Masalah Ekonomi Indonesia Dalam Pembangunan Nasional

Masalah Ekonomi Indonesia Dalam Pembangunan Nasional


Masalah ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah manifestasi dan keadaan kekurangan dan keterbelakangan masyarakat. Melalui upaya-upaya pendidikan dan modernisasi keadaan kekurangan dan keterbelakangan akan berkurang. Walaupun ukuran batas kemiskinan yang digunakan setiap negara tidak sarna karena adanya perbedaan okasi dan standar kebutuhan hidup, tetapi kemiskinan tetap merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh Negara berkembang maupun negara maju.

Di Indonesia, batas garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 1999 mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kilo kalori per kapita per han, ditambah dengan kebutuhan minimum nonmakanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan. Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selama kurun waktu 1976 sampai dengan 1998 telah terjadi peningk atan batas garis kemiskinan, selaras dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Batas tersebut di perkotaan maupun di pedesaan adalah seperti terlihat dalam Tabel.



Dan Tabel 8.3 terlihat bahwa batas kemiskinan di perkotaan pada tahun 1976 sebesar Rp 4.522,00 per kapita sebulan, sedangkan di pedesaan Rp2.849,00 per kapita sebulan. Artinya nilai pengeluaran minimum yang harus dipenuhi oleh seseorang agar tidak tergolong miskin adalah Rp4.522,00 di perkotaan dan Rp2.849,00 di pedesaan. Perbedaan batas ini pada tahun 1998 menjadi Rp96.959 di perkotaan dan Rp72.780,00 di daerah pedesaan. Batas garis kemiskinan antara perkotaan dengan pedesaan selama tahun 1976 — 1998 terlihat cukup berarti perbedaannya yaitu untuk perkotaan Iebih besar sekitar 1,5 kali dibanding pedesaan.

Perbedaan ni dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah ragam kebutuhan penduduk pedesaan yang cenderung Iebih sedikit disbanding perkotaan. Selain itu pengeluaran sebagian besar masyarakat di pedesaan masih berorientasi pada kebutuhan makanan, sementara masyarakat perkotaan sudah beralih kepada bukan makanan.

Meskipun demikian, sebagai akibat timbulnya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin meningkat dan 22,5 juta orang pada tahun 1996 menjadi 37,5 juta orang pada pertengahan tahun 1999 (data PROPENAS). Penurunan jumlah penduduk miskin pada akhirnya menjadi salah satu sasaran umum penting propenas dibidang ekonomi.
Sumber Pustaka: Erlangga