Tujuan Otonomi Daerah dan Asas Prinsipnya

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. 

Pada saat yang sama pemerintah ptthat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusati kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dari kreativitas pemerintah daerah akan terpantau, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kut.
Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikul:
  • Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
  • Pengembangan kehidupan demokrasi.
  • Keadilan.
  • Pemerataan.
  • Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
  • Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
  • Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkat-kan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang asas-asas pemerintahan daerah, silahkan dermati terlebih dahulu bagan di bawah ini, Bagan tersebut merupakan aturan tentang pemerintahan daerah yang dimuat pada pasal 18 UUD Negara Republik indonesia tahun 1945. Dari bagan di atas dapat kita sarikan sebagai berikut:
  • Adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang, Provinsi dan Kabupaten/ Kota,
  • Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pem-bantuan,
  • Secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi;
  • Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanyardipilih secara demokratis;
  • Kepala daerah dipilih secara demokratis;
  • Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. 

Bagian ini kita akan membicarakan tentang asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraain pemerintahan daerah. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian pahami dulu beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, yaitu antara lain pernerintahan daerah, pemerintah daerah, otonomi daerah dan daerah otonom. 

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantua.n dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah adalah Gubernur untuk provinsi, Bupati  untuk kabupaten, Walikota (untuk Kota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Setelah kalian mengetahui arti beberapa istilah di atas, mari kita bahas asas-asas apa yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Dalam pasal 18 ayat (2) UUD Negara. Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa "pemerintah daerah daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". 

Dengan demikian terdapat dua asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi dalam ketentuan tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri. 

Sedangkan asas tugas pembantuan dimaksudkan bahwa pelaksanaan urusan pemerinta.han tersebut dapat dilaksanakan melalui penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten kota ke desa (Penjelasan UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004). 

Berdasarkan uraian diatas, asas otonomi sering disebuts asas desentralisasi. Apa yang dimaksud desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus utusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 Tahun 2004). 

Tujuan Otonomi Daerah dan Asas Prinsipnya

Perlu kalian ingat, bahwa sekalipun daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus urusa.n pemerintahannya sendiri, tetapi tetap berada dalam bingkai dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, pemerintah daerah berkewajiban untuk patuh dan rnenghorrnati kewenangan yang dimiliki. Pemerintah Pusat. 

Asas yang kedua adalah tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah (Pusat) kepada daerah dan/atau desa, dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk rnelaksanakan tugas tertentu. Jadi urusan pemerintahan dalam tugas pernbantuan bukan merupakan atas inisiatif dan prakarsa sendiri tetapi merupakan penugasan dari pemerintah yang ada di atasnya. 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan diberikannya otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut lebih kreatif dan inisiatif menggali dan memanfaatkan segenap potensi daerah untuk mencapai kemajuan dan. kesejahteraan masyarakat di daerah. 

Oleh karena itu, dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan, bahwa pemerintahan didaerah berhak menetapkan peraturan daerah dari peraturan-peraturan lain untuk melaksanalcan otonomi dan tugas' pembantuan (UUD 1945  pasal 18 ayat (6). 

Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
  • Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pernbantuan,
  • Penyelenggaraan asas desntrali.sasi secara utuh dan . bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota,
  • Asas tugas pembantu.an yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten., Daerah Kota, dan Desa.


Daftar Pustaka: PT. JePe Press Media Utama