Konsekuensi Suatu Negara Yang Tidak Menegakan HAM

Konsekuensi Suatu Negara Yang Tidak Menegakan HAM


Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia (Pasal 1 angka 2 UU No. 39 tahun 1999).

Penegakan hak asasi manusia akan terlaksana sesuai dengan aturan yang ada bukan hanya tanggung jawab negara dan pemerintah saja. Penegakan ‘hak asasi manusia merupakan tanggung jawab semua komponen di negara kita, termasuk Anda. Oleh karena itu, cobalah dengan kemampuan yang Anda miliki ikut membantu penegakan hak asasi manusia terutama di lingkungan Anda sendiri baik di sekolah maupun di masyarakat.


Di negara Indonesia, konsekuensi penegakan HAM dilakukan melalui penetapan undang-undang yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999, sedangkan pengadilan atas pelanggaran HAM berdasarkan UU No. 26 tahun 2000. Pembentukan pengadilan HAM di Indonesia tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, melainkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional.

Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut.
  1. Negara tersebut akan dikucilkan dan percaturan dunia internasional.
  2. Adanya tuntutan-tuntutan dan LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap pemerintah dan negara yang bersangkutan.
  3. Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pembantaian massal) dan pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke Mahkamah Internasional.
Dengan melihat konsekuensi tersebut, sekarang semakin banyak negara-negara di dunia yang mendukung pengadilan internasional terhadap pelanggaran HAM termasuk negara kita sangat mendukung tegaknya hukum dan keadilan di muka bumi ini.
Sumber Pustaka: Yudhistira