Sejarah Ketatanegaraan Dan Politik Indonesia

Sejarah Ketatanegaraan Dan Politik


Di dalam membicarakan tentang sejarah ketatanegaraan atau politik pemeritahan bangsa Indonesia, biasanya pandangan atau tanggapan tertuju hanya kepada perkembangan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan pada zaman Hindu, Buddha, Islam, zaman kolonial atau zaman Indonesia merdeka. Namun, sering dilupakan sistem pemerintahan yang terjadi pada zaman prasejarah Indonesia.

Sistem pemerintahan di Indonesia, berawal dan zaman prasejarah. Namun bagaimanakah perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi pada pada zaman prasejarah? Banyak ahli yang mencoba mengungkapkan melalui berrbagai penafsiran. Hal ini dilakukan karena pada zaman prasejarah bangsa Indonesia belum mengenal tulisan.



Berdasarkan peninggalan-peninggalan sejarah yang tersebar, para ahli atau sejarawan menyebutkan bahwa sistem pemerintahan dan bangsa Indonesia pada zaman prasejarah berbentuk sistem pemerintahan kesukuan yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemerintahan seorang kepala suku tidak dapat diturunkan kepada keturunannya. Para penggantinya haruslah berasal dan anggota kelompok suku bersangkutan setelah melalui proses pemilihan yaitu perang tanding antara calon kepala suku. Di antara mereka yang memenangkan perang tanding itulah yang menjadi kepala suku. Seorang kepala suku haruslah orang yang tangguh atau kuat dan dapat berhubungan dengan roh nenek moyangnya. Alasannya, kepala suku bertanggung jawab terhadap keselamatan dan ketentraman kelompoknya, atau harus mampu mengusir roh-roh jahat yang mengganggu kelompok sukunya. Akibatnya, seorang kepala suku sangat dihormati dan perintahnya dipatuhi oleh
kelompok sukunya.

Setelah masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha, system pemerintahan seorang kepala suku digantikan dengan sistem pemerintahan seorang raja. Wilayah kekuasaan kepala suku itu dijadikan wilayah kekuasaan kerajaan. Dengan munculnya sistem pemerintahan kerajaan yang diperintah oleh seorang raja, maka pergantian raja tidak dilakukan melalui proses perangtanding, tetapi pergantian raja dilakukan secara turun temurun. Oleh karena itu, bisa terdapat seorang raja yang lemah di dalam pemerintahaannya, namun ia menjadi keturunan raja yang berkuasa. Biasanya di bawah kekuasaan raja yang lemah itulah, kerajaan yang bersangkutan mengalami keruntuhan.

Pada masa perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, sistem pemerintahan kerajaan disesuaikan dengan tradisi Islam, bahkan tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan dan zaman Hindu-Buddha. Hanya saja gelar seorang raja disebut dengan “sultan” (gelar mi biasanya dipakai oleh raja-raja dan Arab Saudi) dan daerah kekuasaannya dikenal dengan nama daerah kesultanan. 

Dasar-dasar pemerintahan dan seorang sultan telah diatur dalam Hadist Nabi dan Al-Quran. Selanjutnya, ketika wilayah Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa (Belanda, Inggris) sistem pemerintahan dipegang langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan raja dan kaum bangsawan berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Sedangkan setelah Indonesia merdeka, maka pemerintahan dipegang langsung oleh seorang presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang duduk dalam kabinet yang dipimpinnya.
Sumber Pustaka: Erlangga