Sejarah dan Isi Manifesto Politik 1925

Pada tahun 1923, di bawah pimpinan Iwa Kusumasumantri, pengurus Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) mengeluarkan keterangan asas yang dapat dianggap sebagai manifesto politik. Dari situ terlihat bahwa Indonesische Vereeniging memiliki corak politik dan sikap radikal.

Keterangan asas tahun 1923 menyebutkan bahwa masa depan bangsa Indonesia terletak pada adanya bentuk pemerintahan vang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenarnya, karena bentuk pemerintahan semacam itulah yang dapat diterima oleh rakyat. Bentuk pemerintahan semacam itu harus dituju oleh tiap-tiap orang Indonesia menurut kecakapannya dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, bebas dari bantuan asing. Menghindari perpecahan dan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mencapai tujuan bersama. 

Dalam menjelaskan keterangan asas itu, Iwa Kusumasumantri mengatakan bahwa dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, bangsa Indonesia harus menempuh jalan non kooperasi. Indonesia harus menolak kerjasama dengan Belanda. Dengan demikian, Indonesia bekerja untuk membangun negara nasional. Dengan keterangan asas itu secara terang-terangan Indonesische Vereeniging melibatkan diri dalam kegiatan politik. 

Dengan tegas pula dinyatakan bahwa organisasi ini berjuang untuk mencapai pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia dan menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Keterangan asas tahun 1923 itu dipertegas lagi oleh pengurus baru di bawah pimpinan Nazir Datuk Pamuncak pada tahun 1924. Dalam keterangan asas tahun 1924 dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

  • Hanva Indonesia yang bersatu dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah.
  • Tujuan bersama, vakni kemerdekaan Indonesia, menghendaki adanya aksi massa nasional vang sadar dan berdasar kepada tenaga sendiri.
  • Melihat dua macam penjajahan, politik dan ekonomi, aksi itu adalah suatu persediaan bagi kemerdekaan politik dan suatu sikap menentang kapitalis asing yang menguras kekayaan Indonesia. Nazir Datuk Pamuncak menegaskan bahwa politik non-kooperasi adalah sendi perjuangan rakyat Indonesia.

Kerja sama dengan pihak penjajah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tidak lain adalah penipuan diri sendiri. Kerja sama hanya mungkin antara dua golongan yang sama hak dan kewajibannya serta sama pula kepentingannya. Pada tahun 1925, keterangan asas itu dipertegas lagi oleh pengurus di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo. Dibandingkan dengan keterangan asas terdahulu, keterangan asas tahun 1925 lebih berani. Keterangan itu sebagai berikut:

Sejarah dan Isi Manifesto Politik 1925

  • Hanya Indonesia yang bersatu, dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan golongan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Tujuan bersama yakni kemerdekaan Indonesia, menghendaki aksi massa yang sadar dan berdasar pada kekuatan sendiri.
  • Peran serta seluruh lapisan rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan nasional adalah juga suatu syarat mutlak untuk mencapai tujuan itu.
  • Anasir yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik kolonial ialah pertentangan kepentingan antara si penjajah dengan yang terjajah. Corak politik penjajah untuk mengaburkan dan menutup anasir itu harus dibalas oleh bangsa Indonesia dengan mempertajam dan menyatakan dengan jelas pertentangan itu.
  • Karena pengaruh penjajahan sangat merusak dan menimbulkan demoralisasi atas keadaan jiwa dan fisik bangsa Indonesia, usaha normalisasi hubungan jiwa dan materil harus dilakukan sungguh-sungguh. 
Keterangan-keterangan asas itu merupakan manifesto politik yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Tujuan tersebut ialah kemerdekaan bangsa dan tanah air. Kemerdekaan itu harus dicapai dengan adanya persatuan dan melalui usaha sendiri serta aksi massa yang sadar. Keterangan asas ini mempengaruhi pergerakan politik di Indonesia. Gagasan tentang persatuan yang dilontarkan Perhimpunan Indonesia itu bergema dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.


Daftar  Pustaka: Erlangga