pembinaan kesadaran sebagai manusia Indonesia.

Selain ketiga tokoh tersebut masih banyak tokoh-tokoh lain yang terpanggil untuk mendirikan sarana pendidikan bagi kaum muda bumiputera. Pada tahun 1928, beberapa tokoh pergerakan nasional mendirikan Perguruan Rakyat. Tujuan sekolah ini adalah menyelenggarakan kursus lanjutan mengenai bahasa, ilmu bangsa-bangsa, ilmu sosial, tata negara, geografi, dan tata buku.

Hal yang menarik dalam proses belajar mengajar ini adalah diupayakan sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang berbau kedaerahan. Secara positif, semua yang diajarkan dikaitkan dengan kebangsaan Indonesia. Tampak jelas, guru mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk dan menumbuhkan kembangkan kesadaran nasional.

Pedagang
Kaum pedagang juga turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seorang saudagar batik dari Solo, Kyai Haji Samahudi, mendirikan perkumpulan pedagang muslim dengan nama Sarekat Dagang Islam pada tahun 1909. Motivasi awal pembentukan organisasi ini adalah untuk memeperjuangkan kepentingan pribumi di Hindia Belanda. Namun, pada perkembangannya, SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang lebih mengarah pada perjuangan untuk lepas dari kolonialisme. 

Peran Pers
Sejalan dengan masuknya teknologi modern dan paham-paham baru ke Indonesia pada abad ke-19, dunia pers (media massa) di Indonesia mulai berkembang. Pada mulanya media massa tersebut digunakan oleh orang Barat dan orang Cina dengan tujuan penerbitan yang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. 

Waktu itu kebebasan pers belum ada, karena adanya sensor yang sangat keras dari pemerintah kolonial. Lambat laun muncul kesadaran akan pentingnya pers bagi masyarakat. Pers tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang berbagai hal, tetapi juga dapat mempengaruhi dan membentuk pendapat (opini) masyarakat.

Atas kesadaran itu, pada masa pergerakan nasional hampir setiap partai politik dan organisasi massa yang tumbuh di Indonesia mempunyai surat kabar atau majalah. Surat kabar atau majalah itu membawa suara dan kepentingan organisasi masing-masing. Dengan surat kabar atau majalah itulah, tiap organisasi kebangsaan memasyarakatkan, mengkampanyekan, dan mempropagandakan program-program organisasi, pandangan tentang nasionalisme Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Sehingga, berdirinya berbagai organisasi kebangsaan menandai kebangkitan pers di Indonesia.

Pers Budi Utomo
Sejak lahir, Budi Utomo sangat memperhatikan peran penting penerbitan dan surat kabar sebagai penyambung suara organisasi. Organisasi itu menggunakan surat edaran dan surat kabar untuk mengkampanyekan program-programnya. Surat edaran mereka kirimkan kepada surat kabar berbahasa Belanda dan Melayu untuk dimuat. Di samping itu, Budi Utomo juga menerbitkan surat kabar sendiri bernama Darmo Kondo.

Pers Sarekat Islam
Sarekat Islam menerbitkan surat kabar Oetoesan Hindia sejak tahun 1913. Selama lebih dari 10 tahun, surat kabar itu memuat artikel dan berita tentang perkembangan politik, ekonomi, dan perubahan internal organisasi. Kemashuran surat kabar itu didukung oleh tulisan-tulisan bermutu karangan para pemimpin SI, seperti Cokroaminoto, Abdul Moeis, dan H. Agus Salim. 

