Perkembangan Demokrasi Di Indonesia Dalam Ilmu Sistem Politik

Perkembangan Demokrasi Di Indonesia


Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 54 tahun berdirinya negara Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang aneka ragam budayanya mempertinggi tingkat kehidupan sosial politik di samping membina kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada dasarnya masalah ini berkisar penyusunan suatu sistem politik dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building, dengan partisipasi rakyat dengan menghidarkan diktator individu, partai, maupun militer.

Dilihat dan perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa masa, yaitu masa Republik Indonesia I, Masa Republik Indonesia II, dan Masa Republik Indonesia III.


  1. Pada masa RI I masä demokrasi konstitusional menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer.
  2. Pada masa RI II lebih dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa mi pula beberapa aspek telah menyimpang dan demokrasi konstitusional secara moral sebagai landasannya Selain itu telah menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam pelaksanaannya.
  3. Pada masa RI III demokrasi Pancasila muncul sebagai demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensil. Dengan demikian peranan eksekutif terutama pada masa Orde Baru sangat dominan dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya pemerintahan.
Demokrasi Pancasila pada masa reformasi secara formal menunjukkan sistem presidensiil. Namun, peranan legislatif cukup menonjol dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya roda pemerintahan. Untuk itu kita harus dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga pembangunan nasional yang telah berlanjut akan tetap dapat dilaksanakan dalam usaha mencapai tujuan nasional.

Perlu disadari bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aneka ragam kepentingan dan pendapat yang berbeda. Segala sesuatunya harus diselesaikan sesuai dengan tatanan masyarakat,
termasuk wadah berupa kelembagaan-kelembagaan negara. Dalam hal ini, antara lain lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga yang dapat menyalurkan kepentingan dan pendapat-pendapat rakyat yang beraneka ragam.

Karena adanya keanekaragaman kepentingan tersebut, maka mungkin adanya konflik-konflik di antara anggota masyarakat. Jika konflik-konflik yang ada di masyarakat itu dapat diselesaikan secara kelembagaan maka hal itu berarti kita lebih mengutamakan keteraturan dan kestabilan. Kelembagaan negara tersebut berkaitan dengan masalah sistem pemerintahan demokrasi yang sedang dikembangkan bersama dewasa mi.

Suatu konsep demokrasi dan mekanismenya secara menyeluruh masih memerlukan waktu untuk ketuntasannya. Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi Pancasila itu adalah secara bertahap, walaupun konsepsi dasarnya adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Melalui ketetapan-ketetapan MPR dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku adalah merupakan tonggak-tonggak yang telah tampak ke permukaan.

Karena itu bagi rakyat Indonesia hendaknya dapat bersikap positif dalam pengembangan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut.
  • Menggunakan hak pilihnya (hak memilih dan dipilih).
  • Ikut melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
  • Musyawarah mufakat.
  • Mengakui dan menghormati hak asasi manusia termasuk kebebasan beragama.
  • Menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku.
Bentuk perwujudan hak dan wewenang warga Indonesia dalam demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut.
  1. Menjadi anggota/pengurus ormas atau orpol sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.
  2. Memperoleh pendidikan dan ikut menangani serta mengembangkan pendidikan sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.
  3. Ikut aktif dalam kegiatan koperasi dan kegiatan ekonomi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Dengan demikian setiap warga Negara Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengembangan demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Sumber Pustaka: Yudhistira