5 Agenda Kebijakan PROPENAS Dalam Pembangunan Nasional GBHN 1999

5 Agenda Kebijakan PROPENAS


Secara garis besar, ada lima agenda kebijakan PROPENAS yang akan dijelaskan di bawah ini.

Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan

Tujuan dalam membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah terciptanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kukuh dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang damal dan demokratis serta mampu menghadapi tantangan pesatnya perkembanbgan teknologi maupun perkembangan dinamika masyarakat yang secara keseluruhan dapat menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan di segala bidang. Di tengah suasana semakin menguatnya gejala disintegrasi bangsa serta timbulnya berbagai kerusuhan sosial, maka pembangunan di bidang politik serta pertahanan dan keamanan nasional dianggap perlu untuk dijadikan salah satu agenda utama dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.

Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih

Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih melalui PROPENAS pada lima tahun mendatang (2001—2005) adalah tertatanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penuntasan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelanggaran hak asasi manusia serta untuk menunjang berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelanggara negara yang Iebih profesional, berkualitas mematuhi kode etik, bersih dan bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.


Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan

Tujuan program pembangunan nasional di bidang ekonomi selama 2001—2005 adalah tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ni akan dicapai dengan Iebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.

Memban gun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya

Tujuan umum pembangunan kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, serta pendidikan secara adil dan merata untuk meningkatkan kualitas hidup yang Iayak dan bermartabat sehingga terwujud manusia serta masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri, berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berketahanan budaya yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sasaran umum di antaranya mencakup: menurunnya aju pertumbuhan penduduk menjadi 1,40%, menurunnya tingkat kelahiran, menurunnya angka kematian kasar menjadi 6,5 per 1.000 penduduk; meningkatnya usia harapan hidup menjadi 67,9 tahun; dan menurunnya angka buta huruf.

Mengangkatkan pembangunan daerah

Sasaran pembangunan daerah di antaranya dilakukan dengan mengembangkan otonomi daerah melalui penerapan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Peri mbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meningkatkan pengembangan wilayah, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat penanganan khusus Dl. Aceh, naniaya, dan Maluku.
Sumber Pustaka: Erlangga