Pers Indische Partij 
Seperti organisasi pergerakan nasional lainnya, Indische Partij juga menerbitkan majalah dua mingguan Het Tijdschrift dan surat kabar De Express. Kedua media massa tersebut terutama memuat pandangan-pandangan politik Douwes Dekker. Tulisanstulisannya mampu menggugah sikap kritis terhadap pemerintah kolonial 13elanda. Berkat tulisan-tulisan itu pula terbentuk kesatuan pandangan mengenai nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Baik majalah maupun surat kabar tersebut terbit dalam bahasa Belanda, namun hal itu bukan merupakan kendala bagi pembaca Indonesia, terutama kalangan terpelajar. Sepulangnya dari pengasingan di negeri Belanda, Suwardi Suryaningrat pada tahun 1916 merintis penerbitan majalah Hindia Poetra. Majalah tersebut bertujuan melestarikan arah perjuangan yang digalang Indische Partij dahulu. Sebelumnya majalah itu terbit dalam bahasa Belanda. Kemudian Abdul Muis mengusulkan agar majalah tersebut diterbitkan dalam bahasa Melayu, sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin pembaca Indonesia. 

Peran Golongan Terpelajar dalam Pergerakan Nasional

Pers Perhimpunan Indonesia 
Saat masih bernama Indische Vereeniging (IV), Perhimpunan Indonesia menerbitkan majalah Hindia Poetra. Melalui majalah itu, para tokoh IV menyampaikan gagasan tentang nasionalisme Indonesia dan perjuangan kemerdekaan kepada para pemuda, baik di Belanda maupun di Indonesia. Setelah IV berganti narna menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) pada tahun 1923, majalah Hindia Poetra turut berganti nama menjadi Indonesia Merdeka.

Tulisan-tulisan dalam Indonesia Merdeka sangat gencar membakar jiwa nasionalisme pemuda Indonesia. Dalam rangka menyukseskan misinya, PI pun terampil dalam melakukan distribusi. Mengingat isinya sangat keras terhadap pemerintah Belanda, para anggota PI harus melakukan penyebaran majalah secara rahasia, agar terhindar dari penyitaan. Keberhasilan distribusi itu tampak dari popularitas majalah Indonesia Merdeka, baik di Belanda maupun di Indonesia. Sejalan dengan kebangkitan nasional, pers Indonesia mengalami kemajuan dan meningkat pengaruhnya pada bidang kehidupan lain.

Surat kabar Islam yang beraneka ragam di tengah-tengah tekanan pemerintah dan depresi tahun 1920-an juga merupakan pertanda bahwa umat Islam telah bangkit. Untuk mengimbangi pekembangan pers nasional Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan nitusan judul buku dan setiap tahun dicetak ulang kemudian disebar ke seluruh rakyat Indonesia.

Adanya penerbitan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia sedang terjadi revolusi. Surat kabar telah menyatakan hal itu dengan jelas. Proses-proses yang terjadi di Barat (Eropa) dalam waktu berabad-abad, di Indonesia terjadi dalam beberapa puluh tahun saja. Keampuhan pers terutama media cetak, membuat pemerintah kolonial memperlakukannya dengan keras.

Pada permulaan tahun 1930-an tatkala pemerintah kolonial sangat reaksioner, pers mengalami kelumpuhan. Aturan ketat dari pemerintah kolonial menekan dan memberangus pers. Boleh dikatakan bahwa pada masa-masa terakhir kekuasaan pemerintah kolonial, pers nasional, apa lagi yang radikal sangat sulit untuk bersuara.

Semasa pergerakan nasional, kaum wanita tidak tinggal diam. Pada mulanya, gerakan wanita terbatas pada gerakan sosial yang bertujuan mengangkat derajat wanita dan melawan tradisi yang mengekang, seperti kawin paksa dan poligami. Gerakan sosial itu dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan umum, melainkan juga pengetahuan praktis sebagai bekal bagi seorang gadis menjadi ibu rumah tangga.

Kegiatan tersebut mula-mula dilakukan oleh perorangan seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Kartini membuka sekolah untuk para gadis di Jepara. Setelah menikah, ia mendirikan sekolah di Rembang. Dewi Sartika membuka sekolah di Bandung. Maria W. Maramis membuka sekolah di Gorontalo. 

