Penetapan dan Perubahan Rancangan UUD 1945

Several changes at the constitution draft were approved by the session among others were as follows.
Beberapa perubahan pada rancangan UUD disepakati oleh sidang, di antaranya sebagai berikut:
a. Change at the first principle of Five Principles, which initialy read "Divinity with obligation to run the Islam law for the followers according to the just and civilized human base" was turned into "The one God".
Perubahan pada sila pertama Pancasila, yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
b. Change at the constitution draft Chapter of III, section abottt president. Initialy read, "A president was a genuine Indonesian people, who believed on Islam", was turned into, "President was a genuine Indonesian people".
Perubahan pada rancangan UUD Bab III, pasal mengenai Presiden. Semula berbunyi, "Seorang presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", diubah menjadi, "Presiden ialah orang Indonesia asli".
In that session, the constitution draft was specified artd ratified to become the state constitution, and since that time was known as 1945 Constitution.
Dalam sidang itu pula, rancangan UUD ditetapkan dan disahkan menjadi UUD negara, dan sejak saat itu dikenal sebagai UUD 1945.
The decisions obtained from the first session of the Committee of Preparation of Indonesia Independence were as follows.
Keputusan yang diperoleh sebagai hasil dari sidang PPKI yang pertama adalah sebagai berikut.
1. Altering and specifying the Constitution of Republic ,Of Indonesia, which was then recognized by the name of 1945 Con'st itution.
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945.
2. Electing Ir. Soekarno as President and Drs. Moh. Hatta as Vice, President.
Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Wesiden.
3. Before the forming of the People Consultative Assembly, for the time being the work of the president was assisted by the National Committee!
Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
On August 19, 1945, the Committee of Preparation of Indonesia Independence held a session again - Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang lagi.

The decisions yielded in the session on Aligust 19, 1945 were: Keputusan yang dihasilkan pada sidang tanggal 19 Agustus 1945 adalah:

1. Specifying 12 ministers who were commisioned to assist the president (government).
Menetapkan 12 menteri yang bertugas membantu presiden (pemerintah).
2. Divided the territory of Republic of Indonesia into 8 provinces, and also appointed the governors.
Membagi wilayah Negara Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, serta menunjuk para gubernumya.
3. Body of People Security would be formed
Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat (BKR).
Hereinafter, to study 3 main problems which had been talked about in the previous sessions, on August 22, 1945 the Committee of Preparation of Indonesia Independence performed a session in Loyalty of Java Association Building (Southern Gambir, Jakarta). The session was led by Vice President.
Selanjutnya, untuk membahas 3 masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang-sidang sebelumnya, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta). Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Presiden.
The decisions of the session on August 22, 1945 were as follows. Keputusan sidang tanggal 22 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

1. Forming the Center of National Indonesia Committee centered in Jakarta. It was the body which would function as Parliament before a general election was carried out and compiled from centre level to the regions. 

Penetapan dan Perubahan Rancangan UUD 1945

Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), yang berpusat di Jakarta. KNIP adalah badan yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.
2. Specifying Indonesia Nationalist Party as a single political party in Indonesia.
PNI (Partai Nasional Indonesia), ditetapkan menjadi partai politik tunggal di Indonesia.
3. The Body of People:s1 Security as custodian of public security to each region.
BKR (Badan Keamanan Rakyat), sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.
On August 25, 1945, the government officially announced the Center of National Indonesia Committee, led by Kasrnan Singodimedjo and Suwirjo as secretary.
Pada tanggal 25 Agustus 1945, secara resmi pemerintah mengumumkan KNIP, dengan diketuai oleh Kasman Singodimedjo dan Suwirjo sebagai sekretaris.



Sumber Pustaka: Yrama Widya