Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Nilai


Nilai-nilai luhur yang dirintis dan telah dipupuk melalui pergerakan nasional sejak 1908 telah terbakar habis oleh kekuasaan. Orde lama mengembangkan Pancasila sebagai dasar negara bukan sebagai sesuatu yang substantif, melainkan diinstrument alisasikan untuk mendukung kepentingan politik sesaat.

Di era orde baru Pancasila sebagai dasar negara banyak dijadikan sebagai symbol negara dan tidak dihayati serta dilaksanakan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Akhirnya, yang masih tersisa sebagai asset nasional dan dapat dijadikan milik bersama adalah Pembukaan UUD 1945 dengan nilai-nilai luhurnya yang menjadi satu kesatuan secara terintegratif dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai.

Meletakkan kembali Pancasila secara terintegrarif dengan pembukaan, dapat mendorong bangsa untuk menemukan landasan berpijak yang sama, menyelamatkan persatuan, dan kesatuan nasional yang kini sedang mengalami disintegrasi. Dengan demikian, selain sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna sebagai ideologi nasional yang merupakan cita-cita dan tujuan negara. Kedudukan dan relevansi Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar negara, mengandung makna bahwa Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat sebagai berikut.


Dimensi Realitas

Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus merupakan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila harus merupakan suatu rangkaian nilai-nilai yang menunjukkan sikap dan perilaku bangsa Indonesia.

Dimensi Idea1ita

Artinya, idealisme yang terkandung di dalamnya bukan sekadar utopis tanpa makna, melainkan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan.

Dimensi Fleksibilitas

Artinya, Pancasila bukan barang jadi yang sudah selesai dan mandek dalam kebekuan dogmatis dan normatif, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi perkembangan zaman. Dengan demikian, tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila akan tetap aktual, relevan, serta fungsional sebagai penyangga kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Berkaitan dengan hal tersebut, meskipun dalam agenda reformasi total harus dilakukan reformasi dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan ketatanegaraan secara mendisar, tetapi Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila tidak perlu direformasi sebab Pembukaan UUD 1945 merupakan staats fundamental norm yang tidak bisa diubah meskipun ada perubahan politik, pergantian pemerintahan, dan perubahan kebijakan nasional.

Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama