Penduduk Indonesia Dan Warga Negara Indonesia

Penduduk Indonesia Dan Warga Negara Indonesia

Berkut ini adalah definisi penduduk dan warga negara Indonesia yang perlu kita ketahui bersama.

Penduduk dan Warga Negara

Wilayah kekuasaan negara RI selain dihuni oleh orang-orang Indonesia sendiri juga dihuni oleh orang-orang pendatang/asing, yang biasanya juga disebut penghuni Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penghuni Indonesia meliputi orang-orang Indonesia ash dan para pendatang/asing

Penghuni Negara Indonesia dapat dibagi atas penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan bertempat tinggal pokok (domisili) di wilayah Negara RI. Sedangkan bagi mereka yang berada di wilayah Negara RI namun tidak bermaksud tinggal menetap di wilayah Negara RI, mereka bukan penduduk Indonesia.


Penduduk Indonesia dapat dibedakan menjadi dua.
  1. Penduduk warganegára Indonesia, dengan singkat disebut warganegara.
  2. Penduduk bukan warganegara (orang asing), misalnya turis asing, wartawan asing, yang hanya untuk sementara berada diwilayah negara RI.
Bagi mereka atau orang-orang yang sebelunrnya berasal dan luar Indonesia, kemudian ingin menetap di Indonesia, tidak langsung diterima menjadi penduduk. Mereka hams terlebih dahulu mengajukan izin menetap kepada pemerintah Indonesia. Izin menetap baru dapat diberikan kepada yang bersangkutan, apabila ia telah tinggal di Indonesia selama 15 tahun berturut-turut. Ketentuan mi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9/Drt/ 1955 yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1955.

Sebelum memperoleh izin menetap (izin penduduk) dan Departemen Kehakiman, orang yang berkepentingan terlebih dahulu hams memenulii beberapa izin lainnya, yaitu izin mendarat dan pejabät imigrasi di mana ia mendarat. Izin mendarat dimintakan sebelum mendarat (masih diatas kapal). Setelah mendarat, surat izin mendarat ditukarkan dengan izin masuk wilayah RI. Dengan surat masuk itu setiap orang asing berhak tinggal di Indonesia dengan jangka waktu tertentu, dandapat diperpanjang apabila diperlukan. Setelah perpanjangan waktu berakhir, orang tersebut dapat mengajukan permohonan untuk tinggal menetap (izin Penduduk). Apabila

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi, barulah ia diberikan izin penduduk atauizinmenetap. Sebaliknya apabila persyaratannya tidak terpenuhi maka orang tersebut harus segera meninggalkan Indonesia. Perlu diketahui bahwa tidak semua penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa penduduk itu ada yang berstatus warga negara, ada pula yang bukan warganegara (orang asing).

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD 1945, warga negara Indonesia adalah semua orang; baik bangsa Indonesia ash (pribumi) maupun bangsa lain (pendatang yang disahkan undang-undang) sebagai anggota (warga) negara Inddnesia. Selanjutnya path ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 UUD 1945 itu, pada tanggal 10 April 1946 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 diberlakukan. Isinya mengenai peraturan warganegara dan penduduk negara RI.

Cara Memperoleh Kewarganegaraan

Pada tanggal 1 Agustus 1958, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang dianggap kurang lengkap. Undang-undang inilah yang hingga sekarang digunakan. Menurut undang-undang ml, kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh karena:
  1. kelahiran;
  2. pengangkatan;
  3. dikabulkan permohonan;
  4. pewarganegaraan (naturalisasi);
  5. akibat perkawinan;
  6. turut ayah/Ibu; dan
  7. pemyataan.
  • Kelahiran
Garis kewarganegaraan orang tua menentukan kewarganegaraan anak dan keturunannya. Contoh seseorang akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia jika:
  1. pada waktu dilahirkan orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia;
  2. lahir dalam waktu 300 han setelah ayahnya meninggal dunia, dan saat meninggal ia berkewarganegaraan Indonesia;
  3. pada waktu lahir ibunya warga negara Indonesia, sedangkan oleh ayahnya tidak diakui sebagai anaknya;
  4. dilahirkan di wilayah Republik Indonesia, tetapi tidak diketahui kedua orang tuanya;
  5. dilahirkan di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi orang kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan orang tuanya tidak diketahui.
  • Pengangkatan
Pengangkatan yang dimaksud disini ialah pengangkatan anak (orang) asing. Agar anak (orang) asing diangkat itu memperoleh kewarganegaraan orang tua angkatnya (warganegara

