Pelaksanaan Toleransi Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pelaksanaan Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari

Berikut ini adalah empat pelaksanaan toleransi yang perlu kita ketahui untuk kehidupan sehari-hari.

Umum

Sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yang sudah menyatu atau melembaga dalam segala sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia yang
telah lama berurat dan berakar menuntut sikap tenggang rasa dan saling menghormati serta menghargai antarsesama penganut agama yang berbeda-beda. Dengan kata lain, sangat diperlukan adanya sikap toleransi supaya terbina kerukunan hidup antarumat beragama.

Dalam pelaksanaan ibadah, dikenal dua pola dasar hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu hubungan secara vertikal dan hubungan secara horizontal. Hubungan secara vertikal berarti hubungan antara individu sebagai makhluk dengan penciptanya sebagaimana telah ditentukan oleh ajaran agamanya masing-masing. Hubungan secara horizontal berarti hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam hubungan ini tidak hanya terbatas pada lingkungan suatu agama, tetapi dapat dilakukan dengan orang lain yang tidak seagama, seperti kerja sama dalam masalah kemasyarakatan. Contoh, teman kita sakit dan memerlukan pertolongan. Sebagai umat beragama kita tidak perlu memperhatikan agama apa yang ia anut. Kewajiban sebagai umat beragama adalah secepatnya memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuannya. Apakah memberi obat, makanan, atau sekadar menengok sambil menghibur atau menggembirakan, baik untuk orang sakit maupun keluarganya.


Sikap umat beragama harus selalu terpanggil untuk secara aktif ambil bagian dalam segala usahapembangunan. Oleh karena itu, seluruh umat beragama di Indonesia hendaklah bersatu padu dan bahu-membahu membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selain hormat-menghormati dan harga menghargai, diperlukan juga sikap tolong-menolong dalarn usaha pembangunan. Jika ada suatu daerah ditimpa bencana alam, seperti banjir atau tanah longsor, hendaknya kita memberikan bantuan tanpa membedakan agama.

Toleransi dalam kehidupan keluarga

Sebuah keluarga terdiri atas bapak, ibu, dan anak-anaknya yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kewajiban. Orang tua berkewajiban untuk membesarkan anak-anaknya dengan harapan kelak akan mampu menggantikan kedudukan mereka di dalam masyarakat. Kewajiban anak-anak sesuai dengan kodratnya ialah membantu orang tua menciptakan kehidupan yang renang, damai, dan tenteram. Agar tercipta suasana tersebut anak-anak dituntut untuk saling merighormati dan menghargai keberadaan orang tua selama proses kehidupan keluarga berlangsung.

Agar suatu keluarga hidup rukun, damai, dan tenang, para anggota keluarga berkewajiban untuk mewujudkan suasana saling pengertian, memberi-menerima, menghindari sikap dan suasana yang saling mencurigai serta menjauhkan sikap saling mencemooh. Orang tua dituntut bersikap sabar dan tenggang rasa, sebaliknya anak-anak dituntut sikap menghargai dan menghormati orang tua agar terbina hidup rukun antaranggota keluarga.

Toleransi dalam kehidupan masyarakat

Dalam kerangka kerukunan dan ketenangan antara sesama pemeluk agama yang berbeda-beda, hendaknya kita menyadari bahwa kita merupakan satu bangsa yang hidup bersama-sama, di tempat yang sama, dan dengan tujuan nasional yang sama pula.

Toleransi dalam kehidupan bernegara

Demokrasi Pancasila bermakna formal dan material. Dalam rapat-rapat, baik di MPR maupun DPR, senantiasa diupayakan pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila hal ini tidak mungkin dicapai maka putusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).

Meskipun demikian, musyawarah tetap merupakan ciri khas demokrasi Pancasila yang selalu berpegang kepada hikmat kebijaksanaan. Setiap keputusan yang diambil dengan cara apa pun tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 beserta penjelasannya. Setiap peserta atau anggota fraksi mempunyai hak dan kesempatan yang sama, bebas dalam mengeluarkan pendapat, dan dapat memberikan kritik yang konstruktif tanpa adanya rintangan dan siapa pun. Namun, hal mi mesti didasari pandangan bahwa setiap kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Karena itu, setiap uraian tentang pendapat para ánggota dalam sebuah lembaga sebelum diterima pendapat tersebut harus diolah sampai kebulatan pikiran yang disebut mufakat diperoleh.

Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali terjadi perdebatan untuk mempertahankan pendirian masing-masing karena semuanya merasa pendapatnya adalah yang paling benar. Akan tetapi, apabila keputusan telah diambil baik, berdasarkan mufakat maupun suara terbanyak, maka perdebatan harus dianggap selesai dan hasil keputusan merupakan konsensus bersama. Jiwa besar, sikap menghargai, dan sikap mengakui sangat diperlukan karena tidak selamanya pendirian seorang anggota yang menurutnya
terbaik, akan bailc bagi orang lain. Toleransi dalam proses musyawarah untuk mencapai mufakat di DPR pada dasarnya sama dengan di MPR. Jika riusyawarah untuk mufakat di MPR digunakan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sedangkan di DPR musyawarah untuk mufakat diperlukan guna menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Sumber Pustaka: Yudhistira