Kegiatan perorangan itu kemudian berkembang dalam bentuk organisasi wanita. Setelah berbentuk organisasi, cakupan gerakan lebih meluas, walaupun tujuan utamanya tetap, yakni mengangkat derajat wanita. Organisasi wanita tersebut ada yang berdiri sendiri, ada pula yang menjadi bagian dari organisasi pria, seperti halnya dibawah ini:

  1. Pada tahun 1912, di Jakarta berdiri organisasi wanita pertama bernama Putri Mardika. Organisasi tersebut merup‘akan bagian dari Budi Utomo. Putri Mardika mendampingi para gadis dalam pendidikan, memberikan beasiswa kepada para gadis, dan menerbitkan majalah sendiri.
  2. Pada tahun 1913, di Tasikmalaya berdiri organisasi Kautamaan Istri, yang menaungi sekolah-sekolah yang didirikan oleh Dewi Sartika.
  3. Atas inisiatif Ny. van Deventer, berdirilah Kar-tini Fonds. Salah satu usaha Kartini Fonds adalah mendirikan sekolah-sekolah yang disebut Sekolah Kartini di berbagai kota, seperti Batavia, Buitenzorg (Bogor), Cheribon (Cirebon), Semarang, Madiun, dan Surabaya.
  4. Pada tahun 1914, di kota Gadang, dekat Bukittinggi, Sumatera Barat, Rahena Kudus mendirikan Karajinan Amai Setia. Salah satu usaha organisasi ini adalah mendirikan sekolah-sekolah untuk wanita.
  5. Pada tahun 1917, Siti Wardah (Ny. Ahmad Dahlan) mendirikan Aisyiah sebagai bagian dari Muhammadiyah.
  6. Organisasi wanita lain yang merupakan pengembangan dari organisasi pria adalah Sarekat Putri Islam (dari Sarekat Islam), Ina Tuni (dari Jong Ambon), Jong Java Meisjekring (dari Jong Java), dan Jong Islamieten Bond Dames Afedeling (dari Jong Islamieten).

Kongres Wanita
Pada tahun 1920, organisasi wanita semakin berkembang. Selanjutnya, para wanita pun mulai terlibat dalam gerakan politik, terutama organisasi wanita yang berinduk kepada organisasi politik. Pada tahun 1928, tujuh organisasi wanita mengadakan kongres di Yogyakarta. Kongres yang berlangsung tanggal 22-25 Desember itu dipimpin oleh R.A. Sukanto.

Kongres tersebut membicarakan berbagai masalah yang muncul pada waktu itu. Misalnya, persatuan di kalangan wanita, masalah wanita dalam keluarga, serta masalah poligami dan perceraian. Selain itu, dibicarakan juga sikap yang harus diambil terhadap kolonialisme Belanda. Hasil terpenting dari kongres itu adalah terbentuknya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI), sebuah organisasi gabungan yang menghimpun berbagai organisasi wanita.

Kemudian namanya berganti menjadi Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Dalam PPII bergabung organisasi-organisasi yang berbeda asas. Ada yang bersifat agama, sosial, dan politik. Ada yang menganut politik kooperasi, dan ada pula yang nonkooperasi.

Keberagaman asas organisasi itu membuat keputusan-keputusan yang diambil dalam kongres pada umumnya netral, khususnya dalam masalah agama. Dalam kongres bulan Desember 1930, PPII secara tegas menyatakan bahwa pergerakan wanita Indonesia adalah bagian dari pergerakan bangsa. Pada bulan Juli 1935, atas inisiatif PPII diadakan kongres perempuan kedua di Jakarta. Dalam kongres ini dibahas antara lain:
  • Masalah buruh wanita,
  • Usaha memberantas buta huruf,
  • Sikap netral terhadap agama,
  • Usaha menanamkan semangat kebangsaan,
  • Menjadikan kongres perempuan Indonesia sebagai badan tetap.

Sesuai dengan keputusan itu, pada bulan Desember 1935, PPII dibubarkan. Sebagai gantinya, berdiri Kongres Perempuan Indonesia (KPI). Dalam program perjuangannya, KPI berusaha mendapatkan hak pilih bagi wanita dalam dewan-dewan perwakilan.


Daftar Pustaka: Erlangga