Loading...

Tahapan-Tahapan Perjanjian Internasional

Loading...

Tahapan-Tahapan Perjanjian Internasional


Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral ataupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap.

Perundingan (Negotiation)

Peruridingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek tertentu. Sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan penjajakan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan negosiasi, suatu Negara dapat diwakili oleh pejabat yang dapat menunjukkan surat kuasa penuh (full power). Selain mereka, hal mi juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar.



Penandatanganan (Signature)

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri (Menlu) atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika dua per tiga suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya atau perjanjian akan berlaku setelah ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai berlaku pada tanggal yamg ditentukan pada perjanjian itu sendiri.

Pengesahan (Ratification)

Suatu negara mengikatkan din pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan berwenang (treaty making powers) di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian yang bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan ini dinamakan ratifikasi.

Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut.
  1. Ratifikasi oleh badan eksekutif. mi biasa digunakan oleh raja absolut dan pemerintahan otoriter
  2. Ratifikasi oleh badan legislatif sistem ini jarang digunakan. Sistem mi pernah di Turki tahun 1924, Elsavador tahun 1950, Honduras tahun 1936.
  3. Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah) sistem ini paling banyak digunakan karena pernah legislatif dan eksekutif sama sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.
Dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 24 menyebutkan bahwa berlakunya sebuah perjanjian internasional adalah sebagai berikut.
  • Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.
  • Pada saat peserta perjanjian mengikat din pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat berlakunya. Persetujuan untuk mengikat din dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya dengan penandatanganan ratidfikasi pernyataan turut serta (accession) ataupun pernyataan menenma (acceptance) dan dapat juga dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani.

Materi Pengayaan



Praktik ratifikasi di Indonesia didasarkan pada landasan yuridis konstitusional UUD 1945 Pasal 11, yang berbunyi sebagai berikut.
  1. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain”.
  2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lamnnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan kebutuhan keuangan negara dan mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
Berikut ini adalah beberapa contoh yang dapat ditemukan dan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia.
  • Persetujuan Indonesia dengan Belanda mengenai penyerahan Irian Barat (sekarang Irian Jaya). Karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan pesetujuan DPR dalam bentuk pernyataan pendapat.
  • Persetujuan Indonesia dengan Australia mengenai garis batas wilayah antara Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari 1973 dalam bentuk agreement. Namun, karena pentingnya materi yang diatur dalam agreement tersebut maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 6 Tahun 1973.
Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia dengan Singapura tentang selat Singapura (25 Mei 1973). Sebenarnya materi persetujuan mi cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden.
Sumber Pustaka: Yudhistira
Loading...