Perkembangan Ekonomi dan Keuangan di Awal Kemerdekaan Indonesia

Keadaan ekonomi, keuangan, politik dan pemerintahan pada awal kemerdekaan Indonesia belum memuaskan semua pihak. Hal itu disebabkan banyaknya kendala yang harus dihadapi, terutama Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Perkembangan  Ekonomi dan Keuangan

Pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sangat memprihatinkan ditambah dengan inflasi yang tak terkendali. Inflasi bersumber dari masih beredarnya mata uang rupiah masa pendudukan Jepang yang sulit dikontrol. Uang yang beredar di Pulau Jawa saat itu diperkirakan sekitar 1,6 milyar rupiah dari jumlah total keseluruhan sekitar 4 milyar rupiah. 

Jumlah itu terus bertambah setelah kedatangan tentara Sekutu. Mereka menguasai bank-bank yang ada dan mengedarkan sekitar 2,3 milyar rupiah untuk membiayai kegiatan operasi militernya. Akibatnya jumlah uang yang beredar menjadi tak terkendali. Perekonomian negara mengalami kekacauan yang luar biasa. 

Pemerintah Indonesia sendiri tidak dapat melarang beredarnya mata uang rupiah Jepang karena belum ada penggantinya. Kas negara kosong, sedangkan pemasukan dari pajak dan bea masuk lainnya terbatas. Sebaliknya, pengeluaran sangat besar. Keadaan itu semakin diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh pihak Belanda. 

Akibat blokade itu, Indonesia tidak dapat mengekspor barang-barang senilai Rp200.000.000. Blokade ekonomi itu bertujuan agar pemerintah Indonesia kehilangan kepercayaan rakyatnya sehingga memudahkan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia.

Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Tentara Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA Netherland Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Sekutu sebagai pengganti mata uang rupiah Jepang. Tindakan Panglima Tentara Sekutu itu diprotes oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir. Ia menyatakan bahwa uang tersebut tidak berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan uang kertas Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946 yang disebut Oeang Republik Indonesia (ORI). Uang itu dikeluarkan untuk menggantikan mata uang Rupiah Jepang yang semakin merosot nilainya. Nilai tukar mata uang Rupiah Jepang dengan ORI adalah Rp 1000 mata uang Jepang, ditukar dengan Rp 1 Oeang Republik Indonesia (ORI). Dalam menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kebijakan:

1. Pinjaman Nasional

Menteri Keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional. Pinjaman akan dikembalikan selama 40 tahun. Karena himbauan pemerintah itu, pada bulan Juli tahun 1946 penduduk Pulau Jawa dan Madura mulai menyetorkan uangnya kepada pemerintah. Pada tahun pertama saja uang yang terkumpul mencapai Rp500.000.000. Dengan terkumpulnya uang sebanyak itu dalam waktu singkat, menunjukkan besarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

2. Hubungan dengan Amerika

Hubungan antara para pengusaha Amerika dirintis oleh badan semi pemerintah bernama Banking and Trade Coorporation (BTC). Badan itu berhasil mendatangkan Kapal Martin Behrman di Pelabuhan Cirebon yang mengangkut barang-barang kebutuhan rakyat. Namun, kapal itu berhasil dicegat oleh Angkatan Laut Belanda dan dipaksa berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok kemudian seluruh muatannya dirampas.

3. Konferensi Ekonomi

Pada bulan Februari 1946, pemerintah menyelenggarakan Konferensi Ekonomi. Konferensi membahas masalah-masalah yang paling mendesak. Di antaranya meningkatkan hasil produksi pangan, distribusi bahan makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing. Konferensi menghasilkan konsepsi sebagai berikut:

  • Sistem autarki lokal warisan Jepang akan diganti secara berangsur-angsur dengan sistem sentralisasi.
  • Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral dalam wadah Badan Pengawasan Makanan Rakyat.
  • Semua perkebunan, tanpa kecuali, akan diawasi oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi.

4. Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan)

I. J. Kasimo, Menteri Persediaan Makanan mengeluarkan kebijakan rencana produksi lima tahunan yang kemudian dikenal dengan Kasimo Plan. Kasimo Plan berisi anjuran antara lain sebagai berikut:

  • Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul. 
  • Mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam pertanian dan menanami tanah-tanah terlantar di Sumatra.
  • Mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatera dalam waktu 15 tahun.

Rencana Kasimo itu tidak berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik yang tidak stabil dan adanya Agresi Militer Belanda II. Keikutsertaan Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) yang dipimpin B.R. Motik merupakan wadah bagi pengusaha swasta yang telah terbentuk pada masa pendudukan Jepang. Semuanya diaktifkan dan berpartisipasi dalam upaya menegakkan ekonomi pada masa awal kemerdekaan.

6. Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Ir. Soerachman berupaya mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan dengan melakukan penataan terhadap lembaga-lembaga keuangan negara. Untuk itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1946 pada tanggal 5 Juli 1946.

Perkembangan Ekonomi dan Keuangan di Awal Kemerdekaan Indonesia

Perpu itu berisi tentang pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) melalui proses nasionalisasi salah satu bank milik Belanda, yaitu de Javasche Bank. Sejak saat itu pemerintah Republik Indonesia memiliki bank negara. Bank itu kemudian dikenal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Pemimpin pertama Bank Negara Indonesia (BNI) adalah Margono Djojohadikoesoemo.

7. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)

Soemitro "begawan ekonom Indonesia" berpendapat bahwa untuk membangun perekonomian nasional harus dimulai dari sektor perdagangan. Untuk itu, golongan pengusaha nasional yang rata-rata bermodal kecil harus dibantu dengan pinjaman kredit.

Gagasan Soemitro ini kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir. Soemitro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan mengemukakan Program Gerakan Benteng (Benteng Group). Dalam kurun waktu 1950-1953 kurang lebih 700 pengusaha Indonesia memperoleh kredit Program Benteng. Namun, usaha ini tidak berhasil dengan baik karena hal-hal sebagai berikut:

  • Banyak di antara para pengusaha Indonesia belum mampu memanfaatkan kredit yang diperoleh.
  • Pengusaha-pengusaha pribumi belum mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.
  • Mentalitas pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif. Pada tahun 1951 kebijakan ekonomi dan keuangan ditinjau kembali. Untuk menaikan pendapatan negara, biaya ekspor diturunkan dan diadakan penghematan secara drastis.

8. Sistem Ekonomi Ali-Baba

Pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I diperkenalkan sistem ekonomi baru vang disebut Sistem Ekonomi Ali-Baba: Sistem ini diprakarsai oleh Mr. Isqak Tjokrohadisoerjo. Sistem Ekonomi Ali-Baba dimaksudkan pula untuk memajukan pengusaha pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi, terutama Cina. Sistem Ali-Baba bertujuan agar pengusaha pribumi belajar dari pengusaha-pengusaha Cina. Dalam pelaksanaannya, pengusaha-pengusaha pribumi hanya dijadikan alat oleh pengusaha-pengusaha Cina untuk memperoleh kredit guna memajukan usahanya.

Sebaliknya, pengusaha-pengusaha pribumi tetap tidak berhasil mengembangkan usahanya. Dalam suasana liberal persaingan lebih diutamakan, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum sanggup untuk bersaing. Keadaan ekonomi yang makin kacau ditambah lagi dengan timbulnya pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah, mengakibatkan makin sulitnya pemerintah pada masa itu.


Daftar Pustaka: Yudhistira