Tugas Wewenang Presiden, BPK, MA, dan MK

Presiden adalah lembaga negara dan penyelenggara negara di bidang eksekutif. Presiden dibantu wakil presiden dan para menteri memiliki kekuasaan menjalankan undang-undang. Presiden secara berpasangan dengan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan presiden di Indonesia meliputi dua hal berikut ini.

A. Wewenang Presiden dan Wakil

 
1) Kekuasaan sebagai kepala negara, contohnya 
  • sebagai panglima tertinggi angkatan perang;
  • memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi;
  • memberi gelaran, tanda jasa dan tanda kehormatan.
2) Kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, contohnya
  • mengangkat dan memberhentikan menteri;
  • memimpin kabinet;
  • memegang kekuasaan pemerintahan.

B. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu dari lembaga negara. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh piesiden. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 

Ketentuan mengenai BPK diatur dalam Bab VIII A Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G UUD 1945 perubahan ketiga. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai BPK adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1973. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Akan tetapi, tidak berdiri di atas pemerintah. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang BPK adalah:

  • memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara;
  • memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan setiap kali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi dan misi BPK adalah sebagai berikut:

  • Visi BPK adalah terwujudnya BPK RI sebagai lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien dan modem dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang setiap entitasnya: memiliki pengendalian intern yang kuat; memiliki aparat pemeriksa intern yang kuat; dan hanya diperiksa oleh satu aparat pemeriksa ekstern.
  • Misi BPK adalah mewujudkan diri menjadi auditor eksternal keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, efektif, efisien, dan modern sesuai dengan praktik internasional terbaik, berkedudukan di ibu kota negara dan ibu kota setiap provinsi, serta mampu memberdayakan DPR, DPD, dan DPRD melak-sanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari ko-rupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

C. Tugas Mahkamah Agung (MA)


Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan di bidang yudikatif. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, dan menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menuru.t Pasal 24 A UtJD 1945, kewenangan Mahkamah Agung meliputi:

  • berwenang mengadili pada tingkat kasasi;
  • menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
  • mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, misalnya memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.

D. Mahkamah Konstitusi (MK)


Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif. Dengan demikian kekuasaan kehakiman atau yudikatif di Indonesia dipegang oleh dua lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

Tugas Wewenang Presiden, BPK, MA, dan MK

  • menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945;
  • memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • memutus pembubaran partai politik, 
  • memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden di-duga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Komisi Yudisial (KY)


Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24 B UUD 1945 sebagai berikut:

  • Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menj aga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  • Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
  • Anggota Komisi Yudisia1 diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. 

Komisi Yudisial mempunyai wewenang
  • mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR;
  • menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Meskipun kekuasaan Komisi Yudisial berhubungan dengan masalah hakim tetapi Komisi Yudisial bukanlah lembaga negara di bidang yudikatif. Kekuasaan yudikatif tetap berada di tangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif.  Susunan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 hasil amandemen sebagai berikut.


Daftar Pustaka: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri