Peran Pranata Politik Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik

Peran Pranata Politik Dalam Pembentukan Warga Negara Yang Baik


Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan suatu system kenegaraan. Suatu negara dapat berdiri tidak lepas dan tiga unsur, yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah kekuasaan. Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam mencapai tujuan negara. Beberapa lembaga yang berkaitan dengan bidang politik, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Fungsi pokok pranata politik antara lain berikut ini.
  • Melambangkan Norma Melalui Undang-Undang
Norma hukum yang termuat dalam undang-undang yang telah disahkan diharapkan bermanfaat bagi kehidupan rakyat dan tidak merugikan. Contohnya untuk lebih mendisiplinkan pengguna jalan maka diberlakukan Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1992 tentang Peraturan Angkutan Jalan Raya.


  • Melaksanakan Undang-Undang yang Telah Disetujui
Pemerintah harus memasyarakatkan undang-undang dan masyarakat harus mematuhi norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Contohnya untuk lebih menguatkan masyarakat dalam membayar pajak maka dibuat Undang-Undañg Perpajakan Tahun 1994.
  • Menyelesaikan Konflik
Pada umumñya konflik terjadi karena adanya kesalahpahaman atau dapat pula terjadi karena adanya pelanggaran terhadap norma-norma yang telah disepakati. Oleh karena itu, aturan dan norma yang berlaku harus ditegakkan oleh pemerintah. Penegakan norma diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan tenteram.
  • Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan bagi masyarakat seperti peiayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, hiburan, angkutan, dan sebagainya.
  • Melindungi Warga Negara
Pemerintah berfungsi melindungi semua warga negara dan segala ancaman baik dan dalam maupun luar negeri. Kita sebagai warga Negara secara bersama-sama harus mempertahankan bangsa dan negara dan serangan musuh.

Fungsi utama pranata politik adalah untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Agar kondisi demikian dapat terwujud maka pranata politik dilaksanakan secara persuasive dengan tanpa kekerasan.

Pranata politik juga bertindak sebagai penegak hukum dalam menyelesaikan konflik secara adil di tengah masyarakat. Apabila seluruh masyarakat Indonesia telah mendukung fungsi-fungsi pranata politik, maka akan terbentuk warga negara yang baik.
Sumber Pustaka: Yudhistira