Komponen-Komponen Budaya Politik Di Indonesia

Komponen-Komponen Budaya Politik


Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr. menegaskan bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud pernyataan mi menurut Ranney adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai sebuah lingkungan psikologis, komponen-komponen yang berisikan unsur-unsur psikis dalam din masyarakat terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective orientations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang kiasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik berikut.



Orientasi kognitif

Berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajiban serta input dan outputnya.

Orientasi afektif

Berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilann ya.

Orientasi evaluatif

Berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Dengan menggunakan ketiga komponen orientasi tesebut, kita dapat mengatur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen mi tidak terpilah-pilah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi. Misalnya, dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, seorang warga negara harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tersebut tentang simbol politik, misalnya, dapat pula membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu. Boleh jadi, pengetahuan tentang suatu simbol sering mempengaruhi perasaan seseorang terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Karena hakikat kebudayaan politik suatu masyarakat terdiri dan sistem kepercayaan yang sifatnya empiris, simbol-simbol yang ekspresif, dan sejumlah nilai yang membatasi tindakant indakan politik, maka kebudayaan politik selalu menyediakan arah dan orientasi subjektif bagi politik. Karena kebudayaan politik hanya merupakan salah satu aspek dan kehidupan politik, maka jika kita ingin mendapatkan gambaran dan ciri politik suatu bangsa secara bulat dan utuh, kita pun dituntut melakukan penelaahan terhadap sisinya yang lain. Hakikat atau ciri-ciri pokok hudaya politik selalu bertautan dengan masalah nilai. Nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup. Nilai yang dimaksud mi berhubungan dengan tujuan, seperti nilai pragmatis atau utopis. Almond dan Powell mencatat bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (trust) dan “permusuhan” (hostility). Perasaan ini ada dalam realitas.

Konsep kebudayaan politik yang pertama kali dikenalkan oleh Gabriel A. Almond bertujuan untuk mengidentifikasm orientasi tingkah laku politik masyarakat. Dalam bukunya The Civic Culture (1963), Almond mengatakan bahwa masyarakat mengidentifikasi dirinya dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikmnya. Kebudayaan politik meliputi sikap warga negara terhadap pemerintahan dan politiknya. Untuk menilai dan membandingkan kebudayaan politik, Almond mengajukan ukuran-ukuran seperti identitas nasional, kesadaran kelas, motivasi berprestasi, keyakinan akan kebebasan dan persamaan, efektivitas politik, dan kepercayaan kepada pemerintah. Sebagai ilustrasi dapat kiranya dikemukakan bahwa kegiatan politik seseorang pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapanh arapan politik yang dimilikinya serta pandangannya mengenai situasi politik itu sendiri.

Alfian menganggap bahwa kebudayaan politik lahir sebagai pantulan langsung dan keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas. Hal mi terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam din seseorang biasanya berkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai sosial-budaya dan nilai agama.

Lain halnya dengan Mar’at yang menetapkan bahwa sikap-suatu kecenderungan berperilaku - adalah produk proses sosialisasi yang banyak ditentukan oleh faktor budaya. Proses pembentukan sikap politik yang pada gi1irnnya berupa perilaku yang diperoleh melalui sosialisasi politik tak pernah hadir di kehampaan budaya. Oleh karena itu, budaya politik adalah pola perilaku seseorang atau sekelompok orang yang dipengaruhi baik oleh faktor eksternal seperti situasi lingkungan maupun faktor internal seperti kebutuhan, SINA (Sistem Nilai dan Asumsi), dan SKSM (Sistem Koordinasi Sensor Motorik) yang orientasinya berkisar pada situasi kehidupan politik yang sedang berlaku. Bagaimana tujuan-tujuan yang didambakan oleh sistem politik itu sendiri serta harapan-harapn politik apa yang dimilikmnya, biasanya akan bercampur-baur dengan prestasi di biciang peradaban.

Menurut ahli psikologi sosial, nilai-nllai kebiasaan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai politik, senantiasa mengalami proses transformasi, pemahaman, dan internalisasi ke dalam individu melalui tiga mekanisme utama, yakni asosiasi, peneguhan, dan imitasi. Nilai-nilai politik diserap lewat pengasosiasian antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya atau melalui peneguhan dan imitasi, di mana tingkah laku para aktor politik penting ditiru sebagai bagian dan perilaku masyarakat.
Sumber Pustaka: Erlangga