Sejarah Perkembangan Koperasi Pada Zaman Orde Baru Di Indonesia

Sejarah Perkembangan Koperasi Pada Zaman Orde Baru Di Indonesia


Periode sesudah tahun 1966 sejak pemerintahan Orde Baru mulailah usaha untuk meningkatkan koperasi, yaitu mengembalikan koperasi kepada prinsip-prinsip ekonomi dan sendi-sendi dasar koperasi. Undang-undang No. 12 Tahun 1967 menertibkan koperasi-koperasi yang sudah ada sehingga koperasi dikembalikan sesuai dengan asas dan sendi-sendi dasar Serta prinsip-prinsip koperasi yang berlaku universal yang telah diakui oleh International Corporation Alliance (ICA). 

Sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 12/1967, terhadap koperasi-koperasi yang ada kemudian diadakan penertiban sehingga jumlah koperasi menciut dan 64.000 koperasi menjadi 15.000 koperasi yang dinilai dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan UU No. 12/1967. Sejak Pelita I (1969-1974) dalam rangka pembangunan nasional diupayakan penertiban dan reorganisasi menuju kehidupan koperasi yang kuat dan sehat. Untuk menuju sasaran itu diadakanlah kegiatan pendidikan dan latihan koperasi dengan mendirikan Pusat Pendidikan Koperasi di Jakarta dan kemudian disusul dengan pendirian Balai Latihan Koperasi (Balatkop) di tingkat propinsi pada tahun 1969 oleh pemerintah. Pada tanggal 11-14 November 1968, diadakan Musyawarah Nasional II Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) di Jakarta dengan menghasilkan beberapa keputusan.



Beberapa keputusan GERKOPIN

  1. mengernbalikan kepercayaan masyarakat kepada koperasi, dengan jalan mengadakan beberapa introspeksi serta penyempurnaan di bidang organisasi, keanggotaan, kepengurusan, dan kepegawaian;
  2. memperbaiki efisiensi di bidang usaha berdasarkan norma-norma ekonomi dan komersial yang serasi dan menunjang kemajuan usaha dan kesejahteraan anggota;
  3. menghilangkan mental ketergantungan dan mempertebal mental percaya kepada din sendiri dan kekuatan sendiri dalam setiap kegiatan
  4. koperasi;
  5. menggiatkan kembali pemupukan modal melalui sistem simpanan secra berencana dan terarah; memperbaiki manajemen serta meningkatkan managerial skill pada koperasi sehingga dapat memanfaatkan kemajuan di bidang teknik dan teknologi yang merupakan syarat penting dalam pembangunan;
  6. menggiatkan pendidikan perkoperasian dan memperluas sistem penerangan balk untuk gerakan koperasi sendiri maupun untuk umum;
  7. mempererat kerjasama antarkoperasi secara horizontal dan vertical baik dengan koRerasi di dalam negeri maupun koperasi di luar negeri.

Pada tanggal 23 Januari 1970, GERKOPIN menyelenggarakan rapat yang kemudian sepakat untuk membubarkan GERKOPIN dan sebagai penggantinya membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Pada saa itu tercatat 3.500.000 orang menjadi anggota koperasi yang tergabung daam 17.000 koperasi.

Perkembangan gerakan koperasi dasawarsa 70-an ditandai dengan munculnya satu jenis koperasi baru yaitu BUUD/KUD (Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa). Timbulnya BUUD/KUD bermula dan keinginan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1966-1967 untuk mengubah system kredit kolektif seperti yang diatur dalam Bimas menjadi kredit perorangan. Tujuan kredit perorangan adalah agar yang menikmati kredit tidak hanya pimpinan kelompok tetapi juga para anggota kelompok. 

Pendekatan yang dilakukan oleh BRI dilakukan atas dasar pemikiran salah seorang anggota Tim Bimas pusat Pro.Dr. lr. Sudarsono Hadisaputro. Beliau berpendapat bahwa tidak cukup hanya dengan mengubah sistem kredit saja, yaitu dan kolektif menjadi perseorangan, tetapi harus dikaitkan dengan suatu kelembagaan yang disebut Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang merupakan penggabungan antara koperasi pertanian dan koperasi desa, yaitu setiap anggota/petani dapat meminjam uang ke BRI dengan jaminan hasil panen, yang disimpan di gudang BUUD yang dinilai dengan padi pada saat panen. Sesuai dengan konsep, BUUD tersebut kemudian dikembangkan menjadi Koperasi Unit Desa. OIeh karena itu, koperasi baru tersebut biasa disebut dengan BUUD/KUD.

Pada tanggal 7-12 Juli 1973, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi di Jakarta yang disebut dengan MUNASKOP IX. Nama ini disesuaikan dengan penyelenggaraan kongres koperasi secara kronologis dimulai dan konggres koperasi I di Tasikmalaya.

Beberapa Keputusan MUNASKOP IX

Program koperasi dalam rangka Sapta Krida Kabinet Pembangunan II dan Pelaksanaan Pelita II meliputi masalah masalah yang betul betul berada dalam arus utama pembangunan terutama di daerah pedesaan dan di daerah perkotaan serta diharapkan mampu menjadi penggerak pembangunan itu sendiri.

Kegiatan usaha koperasi pada PELITA II terutama ditujukan untuk:
  1. Meningkatkan produksi pangan dan barang ekspor agar dapat meningkatkan pendapatan anggota;
  2. Meningkatkan produksi pangan, barang-barang ekspor untuk meningkatkan devisa;
  3. Lebih meratakan hasil pembangunan;
  4. Memperluas tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
  5. Ikut menciptakan kesempatan kerja;
  6. Menjadikan koperasi sebagai unit ekonomi rakyat yang mampu berdiri sendiri.
Setelah MUNASKOP X, perkembangan koperasi menunjukkan gejalapeningkatan kuantitas meskipun belum dibarengi dengan peningkatan kualitas. MUNASKOP X selanjutnya diikuti oleh MUNASKOP XI di Jakarta pada tanggal 17— 19 Januari 1983.

Sebagal tonggak sejarah yang penting dalam menyongsong PJPT II dan penutup pelita V, Undang-undang koperasi baru disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1992, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pemberlakuan undang-undang baru tentang perkoperasian tersebut merupakan tuntutan zaman yang semakin berkembang, karena koperasi diharapkan bisa membangun din dan mandiri, sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam PJPT II diharapkan koperasi dapat berperan dalam pembangunan nasional karena undang- undang baru itu memberikan keleluasaan kepada koperasi di bidang usaha dan permodalan. Selain itu, koperasi telah disejajarkan dengan badan usaha lainnya.

Titik berat PJPT II diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong dengan saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang Iainnya. Sasaran bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi rakyat, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang mantap.

Perekonomian bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha. Sesuai dengan isi titik berat PJPT II di atas, tugas dan peran koperasi Indonesia akan semakin besar dan harus menjadi organisasi ekonomi raksasa sehingga dapat memperkukuh perekonomian nasional dengan koperasi seba gal sokogurunya.
Sumber Pustaka: Erlanggga