Perkembangan Organisasi Sosial Politik Dan Kemasyarakatan Di Indonesia

Perkembangan Organisasi Sosial Politik Dan Kemasyarakatan

Berikut ini adalah Perkembangan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan pada masa orde baru dan orde lama.

Organisasi Sosial Politik

  • Masa Orde Lama
Organisasi sosial politik mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak permulaan abad ke-20. Didahului dengan berdirinya Budi Utomo, menyusul organisasi politik lainnya seperti Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain. Tujuan dan masing-masing organisasi sosial politik saat itu berbeda-beda, namun umumnya memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu menuju Indonesia merdeka.

Pada masa pendudukan Jepang, semua organisasi sosial politik yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dinyatakan bubar. Jepang kemudian membentuk organisasi-organisasi social politik yang diperuntukan hanya bagi kepentingan Pemerintah Militer Jepang.



Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 organisasi sosial politik mulai bermunculan. Karena banyaknya partai politik pada saat itu, maka Indonesia menganut sistem multi partai. Setelah Indonesia kembali ke UUD 1945, pemerintah mengadakan penyederhanan atau pengurangan jumlah partai. Setelah mengadakan penyederhanaan atau pengurangan jumlah partai politik, berdasarkan penetapan Presiden No. 7 .Tahun 1959 tinggal 10 partai politik yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katholik, Parkindo, Murba, PSII, Partindo, Perti, dan IPKI.
  • Masa Orde Baru
Pada masa Orde Barn, PKI dibubarkan. Sementara itu melalui Keppres No. 658 Tahun 1961 Golongan Karya dimasukkan sebagai anggota Front Nasional, yang selanjutnya diakui sebagai salah satu oganisasi sosial politik di Indonesia. Dengan cara itu pemerintah memiliki alasan untuk menyatukan organisasi-organisasi fungsional yang tidak bergabung dengan salah satu partai politik yang ada. Usaha itu akhirnya terwujud pada 20 Oktober 1964. Oleh karena itu, 20 Oktober dikenal sebagam han jadinya Golongan Karya.

Kemudian pada tanggal 20 Pebruari 1968, telah berdiri Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang merupakan gabungan dan Muhammadiyah, Al Jamiatul Wasliyah, GASBIINDO,

Persatuan Islam, Nahdatul Wathan, SNII, KBIM, dan PUT. Dalam perkembangan selanjutnya partai-partai politik yang hampir sama baik asas dan kepentingannya diharuskan mengadakan fusi. Oleh karena itu,pada tanggal 5 Januari 1973, NU, Parmusi, PSII dan Perti menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1973 PNI, Partai Murba, IPKI, Partai Katholik, dan Parkindo menggabungkan din menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sejak itu organisasi sosial politik terdiri atas dua partai politik yaitu PPP dan PDI serta Golongan Karya. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1973, maka pada 27 Agustus 1975 dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya. Dalam undang-undang itu disebutkan bahwa Partai Politik dan golongan Karya adalah organisasi kekuatan politik yang merupakan hasil pembaruan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu
  • dua partai politik yang terdiri atas:
  1. Partai Persatuan Pembangunan
  2. Partai Demokrasi Indonesia
  • Golongan Karya (Golkar)
Kedua partai politik dan Golongan Karya itu berasaskan Pancasila, yang dianggap sebagai satu-satunya asas. Adapun tujuannya adalah
  1. mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,
  2. menciptakan masyarakat adil makmur yang merata spiritual dan material berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dan
  3. Mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila.
Untuk mewujudkan tujuannya itu partai politik berfungsi sebagai
  1. salah satu lembaga Demokrasi Pancasila menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat secara sehat dan mewujudkan hak-hak rakyat.
  2. membina anggota-anggotanya menjadi warga negara RI yang bermoral Pancasila, setia terhadap UUD 1945 sebagai salah satu wadah untuk mendidik kesadaran politik rakyat.
  • Masa Reformasi
Kehidupan kepartaian kembali merebak, dengan diperbolehkannya sistem multi partai pada masa reformasi. Dengan adanya kebijaksanaan itu, partai politik yang bermunculan sebanyak 100 partai politik. Termasuk dua partai politik dan Golongan Karya masa Orde Baru. Setelah melalui penyaringan oleh “Tim 11” yang dibentuk oleh pemerintah, maka hanya 48 partai politik yang memenuhi syarat untuk itu serta dalam Pemilu 1999.

Dalam masa reformasi Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya diganti oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1999.

Organisasi Kemasyarakatan

Pada 17 Jun 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang itu, disebutkan bahwa organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan oleh warga negara RI secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila.

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pemb entukan dan keanggotaannya. Anggota Iliasyarakat Indonesia bebas membentuk, memiliki, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang dikehendaki. Selama mi organisasi kemasyarakatan yang ada saat ini Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, KNPI, AMS, Pemuda Pancasila, MKGR, dan lain-lain.

Setiap organisasi kemasyarakatan yang ada selama masa Orde Baru masing-masing menetapkan tujuannya, dan program-programnya. Tujuan dan program organisasi, hams tetap berada dalam kerangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:
  1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
  2. memajukan kesejahtezaan umum,
  3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
  4. ikut melaksanakan keteriban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Sumber Pustaka: Yudhistira