Sistem Politik di Inggris

Sistem politik suatu negara tidak ada yang sama satu dengan lainya, walaupun dasar falsafah negaranya sama. Misalnya, Rusia dengan Cina dasar falsafahnya sama, yaitu komunis tapi corak sistem politiknya berbeda. Negara Jepang sistem politiknya sidikit banyak meniru Inggris tapi keduanya ada perbedaan. Kondisi ini bisa terjadi karena sistem politik suatu negara dipengaruhi minimal dua hal, yaitu dasar falsafah negara yang bersangkutan dan fenomena sosial yang ada di Negara tersebut.

Untuk membahas mengenai materi perbedaan sistem politik maka akan kita paparkan contoh sistem politik dari tiga negara, yaitu Cina sebagai negara sosialis, Inggris sebagai negara liberalis dan dikenal sebagai Induk Parlementarian (Mother of Parlements), dan Jepang sebagai negara termaju Asia, yang sukses menggunakan sistem polirik yang diadopsi dari barar tanpa kehilangan kepribadiannya. Dengan paparan tersebut, Anda bisa mengambil kesimpulan dimana letak perbedaan prinsip dari ketiga sistem politik tersebut. 

Sistem Politik di Inggris

A. Bentuk Negara
 
Kerajaan Inggris adalah kerajaan yang tertua dan paling terkenal di dunia, bentuk pemerintahan Inggris kurang jelas didefinisikan dan agak sulit dipahami.
 
B. Konstitusi
 
Negara Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis. Tidak adanya konstitusi tertulis ini dianggap sebagai suatu keuntungan karena dengan konstitusi ini memudahkan pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap perubahan keadaan-keadaan dan tuntutan-tuntutan tanpa mengalami kesulitan dalam prosedurnya.
 
C. Badan Eksekutif
 
Badan eksekutif terdiri dari raja yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat, serta ±20 menteri yang bekerja atas asas tanggung jawab menteri. Kekuasaan Raja atau Ratu hanya bersifat simbolis, sedangkan kekuasaan yang sebenarnya ada di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri. Raja secara formal harus memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen, tetapi ia tidak boleh menyatakan pendapatnya tentang undang-undang itu secara terbuka. 

Ratu juga secara formal bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan. Dalam tindakan-tindakan ini, Ratu diharapkan menghargai kehendak parlemen seperti yang disampaikan kepadanya oleh para pemimpin partai yang memerintah. 

Oleh karena itu, hak raja untuk menunjuk perdana menteri adalah tidak lebih dari sekedar formalitas. Segera sesudah hasil pemilihan umum diketahui, ratu memanggil pemimpin dari partai yang menang dan menyuruhnya untuk membentuk Kabinet. 

Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dan menjadi anggota Majelis Rendah karena menurut konvensi bahwa menteri harus diambil dari anggota badan legeslatif, oleh karena jabatan menteri hanya boleh dipegang oleh seorang yang telah membuktikan dalam pemilihan umum bahwa ia dipercayai oleh rakyat banyak. 

Setelah diangkat menjadi menteri, kedudukan sebagai anggota parlemen tidak dilepaskannya sehingga eksekutif mampu menjamin kontrol terhadap perundang-undangan, dan secara bersamaan, menteri-menteri itu bertindak pula sebagai pemimpin eksekutif departemen-departemen penting pemerintah pusat. 

Dengan demikian, pemerintah Inggris lebih tepat disebut sebagai pemerintahan kabinet atau pemerintahan partai daripada sebagai pemerintahan parlemen. Perdana menteri berdiri sebagai pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah dan juga sebagai ketua dari politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif sehingga secara pribadi perdana menteri mewakili gabungan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Jadi, dapat dikatakan bahwa perdana menteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, yaitu
1) memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri,
2) membimbing majelis rendah,
3) menjadi penghubung dengan raja/ratu, dan
4) memimpin partai mayoritas. 

Sistem Politik di Inggris

D. Peranan Parlemen 

Secara formal, peranan parlemen sangatlah besar, tetapi kenyataannya parlemen mempunyai kekuasaan yang sangat terbatas sebab peranannya untuk merumuskan kebijaksanaan sangat terbatas. Perdana menteri sebagai pemimpin partai mayoritas dalam Majelis Rendah dan juga sebagai ketua dari politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif dapat mengontrol parlemen. Parlemen di Inggris terdiri dari dua kamar, yaitu majelis rendah (DPR) dan majelis tinggi. 

1) Majelis rendah (House of Commons) Majelis ini beranggotakan kurang lebih 630 orang dengan masa jabatan maksimal 5 tahun. Keunggulan badan eksekutif atas kekuasaan badan legislatif di Inggris adalah akibat dari disiplin partai dalam Majelis Rendah. Para anggota parlemen dari partai mayoritas mendukung rencana-rencana kabinet guna mempertahankan kekuasaan partainya dalam badan eksekutif. 

2) Majelis tinggi (House of Lords) Majelis Tinggi Inggris satu-satunya majelis di dunia yang anggotanya berkedudukan secara turun temurun. Di samping itu ada anggota yang ditunjuk untuk jabatan seumur hidup berdasarkan jasa-jasanya kepada masyarakat, contohnya, Ny.Churchill sesudah suaminya meninggal. Jumlah anggotanya kira-kira 900 orang. 

E. Sistem Pemilu
Sistem pemilu di Inggris adalah sistem distrik, yaitu sistem pemilihan yang didasarkan pada kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi). Setiap distrik mempunyai satu wakil dalam Majelis Rendah (DPR). Untuk itu, wilayah negasra dibagi menjadi sejumlah distrik dan jumlahnya sama dengan anggota DPR yang ingin dipilih.


Daftar Pustaka: Yudhistira