Loading...

Sikap Positif Terhadap Kerja Sama Dan Perjanjian Internasional

Loading...

Sikap Positif Terhadap Kerja Sama Dan Perjanjian Internasional


Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasibnya sendiri serta kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negerinya. Kita menyadari bahwa bangsa atau negara atau tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh karena itu, kerja sama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Hubungan internasional Indonesia dengan negara lain dilandasi pada kemauan bebas dan persetujuan dan beberapa atau semua negara. Hubungan internasional menurut buku rencana strategi pelaksanaan politik luar negeri RI (RENSTRA), adalah hubungan antarbangsa dalam segala hal aspeknya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional Negara tersebut.

Hubungan ini dalam Encylopedia Americana dilihat sebagai hubungan antarnegara atau antarindividu dan negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politik, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Konsep ini berhubungan erat dengan subjek-subjek seperti organisasi internasional, diplomasi hukum internasional, dan politik internasional. 



Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia ditunjuk untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.

Dalam hubungan mi perlu dikembangkan citra Indonesia yang positif di luar negeri. Untuk menandai hubungan dengan negara lain lazimnya didahului dengan pembukaan utusan (konsuler dan diplomatik) yang bersifat bilateral.

Dewasa ini hubungan internasional diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen Luar Negeri yang harus menjabarkan aspirasi nasional di luar negeri. Tugas-tugas yang dijalankan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) harus dapat dipertanggungj awabkan secara hukum kepada presiden sebagai pemerintahan dan mandataris MPR.
Sumber Pustaka: Yudhistira
Loading...