Bentuk Demokrasi Sistem Parlementer Beserta Kelebihan Dan Kelemahannya

Bentuk Demokrasi Sistem Parlementer


Menurut sistem ini ada hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah) dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Di sini tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet atau dewan menteri. Menteri-menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaan pemerintahan kepada parlemen (badan perwakilan rakyat).

Apabila pertanggung jawaban menteri atau dewan menteri diterima oleh parlemen, maka kebijaksanaan tersebut bisa terus dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan tugasnya sebagai menteri.



Akan tetapi, apabila pertanggung jawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolak parlemen, maka parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika itu terjadi, maka menteri tersebut atau para menteri tersebut harus mengundurkan diri. Kejadian ini sering disebut sebagai krisis kabinet.

Satu hal yang mungkin saja bisa terjadi, yaitu apa yang diputuskan oleh parlemen ternyata berbeda dengan pendapat rakyat yang diwakiinya. Apabila hal ini terjadi berarti kehendak parlemen tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang diwakilinya. Jika demikian. maka parlemen tersebut dianggap sudah tidak lagi bersifat representatif. Sebagai perimbangan apabila terjadi penolakan pertangung jawaban kabinet oleh parlemen, kepala negara dapat membubarkan parlemen atau badan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah badan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa negara di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia sistem parlemen diterapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun 1950 (UUDS 50).

Layaknya sebuah aturan, sistem parlemen pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam penerapannya.

Kelebihannya

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kelemahannya

Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu terancam adanya penghentian di tengah jalan karena adanya mosi tidak percaya dan badan perwakilan rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya. pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah disusunnya.
Sumber Pustaka: Yudhistira