Indonesia), maka anak itu saat diangkat hams berusia di bawah 5 tahun dan disahkan oleh Pengadilan Negeri dimana orang tua angkat anak itu berada.
  • Permohonan
Permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan, dapat dilakukan oleh seorang anak yang lahir di luar perkawinan dan seorang ibu berkewarganegaraan Republik Indonesia atau anak yang lahir dan perkawinan sah tetapi orang tuanya telah bercerai, sedangkan anak itu tinggal bersama ibunya, yang berkewarganegaraan Indonesia. Setelah berusia 18 tahun ia dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri di tempat ia bertempat tinggal untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
  • Pewarganegaraan (Naturalisasi)
Orang asing yang ingin menjadi warga negara RI, dapat memperolehnya dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Untuk keperluan itu orang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negari di tempat ia bertempat tinggal untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Adapun syarat-syarat yang hams dipenuhi antara lain
  1. sudah berusia 21 tahun,
  2. lahir disalah satu daerah wilayah RI atau bertempat tinggal paling sedikit 5 tahun secara berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut;
  3. bila ia seorang laki-laki, dan sudah beristri maka ia hams mendapat persetujuan istrinya;
  4. dapat berbahasa Indonesia, dan sekedar mengetahui sejarah tentang Indonesia serta belum pernah dihukum/pidana;
  5. sehat rohani dan jasmani;
  6. bersedia membayar kepada kas negara uang sebesar Rp500.000,00 sampai RplOO.000,00;
  7. mempunyai mata pencaharian tetap;
  8. tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau bersedia melepaskan kewarganegaraan lain jika sudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Selain pewarganegaraan biasa, seorang dapat pula memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan pewarganegaraan Indonesia istimewa yang diberikan oleh Presiden RI atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perlakuan Istimewa itu diberikan kepada seseorang dengan pertimbangan bahwa orang tersebut berjasa terhadap bangsa dan Negara RI, atau dengan alasan untuk kepentingan bangsa dan negara RI. Bagi mereka/orang tersebut cukup mengucapkan janji setia terhadap bangsa dan Negara RI. Walaupun demikian yang bersangkutan dapat pula menggunakan hak opsi, yaitu hak untuk menerima, atau hak repudiasi yaitu hak menolak kewarganegaraan yang diberikan kepadanya.
  • Perkawinan
Seorang wanita berkebangsaan asing kawin dengan laki-laki berkebangsaan Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila perkawinan telah mencapai satu tahun, wanita tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri setempat.
  • Turut Ayah/Ibunya
Pada umumnya setiap anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin mempunyai hukum kekeluargaan dengan ayahnya (sebelum memperoleh kewarganegaraan RI) turut memperoleh kewarganegaraan RI setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Begitu pula kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang Ibu berlaku terhadap anak-anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin
  • Pernyataan
Setiap orang yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pernyataan hams menurut ketentuan sebagai berikut.
  1. Perempuan asing yang kawin dengan pria berkewarganegaraan Indonesia. Satu tahun setelah perkawinannya, ia membuat pernyataan dan menyampaikan kepada pengadilan negeri mengenai keinginannya untuk memperoleh kewarganegaraan RI.
  2. Seorang anak (orang asing) yang telah berumur 18 tahun tetapi tidak turut dengan ayah atau ibunya dapat menyampaikan pemyataan keinginannya menjadi warga negara Indones ia kepada Pengadilan Negeri setempat.
  3. Seorang asing yang sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 pemah menjadi tentara Republik Indonesia dan memenuhi syarat-syarat yang akan ditetapkan oleh nMenteri Pertahanan memperoleh kewarganegaraan RI, bila ia menyatakan keinginannya untuk itu.

Hilangnya Kewarganegaraan

Seorang warganegara RI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila ada hal berikut.
  1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
  3. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya dengan ketentuan anak yang bersangkutan belum berumur 18 tahun atau belum kawin.
  4. Anak yang diangkat secara sah oleh orang asing sebagai anaknya dengan ketentuan anak tersebut belum berumur 5 tahun.
  5. Menjadi anggota tentara negara asing tanpa seizin Menteri Kehakiman.
  6. Mengangkat sumpah setia kepada pemerintah negara asing.
  7. Mempunyai paspor atau surat-surat yang bersifat pasporasing.
  8. Anak dan seorang orang tua yang kehilangan kewarganegaraan RI.
  9. Perempuan berkewarganegaraan RI kawin dengan laki-laki berkewarganegaraan asing.
  10. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak mengatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara RI, kecuali sedang menjalankan tugas untuk kepentingan negara RI.
Sumber Pustaka: Yudhistira