Definisi Komunikasi Politik Beserta Fungsi Dan Contohnya

Komunikasi Politik


Komunikasi politik merupakan salah satu input dan sistem politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik. Komunikasi politik diasumsikan sebagai sistem politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan dan system politik, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

Komunikasi ditinjau dan perspektif merupakan suatu proses yang menyatu dengan fenomena politik. Walaupun secara teoretis, komunikasi bukan semata-mata hanya sebagai akibat dan fenomena politik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hasil studi komunikasi terhadap perilaku pemilihan umum di Amerika Serikat. Selain itu dibuktikan peran komunikasi (massa) dalam mengubah opmni (politik) masyarakat.



Beberapa pendapat seperti Toffler, Naisbiett, cukup memberikan alasan menempatkan fenomena komunikasi sebagai variabel bebas. Hal ini ditunjukkan dengan banyak kejadian mengenai perilaku politik yang terstrukturkan oleh opini publik di media massa. Seorang kepala pemerintahan hampir tidak terlepas dan pertimbangan opini pers, bahkan pers dapat menjadi sumber penyulut mundurnya seorang menteri/ perdana menteri yang terlibat skandal suap atau pelecehan seksual.

Menurut katagorisasi Almond, bahwa komunikasi sebagai salah satu fungsi input system politik sudah banyak ditinggalkan. Karena komunikasi politik merambah mulai dan input proses transformasi sampai out put sistem politik (bagaikan darah dalam tubuh); mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan ke jantung (pusat) pemrosesan system politik dan hasil pemrosesan itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output yang dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi umpan balik sistem politik.

Selain komunikasi politik menghubungkan semua bagian dan sistem politik, dapat pula menentukan kualitas tanggapan dan sistempolitik itu sendiri. Apabila komunikasi itu berjalan dengan lancar, wajar, dan sehat maka akan meningkatkan kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman.

Penerapan sistem politik yang derqokratis, pada negara-negara yang sudah maju ipteknya akan menempatkan komunikasi politik pada posisi yang penting. Hal itu karena dengan komunikasi politik akan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu system politik yang sudah mapan. Selain itu, komunikasi politik akan mampu memelihara dan mengembangkan budaya politik yang berlaku dan telah menjadi landasan yang mantap dan system politik yang mapan dan handal itu.

Unsur-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dan komunikator, komunikan,pesan (message), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Kesemua unsur itu berada pada dua struktur politik yakni infrastruktur dan suprasrtuktur politik. Kerangka di atas, tidak lagi mengasumsikan bahwa komunikasi semata-mata sebagai alat (tool) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi politik antara lain adalah sebagai berikut.
  1. Sebagai salah satu cara penyerahan sejumlah tuntutan dan dukungan sebagai masukan dalam satu politik.
  2. Sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan, dan integritas politik.
  3. Sebagai umpan balik atas sejumlah kebijakan saran pemerintah.
  4. Sebagai sosialisasi politik kepada masyarakat
  5. Sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan politik.
Bentuk-bentuk komunikasi politik adalah sebagai berikut.
  1. Komunikasi politik yang cenderung mengambil (membentuk) posisi horisontal. Karakteristik antara komunikator (masyarakat) terlibat menerima dan memberi yang relative seimbang, sehingga terjadi sharing. Bentuk-bentuk komunikasi semacam mi merefleksikan nilai-nilai demokrasi.
  2. Komunikasi politik yang cenderung membentuk pola-pola linier. Arus komunikasi (informasinya) satu arah, cenderung vertical (top-down). Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistikdan pola-pola kepemimpinan otoriter.
Sumber Pustaka: Yudhistira