Peran Manifesto Politik dalam Proses Pembentukan Identitas Kebangsaan Indonesia

Pada tahun 1920 an, di Negeri Belanda kedatangan generasi baru mahasiswa dari Hindia (Indonesia) seperti Moh. Hatta, Ali Sastroamijoyo, Budiarto, Iwa Kusumasumantri, dan Ishak. Generasi baru tersebut memiliki kesadaran politik lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Di antara mereka banyak yang telah aktif dalam organisasi pemuda ketika berada di Tanah Air. Kedatangan mereka membawa perubahan terhadap Indische Vereeniging. Pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging berubah menjadi Indonesische Vereeniging. 

Pada tahun 1923, Indonesische Vereeniging di bawah pimpinan lwa Kusuma-sumantri mengeluarkan keterangan asas yang dapat dianggap sebagai manifesto politik (pernyataan terbuka tentang suatu kelompok). Keterangan asas tahun 1923 menyebutkan bahwa "masa depan rakyat bunziputra semata-mata dan hanya terletak pada bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenarnya karena hanya bentuk pemerintahan semacam itulah yang dapat diterima oleh rakyat. Bentuk pemerintahan semacam itu harus dituju oleh tiap-tiap orang Indonesia menurut kecepatannya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, bebas dari bantuan asing. Tiap-tiap perpecahan tenaga-tenaga Indonesia dalam bentuk apa pun ditentang sekeras-kerasnya karena hanya persatuan tenaga-tenaga putra Indonesia dapat mencapai tujuan bersama itu." Keterangan asas organisasi pada tahun 1923 itu dipertegas lagi oleh pengurus baru di bawah pimpinan Nazir Datuk Pamuncak pada tahun 1924. Dalam keterangan asas pada tahun 1924 dinyatakan hal-hal sebagai berikut. 

a. Hanya suatu Indonesia yang bersatu dengan menyingkirkan perbedaan golongan dapat mematahkan kekuasaan penjajahan.

b. Tujuan bersama, yakni kemerdekaan Indonesia menghendaki adanya aksi massa nasional yang insaf dan berdasar pada tenaga sendiri. 

c. Melihat dua macam penjajahan, yaitu politik dan ekonomi, aksi itu ada1ah suatu persediaan bagi kemerdekaan politik dan satu sikap menentang kapitalis asing yang menyedot kekayaan Indonesia. Nazir Datuk Pamuncak menegaskan bahwa politik nonkooperasi adalah sendi perjuangan rakyat bumiputra. Kerja sama dengan pihak penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tidak lain adalah menipu diri sendiri. Kerja sama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak dan kewajibannya serta sama pula kepentingannya. 


Pada tahun 1925, Indonesische Vereeniging berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nama Indonesia diperkenalkan dan dimasyarakatkan sebagai pilihan menggantikan nama Hindia. Hal itu disebabkan nama Hindia sudah banyak digunakan sehingga tidak memperlihatkan identitas kebangsaan yang jelas dan tegas. Nama Indonesia memberikan ciri yang khas. Identitas kebangsaan tercermin dalam nama Indonesia itu. 

Pada tahun 1925, keterangan asas Perhimpunan Indonesia dipertegas lagi oleh pengurus di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo. Keterangan asas Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 lebih berani dibandingkan tahun sebelumnya.

Daftar Pustaka : Tiga Serangkai Pustaka Mandiri